Warga Sleman Protes Nilai Uang Ganti Rugi Tol Jogja-Solo Terlalu Rendah

Solopos.com, SLEMAN — Sejumlah warga yang terdampak pembangunan tol Jogja-Solo di wilayah Nglarang dan Karangbajang, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menolak nominal uang ganti rugi (UGR) dari tim appraisal. Warga menilai harga yang diberikan di bawah harga pasaran.

Salah satu warga Karangbajang, Anang Wiyadi, menjelaskan nominal UGR yang diberikan dari hasil penilaian tim appraisal menurutnya tidak layak dan tidak adil. Hal ini terlihat dari nilai UGR yang didapat warga Tlogoadi lebih kecil daripada Tirtoadi.

Promosi Timnas Garuda Luar Biasa! Tunggu Kami di Piala Asia 2027

Padahal, kata dia, harga pasaran normalnya lebih tinggi Tlogoadi dari Tirtoadi.

“Yang terjadi justru tinggi Tirtoadi dibanding Tlogoadi. Kenapa bisa terjadi? Apa ada yang salah dengan appraisalnya? padahal timnya sama,” ujarnya, Rabu (18/1/2023).

Anang mencontohan seperti di wilayah yang cukup pelosok di Tirtoadi mendapkan ganti rugi senilai Rp4,1 juta dan Rp4,2 juta. Bahkan harga tanah terendah di Tirtotadi yang notabene tidak ada akses jalan mencapai Rp3,8 juta.

“Ini tim appraisalnya gimana?,” ungkapnya.

Sedangkan di Karangbajang, di lahannya sendiri yang lokasinya dekat jalan per meter hanya dihargai Rp2,8 juta. Sementara lahan milik bapaknya dihargai Rp2,6 juta sampai Rp3,3 juta.

Ia juga membandingkan harga tanah di Karangbajang yang berbatasan dengan Nglarang pada 2016 harganya sudah mencapai Rp3 juta.

Menurutnya nilai yang diberikan oleh tim appraisal rata-rata lebih rendah dibanding harga pasar. Ia pun menyebutkan harga yang layak untuk tanah di wilayah Nglarang setidaknya Rp4 juta sampai Rp4,5 juta. Hal ini mempertimbangkan agar warga bisa mencari lahan pengganti tidak jauh dari lahan yang terdampak tol.

“Bagaimana kita bisa pindah secara layak sedangkan dari harganya kita susah mencari tanah lagi. Belum rumah yang kecil, tanah kecil, tapi keluarga banyak. Mereka mau dikemanakan? Kita sangat mendukung program tol, tapi kita ingin mendapat harga yang layak dan adil,” tegasnya.

Warga Nglarang terdampak tol, Supriadi, menyayangkan hasil penilaian tim appraisal yang menurutnya tidak punya hati nurani. Senada dengan warga Karangbajang, ia menilai nominal UGR yang ditawarkan di bawah harga pasaran.

“Penunjukan tim appraisal tidak tepat. Di Nglarang dapat Rp2,9 juta per meter. Harga noramal 3 juta. Harga mangku jalan cuma dapet Rp3,3 juta. Harga pasaran paling bagus [mangkujalan] Rp3,5 pun bisa. Saya kira harusnya pikirannya appraisal harusnya punya hati nurani,” ungkapnya.

Kepala Kanwil BPN DIY, Suwito, mengatakan masih akan menunggu 14 hari untuk memberi waktu warga berdiskusi kembali. Sembari menunggu keputusan warga, pihaknya akan mencoba berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat.

“Kami akan tetap menunggu selama 14 hari kedepan, perkembangannya seperti apa. Kami setelah ini akan mencoba berkomunikasi dengan lurah, kadus [dukuh], tokoh-tokoh, nanti seperti apa. Kami tunggu rentang waktu yang tersedia,” ujarnya.