Webinar Series Nyengkuyung G20: Rp375 Triliun untuk Recovery UMKM

Solopos.com, SOLO — Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disebut sebagai sakaguru ekonomi yang turut menyelamatkan Indonesia dari badai ekonomi tak menentu akibat pandemi Covid-19. Sebanyak 99% bisnis di Tanah Air berupa UMKM. Pemerintah pun memberi dukungan melalui subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp375 triliun pada 2022 ini.

Hal itu sebagaimana disebut oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, dalam Webinar Series Nyengkuyung G20 Seri III dengan tema Mendorong Inklusi Finansial dan Penguatan Ekonomi Digital, yang digelar Solopos Media Group (SMG) dan Harian Jogja didukung OJK, Prodia, Telkom, dan BPD DIY, Kamis (16/6/2022). Subsidi KUR merupakan salah satu langkah di antara beberapa percepatan pemulihan ekonomi.

Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Wimboh mengatakan 82,9% atau 64,19 juta UMKM merasakan dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi. Padahal, 99% bisnis di Indonesia berupa UMKM. Untuk itu, kata Wimboh, perlu beberapa langkah untuk me-recovery UMKM.

Seperti pembiayaan melalui KUR, subsidi UMKM, subsidi khusus untuk pemulihan UMKM. “Subsidi KUR selalu dinaikkan, subsidi KUR saat ini 5%. Target subsidi [KUR] tahun ini Rp375 triliun. Ini terkait bagaimana mempercepat recovery, utamanya di era digital. Kami agresif mendukung ini karena dengan digitalisasi akses ke masyarakat bisa diperluas,” kata Wimboh.

Dalam webinar yang dimoderatori oleh Presiden Direktur SMG, Arif Budisusilo, dan Direktur Bisnis/Pemimpin Redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu P., itu juga dibahas mengenai sektor keuangan digital diproyeksi tumbuh delapan kali lipat pada 2030 mendatang, dari sekitar Rp600 triliun menjadi Rp4.500 triliun.

Baca Juga: Webinar Nyengkuyung G20: Menangkap Peluang Besar Ekonomi Digital

Potensi tersebut dapat memunculkan berbagai tantangan bagi pelaku usaha dan lembaga di sektor keuangan. Sebab, menurut Wimboh, indeks literasi keuangan masyarakat masih rendah. Dia mengutip data survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2019 yang menyebut indeks literasi keuangan masyrakat hanya 38,03%.

“Seperti sempat marak soal pinjol [pinjaman online] ilegal. Masyarakat banyak terkecoh sharing data pribadi. Maka target Presiden Joko Widodo [indeks] literasi keuangan 90% pada 2024. Karena saat ini, akses iklusi keuangan digital juga meningkat 76,19%,” tambahnya.

Banjir Produk

Wimboh menjelaskan pembiyaan bukan satu-satunya jalur untuk me-recovery UMKM. Perlu pembinaan agar pembiayaan bisa produktif. “Sehingga butuh pembinaan, ini tak bisa dari rumah ke rumah melainkan harus membentuk kluster,” tambahnya.

Pembinaan, sambung dia, perlu dilakukan untuk menyangga UMKM dari potensi banjir produk. Untuk itu, dia meminta kolaborasi dan orkestrasi dilakukan.

“Ini yang kadang belum kita lakukan secara terintegrasi. Maka, stimulus social ecommerce UMKM. Perlu platform ecommerce integrated secara nasional,” katanya.

Baca Juga: Webinar Nyengkuyung G20: Pemberdayaan UMKM Harus Lebih Menantang

Direktur Utama BPD DIY, Santoso Rohmad, mengatakan perlu inovasi dan terobosan dalam mengawal digitalisasi UMKM. Dia mengaku telah melakukan edukasi transaksi digital, pembiyaan digital dengan menggandeng sejumlah fintech, serta pembinaan UMKM dalam digitalisasi pemasaran produk mereka.

“Pemasaran intensif produk UMKM via digital. Maka di kami [DIY], UMKM di pucuk gunung tak perlu cari outlet di pinggir jalan,” kata Santoso.

Dia menyebut UMKM di DIY bisa tumbuh melalui potensi wilayah yang besar melalui komoditas destinasi wisata. Pelaku UMKM dari desa hingga kota dinilainya perlu secara masif diarahkan agar melek digital.

“Kami sadar bukan market leader. Namun, BPD DIY mengedukasi di perdesaan, terutama BUMDES, Pokdarwis. Semua harus bisa transaksi hingga pemasaran digital. Jadi betul yang dikatakan Pak Wimboh, UMKM butuh pembinaan,” urainya.