Wonogiri Rekrut Perangkat Desa, Kemampuan Anggaran Jadi Kunci
Solopos.com|soloraya

Wonogiri Rekrut Perangkat Desa, Kemampuan Anggaran Jadi Kunci

Antusiasme pemerintah desa di Wonogiri menyambut seleksi pengisian perangkat desa secara serentak tahun ini perlu mengalkulasi anggaran.

Solopos.com, WONOGIRI — Antusiasme pemerintah desa di Wonogiri, Jawa Tengah menyambut seleksi pengisian perangkat desa secara serentak tahun ini dinilai tak sebesar pada 2017 lalu. Namun, pemerintah desa di Wonogiri perlu mengalkulasi anggaran desa sebelum memutuskan mengusulkan pengisian perangkat desa.

Maklum saja, perhitungan kemampuan anggaran desa itu harus dilakukan untuk mengetahui beban anggaran desa, khususnya pos untuk penghasilan tetap (siltap) dan insentif, semakin berat. Kondisi tersebut menyusul adanya kenaikan siltap perangkat desa hingga kepala desa (kades) pada 2020.

Selain itu ada kenaikan insentif ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebesar 100% pada 2021 ini.

Baca Juga: 4 Zodiak Ini Kata Astrologi Terlahir Cerdas & Kreatif, Kamu Termasuk?

Sementara itu, alokasi dana desa (ADD) sebagai sumber anggaran tak berubah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan hal itu membuat pemerintah desa mengurungkan niat mengusulkan pengisian perangkat, meski sebenarnya ada posisi yang kosong.

Kepala Desa (Kades) Singodutan, Kecamatan Selogiri, Karsanto, saat ditemui Espos di desa setempat, Senin (12/4/2021), menginformasikan tahun ini ada satu posisi perangkat yang kosong, yakni kepala urusan (kaur) umum dan tata usaha (TU). Namun, kemungkinan besar dia tidak akan mengusulkan seleksi pengisian posisi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Pertimbangannya, beban anggaran yang dikelola tahun ini sudah berat. Ini mengingat porsi anggaran untuk siltap perangkat desa hingga kades naik signifikan sejak 2020. Beban anggaran tahun ini kian berat karena insentif ketua RT, RW, dan anggota BPD naik 100 persen.

Baca Juga: Kata Astrologi Pasangan Zodiak Ini Cocok Jadi Pasangan Hidup

Tahun lalu, siltap perangkat desa tercatat Rp2,05 juta/orang/bulan dari sebelumnya Rp1,5 juta/orang/bulan. Siltap sekretaris desa (sekdes) Rp2,75 juta/orang/bulan dari sebelumnya Rp2,1 juta/orang/bulan. Sementara, siltap kades menjadi Rp4 juta/orang/bulan dari sebelumnya lebih kurang Rp3 juta/orang/bulan.

Itu sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No. 56/2019 tentang Penetapan Besaran Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa. Tahun ini, alokasi insentif ketua RT, RW, dan anggota BPD naik 100%.

Insentif RT & RW

Insentif ketua RT dan RW dari sebelumnya Rp200.000/orang/bulan menjadi Rp400.000/orang/bulan. Sedangkan, insentif anggota BPD dari sebelumnya Rp250.000/orang/bulan.

Baca Juga: Turn Back Hoax: Vaksin Covid-19 Dibuat Sebelum Pandemi?

Di Singodutan terdapat 29 ketua RT dan delapan ketua RW, sehingga total 37 orang. Anggota BPD yang mempengaruhi anggaran desa di Wonogiri ada tujuh orang.

“Kalau dihitung anggaran untuk insentif ketua RT dan RW saja mulai 2021 senilai Rp177,6 juta/tahun. Sebelumnya Rp88,8 juta/tahun. Sementara, anggaran insentif anggota BPD Rp42 juta/tahun, sebelumnya Rp21 juta/tahun. Itu belum termasuk anggaran untuk siltap perangkat desa hingga kades. Padahal, ADD-nya kurang lebih sama setiap tahun, yakni Rp600-an juta. Kalau tambah perangkat lagi akan menambah beban anggaran. Toh tugas kaur umum dan TU masih bisa dilaksanakan perangkat lain,” kata Karsanto.

Dia meyakini semua pemerintah desa akan mempertimbangkan kondisi anggaran desa sebelum memutuskan mengusulkan pengisian perangkat desa di Wonogiri. Itu dinilainya wajar karena penambahan perangkat sudah selayaknya menyesuaikan kemampuan keuangan desa.

Baca Juga: Begini Cara Download Video Youtube Tanpa Aplikasi…

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, Antonius Purnama Adi, menyampaikan pemerintah desa memang harus mengalkulasi kemampuan keuangan desa terlebih dahulu sebelum mengusulkan pengisian perangkat desa. Lebih baik pemerintah desa tak memaksakan diri mengisi kekosongan posisi perangkat jika anggaran tak mencukupi.

“Desa juga perlu menata perangkat dulu sebelum mengusulkan pengisian perangkat. Kades berwenang memutasi perangkat dengan persetujuan Camat,” ulas lelaki yang akrab disapa Anton itu.

Sebagai informasi, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memastikan seleksi pengisian perangkat desa secara serentak digelar tahun ini. Tahapan diperkirakan dimulai triwulan IV. Kegiatan yang sama digelar 2017 lalu. Saat itu, ada lebih dari 700 lowongan perangkat desa yang kosong.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos



Berita Terkait
Indeks Berita
Promo & Events
Terpopuler

Espos Premium
Berita Terkini
Indeks

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago