Wartawan ke Jerman Pakai Dana APBD, AJI Semarang Kritik Pemprov Jateng

Solopos.com, SEMARANG — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memanfaatkan dana APBD untuk keberangkatan sejumlah wartawan Semarang guna pelatihan jurnalistik ke Jerman.

Ketua AJI Semarang, Rofiudin, mengatakan informasi yang diperoleh, pelatihan jurnalistik itu berlangsung selama tujuh hari. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jateng tidak memiliki kewenangan penuh untuk mendidik wartawan. Kewajiban mendidik wartawan, kata dia, merupakan tanggungjawab perusahaan media dan organisasi profesi wartawan yang wajib mendidik wartawan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kami tidak ingin terjebak pada konflik kepentingan, makanya kami kritisi kebijakan itu. Ini sebagai upaya pencegahan, ” paparnya, Rabu (8/10/2014) malam.

Menurut Rofiudin, pemberangkatan dengan alasan pelatihan jurnalis ke Jerman bagian dari indikasi suap dalam bentuk pemberian fasilitas yang mempengaruhi independensi sang jurnalis. Dia menilai pemberangkatan wartawan yang sering bertugas di kantor Gubernur Jateng akan mengganggu pemberitaan yang produknya terkait dengan kepentingan publik.

“Kami menilai rencana pengiriman jurnalis oleh Pemrov Jateng mencerminkan sikap pemerintah yang tak mau menegakkan etika jurnalistik,” ujarnya.

Dia mengatakan kebijakan itu tidak sesuai dengan komitmen pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo untuk menghapus anggaran bantuan untuk wartawan dan mengalihkan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan. Karena itu, AJI Semarang mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, menggunakan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan serta menghemat anggaran yang tidak pro publik, termasuk rencana mengirim jurnalis untuk belajar ke Jerman.

Ia menyarankan jika pemerintah Jateng ingin mendorong perbaikan dunia pers dengan menyadari kondisi ketenagakerjaan dalam industri pers yang masih menerima upah dibawah upah minimum kabupaten dan kota. “Lebih baik keluarkan kebijakan upah sektoral jurnalis atau menindak pemilik media yang masih membayar jurnalisnya dengan upah tak manusiawi,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi bahwa rencana memberangkatkan wartawan ke Jerman telah dibahas dan mendapat persetujuan dari kalangan insan pers.
“Kami minta pendapat pada mereka, dan mayoriotas menyetujui. Nah, sekarang tiba-tiba ada penolakan, kan aneh,” paparnya.
Ganjar memberikan contoh hadiah yang diberikan Pemrov Jateng dalam ajang lomba kepenulisan yang ditujukan kepada wartawan selalu menggunakan dana APBD. Dan anehnya, hal seperti itu tidak mendapat pertentangan dari AJI Semarang.
“Semangat kami sebenarnya memberikan edukasi kepada wartawan sini untuk belajar pada media luar negeri. Namun kalau ini mendapatkan pertentangan, ya sudah, ini akan menjadi kritikan ke depan,” paparnya.