Solopos.com, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mewaspadai usulan perubahan atau amendemen terbatas UUD 1945. Haedar mengingatkan agar tidak ada kepentingan sesaat di balik gagasan amendemen.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyuarakan amendemen terbatas UUD 1945. Usulan itu dilakukan untuk mewadahi Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).
Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024
“Jangan sampai di balik gagasan amendemen ini menguat kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek yang dapat menambah berat kehidupan bangsa, menyalahi spirit reformasi 1998, serta lebih krusial lagi bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 yang dirancang-bangun dan ditetapkan para pendiri negeri 76 tahun yang silam,” kata Haedar Nashir dalam pidato kebangsaan berjudul Indonesia Jalan Tengah Indonesia Milik Semua, Senin (30/8/2021).
Baca Juga: Klaten PPKM Level 4, Tim Gabungan Gelar Penyekatan di Perbatasan Jateng-DIY
Haedar menyebut ketika Indonesia merayakan kemerdekaan ke-76 dengan segala masalah, tantangan, ancaman, dan peluang, jalan bangsa masih panjang. Haedar berharap jiwa kenegarawanan seluruh elite dan warga bangsa dapat membawa Indonesia menuju negeri idaman.
“Kami percaya masih banyak elite dan warga bangsa yang berhati tulus, baik, jujur, dan terpercaya dalam berbangsa dan bernegara,” kata Haedar.
“Bila masih terdapat saudara-saudara sebangsa yang salah dan khilaf, serta memiliki kehendak yang berlebihan dalam kekuasaan politik dan ekonomi maupun orientasi hidup lainnya, maka masih terbuka jalan kebaikan yang dibukakan Tuhan untuk kembali ke jalan terang dan tercerahkan,” imbuhnya.
Baca Juga: Ada Hall dan Food Court, Terminal Tirtonadi bakal Jadi Pusat Kegiatan Baru Warga Solo
Hikmah Kebijaksanaan
Haedar menyebut ketika tumbuh gagasan dan kehendak yang berkaitan dengan hajat hidup bangsa dan negara, sepatutnya pemerintah berdiri dalam posisi tengah dan menjauhi jalan ekstrem. Musyawarah untuk mufakat serta menghindari sikap mau menang sendiri harus dihindari.
Ketum PP Muhammadiyah juga meminta jiwa dan alam pikiran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam falsafah Pancasila yang harus diwujudkan di bumi nyata dengan keteladanan ditumbuhkan. Pancasila yang berkarakter tengahan dan bukan Pancasila yang diradikal-ekstremkan.
Haedar lantas menyinggung tumbuh kembalinya gagasan amendemen UUD 1945. Permasalahan ini harusnya dipikirkan dengan hikmah-kebijaksanaan yang berjiwa kenegarawanan autentik.
Baca Juga: Diundang Jokowi ke Istana, PAN Resmi Masuk Koalisi Pemerintah
“Belajarlah dari empat kali amendemen di awal reformasi, yang mengandung sejumlah kebaikan, tetapi menyisakan masalah lain yang membuat Indonesia kehilangan sebagian jati dirinya yang asli,” ujar Haedar.
Menurut Ketum Muhammadiyah, di sinilah pentingnya “hikmah kebijaksanaan” para elite negeri di dalam dan di luar pemerintahan dalam membawa bahtera Indonesia menuju pantai idaman. Indonesia yang bukan sekadar ragad-fisik, tetapi menurut Mr. Soepomo, Indonesia yang bernyawa.
“Itulah Indonesia jalan tengah dan Indonesia milik bersama!” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
