SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi di tengah KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (21/11/2015). (JIBI/Reuters)

WNI disandera Abu Sayyaf masih berjumlah empat orang. Menlu menyatakan proses pembebasan tak terganggung pemilu Filipina.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan upaya pembebasan empat WNI yang masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf tidak akan terganggu oleh pemilu di Filipina yang berlangsung hari ini, Senin (9/5/2016).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mengungkapkan Pemerintah Indonesia tidak pernah lepas memantau perkembangan penyanderaan dari hari ke hari. “Tidak ada jeda dalam upaya pembebasan. Upaya dari kami tidak akan berubah [karena Pemilu Filipina],” kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/5/2016).

Ekspedisi Mudik 2024

Sebelumnya, 10 dari 14 sandera telah dibebaskan dari sekapan Abu Sayyaf di perairan selatan Filipina. Adapun, pekan lalu menlu dan panglima angkatan bersenjata dari Indonesia, Filipina, dan Malaysia mengadakan pertemuan trilateral untuk membahas keamanan perairan kawasan ketiga negara.

Menlu mengungkapkan, pertemuan trilateral itu menghasilkan Joint Declaration. Salah satu poin kesepakatan itu adalah bersama-sama menyusun standar operating procedure (SOP) pengamanan perairan kawasan.

Sembari menunggu tuntasnya SOP, mantan Duta Besar RI untuk Belanda ini mengemukakan panglima dari tiga negara bersepakat untuk mengatakan kerja sama yang sifatnya praktis dan segera. “Untuk operasional keamanan perairan itu domainnya di Panglima TNI,” kata Retno ketika ditanya apa saja bentuk kerjasama yang akan diselenggarakan.

Adapun, ada 10 poin yang menjadi deklarasi bersama pertemuan itu. “Kami sepakat akan menginstruksikan badan-badan yang relevan di tiga negara untuk bertemu secepatnya dan menyelenggarakan pertemuan rutin untuk mengimplemetasikan, serta secara berkala meninjau langkah-langkah yang telah diambil,” ujar poin 10 dari deklarasi itu.

Secara khusus, pada poin 9, disebutkan bahwa ketiga negara setuju untuk melakukan patroli rutin dengan menggunakan mekanisme saat ini sebagai modal. Selain itu, ketiga negara sepakat melakukan pertukaran informasi intelijen secara rutin serta koordinasi mengenai kondisi darurat dan ancaman keamanan.

Berikutnya, Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga bersepakat untuk menggunakan komunikasi terpadu guna meningkatkan koordinasi selama situasi darurat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya