Wacana Tax Amnesty Untuk Orang Kaya Muncul Lagi, Faisal Basri: Airlangga Dalangnya!

Solopos.com, JAKARTA — Belum hilang kekesalan publik terhadap rencana pemerintah mengenakan pajak pada komodits pokok. Kini muncul wacana lain yang bikin publik semakin merasa dizalimi, yakni pengampunan pajak alias tax amensty bagi orang kaya.

Wacana ini mendapat sorotan dari ekonom senior Indef, Faisal Basri. Ia langsung menunjuk hidung Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai dalang dari wacana tax amnesty jilid II ini. “Wacana ini tidak ada di Kementerian Keuangan. Tapi ini diminta dimasukkan oleh yang namanya Airlangga Hartarto. Dia yang merupakan Ketua Umum Golkar selain itu menjadi Menko Perekonomian,” papar Faisal Basri, seperti dikutip dari detik.com, Senin (5/7/2021).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Rencana ini didorong juga oleh Kadin Indonesia. Jadi masih ada perusahaan dan pengusaha bandel yang merasa di-backup,” katanya.

Normalnya, program pengampunan pajak seperti ini hanya dilakukan sekali dalam jangka waktu lama. Sebelumnya pengampunan pajak ini baru saja dilakukan pada medio 2016-2017 yang lalu.

Baca Juga: Anggota Komisi XI DPR Menolak Wacana Tax Amnesty Jilid 2

Dia menyatakan sejak tax amnesty pertama berjalan di medio 2016-2017 yang lalu ada beberapa “orang kaya” yang cuek dan tidak ikut mendaftar. Setelah program itu selesai, orang-orang ini baru sadar bila di kemudian hari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan bisa mengejar harta mereka lagi yang tidak dilaporkan.

“Kan Tax Amnesty 2016-217 itu sudah selesai, nah si kaya ini ada yang cuek dengan tax amnesty, dia enggak ikut. Sekarang baru sadar bisa diburu buru sama Dirjen Pajak karena dendanya 300% kan, Bisa miskin mereka. Bisa tinggal 10% kekayaan mereka itu nyisa,” ungkap Faisal Basri dalam diskusi Indef secara virtual, Minggu (4/7/2021).

Tolak Tax Amnesty

Faisal Basri menolak wacana pengampunan pajak jilid dua ini. Pemerintah harusnya berani menerapkan hukum tanpa pandang bulu.

Faisal Basri menyatakan selama ini usulan Tax Amnesty jilid II sebenarnya tidak pernah diusulkan dari kubu Kementerian Keuangan. Bahkan usulan itu pun tak pernah masuk ke dalam RUU reformasi perpajakan. “Saya sih respect dalam konteks ini, kalau Tax Amnesty itu bukan dari Kemenkeu, tidak ada dari draf RUU KUP Kemenkeu,” ungkap dia.

Baca Juga: Siapkan Tax Amnesty Jilid II, Jokowi Dekati DPR

Faisal menambahkan orang kuat yang mengusulkan itu adalah Airlangga dan didorong Kadin. Karena bisa saja, bila kepemimpinan berganti setelah Pemilu 2024 perjuangan Tax Amnesty akan makin sulit.

“Nanti kalau tidak ada lagi mereka dukung Jokowi, dan Jokowi habis masa jabatannya mereka diburu lagi nih. Makanya mereka perjuangkan Tax Amnesty jilid II,” ungkap Faisal.