SOLOPOS.COM - Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kecamatan Batuwarno, Wonogiri, beberapa waktu lalu. (Istimewa)

Solopos.com, WONOGIRI — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Wonogiri telah menyusun sejumlah skenario penyaluran bantuan sosial atau bansos selama penerapan PPKM darurat Jawa-Bali, 3-20 Juli 2021.

Warga rentan miskin dan harus menjalani isolasi atau karantina selama PPKM darurat akan mendapatkan prioritas bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Wonogiri.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Dalam Instruksi Bupati Wonogiri No 1/2021 tentang PPKM Wonogiri pada Masa Darurat Covid-19 Wilayah Jawa Bali disebutkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar mempercepat proses penyaluran bansos. Juga jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

Baca Juga: PPKM Darurat Wonogiri: Dilarang Makan di Tempat, Nekat Ditindak Tegas!

Jika terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bansos serta jaring pengaman sosial PPKM darurat, Pemkab Wonogiri akan melakukan upaya realokasi anggaran.

Anggaran program atau kegiatan yang kurang prioritas akan dialihkan untuk anggaran-anggaran bansos dan jaring pengaman sosial. Kepala Dinsos Wonogiri, Kurnia Listiyarini, mengatakan saat ini bansos yang sudah berjalan yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

Percepatan Penyaluran PKH, BPNT, BST

Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pada PPKM darurat ini Dinsos Wonogiri telah berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dalam hal ini Bank BNI. Koordinasi itu berkaitan dengan percepatan penyaluran bantuan PKH, BPNT dan BST.

Baca Juga: Bupati Jekek Tegas! Pelanggar PPKM Darurat di Wonogiri Bakal Kena Sanksi

“Kalau bank sudah menerima surat perintah pencairan dana atau SP2D segera koordinasi dan memberi informasi ke bawah untuk penyaluran bansos. Karena kalau bantuan reguler ini kan dananya dari pusat. Upaya kami untuk percepatan penyaluran itu,” katanya kepada Solopos.com, Sabtu (3/7/2021).

Menurutnya, bansos reguler itu biasanya disalurkan pada pekan kedua setiap bulan. Sedangkan saat ini sudah memasuki pekan pertama. Sehingga dimungkinkan pada masa PPKM darurat bansos untuk warga Wonogiri itu bisa tersalurkan. Terlebih ada instruksi untuk percepatan penyaluran bansos.

“Kalau PKH itu berbeda-beda, sesuai dengan kondisi keluarga. Untuk BPNT berupa sembako senilai Rp200.000. Sedangkan BST Rp300.000. Besaran itu jumlah yang diterima setiap bulan,” katanya.

Baca Juga: Update Kasus Pembunuhan Purwantoro: Soko Habisi Nyawa Karmi Sabtu Malam Seorang Diri

Selain tiga bantuan itu, lanjutnya, Pemkab Wonogiri menyiapkan bansos yang dianggarkan dari APBD kabupaten. Saat ini Dinsos Wonogiri telah membuat sejumlah skenario penyaluran bansos dari kebupaten. Skenario itu baru akan disampaikan kepada Bupati dalam waktu dekat sehingga belum ada keputusan final.

Bansos PPKM Darurat Diambil Dari BTT

“Rencananya anggaran bansos diambil dari Belanja Tidak Terduga atau BTT. Kami baru menyusun skenario terbaik. Sementara kan penyelenggaraan PPKM darurat berlangsung dua pekan. Sedangkan penyediaan, penganggaran dan kebutuhan butuh waktu cukup lama,” ungkapnya.

Melihat anggaran yang ada, menurut Kurnia, jumlah penerima bansos PPKM darurat Wonogiri nanti berbeda dengan penyaluran pada awal pandemi Covid-19. Penyaluran kali ini akan diprioritaskan untuk warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tapi belum menerima bansos.

Baca Juga: PPKM Darurat Atau Tidak, Ini Langkah Bupati Wonogiri Agar Tak Kecolongan Kasus Covid-19

Selain itu bantuan akan dikhususkan bagi warga miskin yang belum masuk DTKS tetapi mereka harus karantina atau menjalani isolasi atau terdampak penerapan PPKM darurat. Pendataan warga yang rentan miskin pada masa PPKM darurat akan dilakukan bersama pemerintah desa.

“Dalam waktu dua pekan, dalam kondisi darurat bantuan dari kabupaten bisa tersalurkan. Namun jika melihat kondisi masyarakat saat ini, dengan penerimaan bansos reguler, warga yang betul-betul miskin sudah terkover. Jadi misal tidak ada bansos lagi masih aman,” ujarnya.

Kurnia menjelaskan, saat ini jumlah warga yang masuk dalam DTKS Wonogiri ada 120.892 keluarga. “Intinya kalau berjalan normal masih aman. Tapi kami tetap menyiapkan skenario untuk warga yang terdampak. Kami selalu memantau perkembangan di lapangan sembari menyiapkan rencana bansos dari kabupaten,” kata Kurnia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya