SOLOPOS.COM - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, memberikan keterangan dalam acara Solopos Talkshow Virtual dengan tema Kolaborasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat, yang disiarkan di YouTube Espos Live, Rabu (30/3/2022).

Solopos.com, SOLO–Pemerintah terus berupaya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.

Baca Juga: Marak Pembangunan Perumahan, Sawah di Baki Sukoharjo Tinggal Segini

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Bahkan saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki paket lengkap yang bisa diakses masyarakat MBR.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan rumah masih menjadi bagian utama kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menangani kebutuhan tersebut.

Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun SPAM Semarang Barat, Ini Manfaatnya

Di sisi lain, segmen MBR menjadi bagian dari kebijakan afirmatif, yang mendapatkan prioritas untuk dibantu. “Dalam hal ini secara umum Kementerian PUPR mengupayakan paket lengkap. Mempercepat penyediaan rumah untuk MBR yang layak huni, sehat dan terjangkau,” kata dia dalam acara Solopos Talkshow Virtual dengan tema Kolaborasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat, yang disiarkan di YouTube Espos Live, Rabu (30/3/2022).

Dia menjelaskan paket hemat tersebut dapat dilihat dari sisi suplai dan permintaan. Dari sisi suplai, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan juga membangun rumah baru untuk MBR yang dapat dihuni dengan cara menyewa, atau bukan menyewa, serta memperbaiki rumah tidak layak huni. “Jadi ada yang rumah baru, ada yang peningkatan kualitas,” kata dia.

Kemudian dari sisi permintaan atau demand, Kementerian PUPR melalui Ditjen Pembiayaan Infrastruktur menyediakan subsidi pembiayaan perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh MBR untuk membangun atau membeli rumah pertama.

Baca Juga: Kementerian PUPR Belum Beri Sinyal Revitaliasi WGM Wonogiri

“Kemudian di luar aspek suplai dan demand tadi, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya kolaborasi dengan Ditjen Perumahan, membangun infrastruktur permukiman secara terintegrasi. Itu mencakup penyediaan sarana air minum, sanitasi, jalan lingkungan, dan sebagainya untuk memastikan permukiman itu nyaman dan layak huni, meskipun untuk kalangan MBR,” jelas dia.

Dari segi penguatan konstruksi permukiman, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi juga melakukan pelatihan konstruksi untuk meningkatkan keterampilan tukang bangunan atau pekerja konstruksi. Harapannya agar bangunan atau infrastruktur permukiman lebih aman dan dapat dimanfaatkan dengan desain umur konstruksi.

“Jadi meski rumah murah, tapi memang harus layak termasuk responsif terhadap bencana,” kata dia.

Menurut dia, upaya untuk pengadaan rumah layak huni bagi MBR memerlukan sinergi dari semua kalangan. Pemerintah di sini juga bukan hanya pemerintah pusat, namun termasuk pemerintah daerah. Dukungan dari sektor swasta melalui program CSR serta program filantropi perorangan dan kegotongroyongan masyarakat juga memberikan kontribusi besar.

Di sisi lain, dari Ditjen Perumahan telah menggunakan atau menyelenggarakan bantuan baik secara fisik maupun nonfisik. “Secara fisik misalnya pembangunan rumah susun sewa untuk MBR dengan harga sewa di bawah harga pasar. Kemudian di dalam pelaksanaannya ada suubsidi dari pemda yang dialokasikan oleh APBD masing-masing. Harga sewa sekitar Rp100.000-Rp300.000 per bulan, atau ada juga dengan harian, misalnya Rp5.000-Rp10.000 per hari,” jelas dia.

Baca Juga: 558 Orang Antre Rusunawa Solo, Yang Sudah Dapat Malah Ogah Menempati

Rumah susun di bangun di atas tanah milik pemda. Setelah dibangun oleh kementerian, kemudian bangunan diserahkan ke pemda untuk dikeloloa secara optimal oleh warga yang menjadi kelompok sasaran.

Ada juga pembangunan rumah khusus. Bentuan tersebut lebih pada bentuk rumah tapak yang rata-rata tipe 36.

“Prioritas kami warga terdampak bencana, atau yang terdampak proyek pemerintah, serta untuk masyarakat yang memiliki prestasi atau yang mendarmabaktikan jiwa raga untuk kepentingan nasional. Seperti atlet berprestasi internasional, anggota TNI yang gugur seperti korban Nanggala, KKB dan sebagainya,” lanjut Iwan.

Untuk kelompok MBR pihaknya juga memiliki program peningkatan kualitas hunian tidak layak huni, tentunya dengan kriteria yang sudah ditentukan, seperti untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Sedangkan untuk program nonfisik misalnya upaya perbaikan dan harmonisasi terhadap regulasi untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilakukan masyarakat dan pengembang. Ada juga pendampingan untuk pemda dalam menyusun basis data perumahan, yang menjadi kunci efektifitas kebijakan, dan sebagainya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya