Solopos.com, JAKARTA – Wacana pembedaan tarif kereta rel listrik (KRL) untuk orang kaya dan orang miskin bikin heboh masyarakat.
Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek (KRL Mania) bahkan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, terkait wacana perbedaan tarif KRL bagi masyarakat kaya dan miskin.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
KRL Mania berpendapat bahwa pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran dan iklim.
“KRL Mania menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Perhubungan, karena usulan kontroversial membagi penumpang KRL kaya dan miskin,” tulis keterangan tersebut dikutip Bisnis.com, Jumat (30/12/2022).
Komunitas KRL Mania menilai pengguna angkutan umum tersebut selama ini adalah pahlawan, karena rela menggunakan transportasi massal untuk memperlancar jalan di Jabodetabek.
Sebagian pengguna, bahkan memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi, dan berdesakan di KRL. Bukan itu saja, penggunaan transportasi massal seperti KRL juga membantu mengurangi melonjaknya BBM Subsidi dan kompensasi yang tahun ini saja, dianggarkan lebih Rp260 triliun.
Masyarakat yang memilih menggunakan KRL juga ikut mendukung program pemerintah untuk menekan emisi karbon. “Alasan lain adalah, praktik pembedaan tarif akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, dapat terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. Akan ada keributan antara kaya dan miskin, yang diakibatkan kebijakan tersebut,” ujar KRL Mania.
Sebelumnya, wacana penerapan tarif KRL yang berbeda untuk penumpang orang kaya dan orang miskin ini juga dinilai akan memicu konflik dan kecemburuan sosial.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, mengatakan rencana tersebut aneh dan ironi. Sebab, negara-negara lain seperti Hong Kong, Jepang, hingga Eropa pun menerapkan tarif KRL yang sama.
“Jadi tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu. Semuanya diberlakukan tarif yang sama,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (29/12/2022).
Menurut Deddy, wacana ini bisa saja menimbulkan kecemburuan bahkan konflik sosial. Misalnya, orang yang mampu atau orang yang kaya merasa mereka perlu mendapat layanan istimewa karena tidak disubsidi dan membayar mahal. Sementara itu, sambungnya, di dalam KRL mereka tetap berbaur dengan orang-orang biasa yang tarifnya disubsidi.
“Belum lagi nanti ada konflik sosial, misalnya karena mereka merasa [tarif] lebih mahal dan tidak disubsidi mereka harus duduk misalnya,” ujar Deddy.
Lebih lanjut, dia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP). “Kan menjadi aneh sebenarnya. Jadi menurut saya justru itu tidak tepat,” ungkapnya.
DPR akan Panggil Menhub
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi wacana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan perbedaan tarif KRL antara orang kaya dan orang miskin pada 2023.
Dasco mengatakan Kemenhub perlu memberi kejelasan terkait wacana tersebut. Oleh sebab itu, komisi yang bermitra dengan Kemenhub akan menanyakan soal wacana tersebut, dalam hal ini Komisi V.
Pernyataan tersebut sebagai tanggapan dari rencana Kementerian Perhubungan yang akan melakukan penyesuaian tarif KRL ke depannya akan dibedakan. Tarif KRL yang selama ini Rp3.000 sampai Rp5.000 pun akan disesuaikan.
“Kita perlu perjelas, yang disampaikan Menteri Perhubungan baru sekilas saja,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022) seperti dilansir Bisnis.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan pada 2023, subsidi PSO tarif KRL akan lebih diutamakan bagi masyarakat miskin. Artinya, bagi kategori kurang mampu tarifnya akan tetap sama.
“Tetapi nanti [pembayaran] pakai kartu. Saya yakin punya kartu semua, jadi nanti yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, harus bayar [lebih tinggi]. Kalau yang average, sampai 2023 kita rencanakan tidak naik,” kata Menhub saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 202, Selasa (27/12/2022).
Budi Karya menyebut tarif KRL asli tanpa subsidi PSO bisa mencapai Rp10.000 sampai dengan Rp15.000. Dengan adanya subsidi, maka tarif KRL dasar menjadi Rp3.500. Artinya, ada kemungkinan penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan tarif asli KRL.
Jika mengacu pada pernyataan Menhub, maka tarif untuk penumpang mampu atau orang kaya bisa mencapai Rp10.000-15.000. Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menyebut, alokasi subsidi PSO KRL akan didasarkan pada data yang sudah ada, misalnya dari data Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna memastikan subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran.
Itulah ulasan soal wacana pembedaan tarif KRL untuk orang kaya dan orang miskin yang menimbulkan pro kontra di masyarakat beberapa waktu terakhir.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
