Solopos.com, KARANGANYAR — Permintaan pengasapan atau fogging dari masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Karanganyar meningkat. Hal ini seiring tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) di Bumi Intanpari dalam beberapa pekan terakhir.

Merujuk data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar, hingga pekan ke-13 2024 sudah terdapat sedikitnya 264 kasus. Kasus tertinggi ada di wilayah Kecamatan Jaten.

Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran

Ketua Relawan Jaten (RJ) Karanganyar, Tri Anggara, mengatakan permintaan fogging terus berdatangan kepada pihaknya, terutama dari masyarakat Desa Sroyo dan Desa Ngringo. Kasus DBD di dua desa tersebut cukup tinggi. Setidaknya dalam sehari Fogging  bisa dilakukan ke 300 rumah. Pengasapan ini dilakukan bersinergi dengan relawan di wilayah Tasikmadu dan Kebakkramat.

“Permintaan terus naik sejak awal bulan lalu,” kata dia kepada Solopos.com, Jumat (26/4/2024).

Relawan Jaten tidak memungut biaya untuk pengasapan tersebut, RJ hanya menyiapkan alat dan tenaga, sementara untuk ongkos bahan bakar dan obat ditanggung masyarakat setempat.

Permintaan fogging tidak hanya dari warga Kabupaten Karanganyar saja, namun juga warga Kabupaten Sukoharjo yang berada di perbatasan dengan Karanganyar.

“Paling banyak permintaan fogging di wilayah Jaten, lalu Kecamatan Tasimadu. Kita juga kemarin melakukan fogging di Bekonang, Kabupaten Sukoharjo,” katanya.

Meningkatnya permintaan fogging dari masyarakat juga diterima Barisan Relawan Progresif (Barepro). Anggota Barepro, Joko Purseno, yang juga warga Benowo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten ini mengatakan permintaan fogging di desanya meningkat dalam dua pekan terakhir. Hal ini seiring tingginya kasus DBD di wilayah setempat.

Dia menyebut ada 10 warga Dusun Karangrejo, Desa Ngringo yang terkena DBD. Dari jumlah itu, tiga warga masih dirawat di rumah sakit. Sementara lainnya sudah diperbolehkan pulang. Menurutnya, kasus DBD mengganas terutama di wilayah perumahan padat penduduk. Bahkan satu warga di Ngringo meninggal dunia karena DBD.

“Ini yang kena [DBD] merata ada orang tua, anak dan balita,” kata dia.

Tidak hanya fogging, relawan juga memberikan edukasi kepada warga untuk tetap meningkatkan pola hidup sehat dan rutin membersihkan lingkungan dari genangan air terutama setelah hujan turun. Warga juga diingatkan pentingnya melakukan gerakan 3M, yakni menguras, mengubur dan menutup. Cara ini dinilai efektif mencegah penyebaran DBD termasuk membunuh jentik nyamuk penyebab penyakit DBD.

Kepala Dinkes Karanganyar, Purwati, membenarkan kasus DBD meningkat seiring datangnya musim penghujan. Tercatat hingga pekan ke-13 tahun ini, terdapat 264 kasus. Distribusi kasus DBD per kecamatan di Kabupaten Karanganyar paling tinggi di Jaten. Hingga pekan ke-13, ada 57 kasus DBD di Jaten dengan 1 pasien meninggal dunia.

Solopos.com, BOYOLALI — Seorang kontraktor asal Ngemplak, Boyolali, Paino, divonis dua tahun penjara dan denda dua kali kerugian negara akibat penggelapan pajak yang ia lakukan. Kerugian negara akibat perbuatan kontraktor tersebut mencapai sekitar Rp449 juta.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali, Romli Mukayatsyah, mewakili Kepala Kejari Boyolali, Tri Anggoro Mukti, menyampaikan Kejari telah melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) atas nama terpidana Paino pada Kamis (25/4/2024).

Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran

Paino terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i UU No 28/2007 tentang Perubahan Ketiga UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan terakhir telah diubah dengan UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Amar putusan menyatakan Paino terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,” jelas Romli kepada Solopos.com, Jumat (26/4/2024).

Ia menyampaikan kontraktor asal Ngemplak, Boyolali, yang menggelapkan pajak tersebut divonis dua tahun penjara dikurangi masa tahanan dan diwajibkan membayar denda dua kali nilai kerugian negara. Paino diketahui mengemplang pajak senilai Rp449.774.341, sehingga denda yang harus dibayar mencapai Rp899.488.682.

“Apabila terpidana tidak membayar denda dalam waktu paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya,” jelas Romli.

Selanjutnya, ia mengatakan ketika penggantian tidak dapat dipenuhi, pidana denda akan diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Romli mengatakan dalam putusan dikatakan barang bukti sebidang tanah dan bangunan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.02.01.11.04128 di Karangasem, Laweyan, Solo, atas nama Paino akan dilelang sebagai kompensasi pembayaran denda.

Kasi Pidsus menyampaikan kasus penggelapan pajak oleh kontraktor asal Ngemplak, Boyolali, itu, bergulir di pengadilan sejak penuntut umum Kejari Boyolali melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Negeri (PN) Boyolali pada 10 Januari 2023.

Pada saat proses persidangan di PN Boyolali, pada 7 Februari 2023, Majelis Hakim mengalihkan status penahanan Paino dari tahanan rutan ke tahanan kota karena terpidana pada 25-29 Januari 2023 jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit.

Kemudian, putusan PN Boyolali Nomor: 6/Pid.Sus/2023/PN. Byl tanggal 6 April 2023 menyatakan Paino terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Kasasi Ditolak

Saat itu, Paino dijatuhi pidana dua tahun dan membayar denda dua kali kerugian negara. Atas putusan tersebut, Paino naik banding ke Kejaksaan Tinggi (PT) Semarang. Pada 24 Mei 2023, PT Semarang memutuskan Paino bersalah dan menjatuhkan pidana penjara dua tahun penjara dan denda dua kali kerugian negara.

“Atas putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang, terpidana Paino kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan penuntut umum Kejari Boyolali juga mengajukan upaya hukum kasasi ke MA,” jelas Romli.

Berdasarkan putusan MA nomor 4878 K/Pid.Sus/2023 tanggal 24 Oktober 2023, hakim MA menolak permohonan kasasi terpidana Paino dan Penuntut Umum. Dengan jatuhnya putusan MA tersebut, perkara telah inkrah.

Romli menyampaikan penuntut umum Kejari Boyolali menerima salinan putusan MA pada 8 Desember 2023. Selanjutnya, jaksa eksekutor bidang pidsus melakukan langkah terukur melaksanakan eksekusi putusan MA tersebut.

Akan tetapi, eksekusi harus ditunda karena Paino masih dalam keadaan sakit dan harus kontrol rutin ke RSUD Solo. Baru pada Kamis (25/4/2024) sekitar pukul 13.00 WIB, jaksa eksekutor bidang Pidsus Kejari Boyolali melaksanakan eksekusi badan kepada Paino dengan membawanya ke Rutan Kelas II B Boyolali.

Romli menjelaskan eksekusi dilaksanakan berdasarkan surat kontrol rutin RSUD Solo dan surat keterangan sehat dari RS Indriati Boyolali yang menyatakan Paino dalam keadaan sehat.

Sebagai informasi, Paino adalah direktur perusahaan kontraktor pemasangan instalasi listrik beberapa rumah sakit dan toko-toko ritel di Soloraya dan Jawa Timur. Ketika mendapatkan pembayaran hasil pemasangan instalasi listrik dan lampu, seharusnya perusahaannya menyetorkan pajak ke negara.

Namun, pada 2020, kontraktor asal Ngemplak, Boyolali, itu seolah-olah tidak bekerja meski sebenarnya mendapatkan pekerjaan di beberapa toko ritel. Paino tidak menyetorkan pajak dengan alasan tidak bekerja itu.

“Ketahuannya karena sebelumnya dia setiap dapat pekerjaan selalu membayar pajak. Tapi kemudian ada kecurigaan dari penyidik pajak atau dari kantor pajak, kok tahun [2019-2020] itu dia nol setoran pajaknya,” jelas Romli kepada Solopos.com pada 2023 lalu.

Romli menceritakan saat ditanya penyidik pajak, Paino mengaku tidak bekerja. Namun, ketika diusut, Paino ternyata mendapatkan pekerjaan dan sudah dibayar. Hanya, Paino tidak menyetorkan pajak yang seharusnya dibayar dari pekerjaan tersebut.

Solopos.com, CILACAP – Petugas gabungan dari berbagai instansi melakukan upaya pemadaman terhadap kebakaran yang dialami sejumlah kapal di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (25/4/2024) malam.

Saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Bayu Prahara mengatakan kebakaran di Dermaga 3 PPS Cilacap tersebut pertama kali diketahui pada Kamis (25/4/2024), sekitar pukul 18.45 WIB.

Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran

“Berdasarkan hasil identifikasi sementara, kebakaran tersebut menimpa empat kapal yang tengah bersandar di Dermaga 3 PPS Cilacap,” katanya, dilansir Antara.

Ia mengatakan empat kapal yang terbakar itu terdiri atas Kapal Lautan Berlian 1 GT 27 dan Kapal Mulia 16 GT 50 milik Ilu serta Kapal Hasil Melimpah 29 dan Kapal Selat Jaya 8 milik Aguan.

Dia menjelaskan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, sedangkan kerugian jiwa dan material untuk sementara belum teridentifikasi.

“Hingga tengah malam, masih dilakukan oleh petugas gabungan dibantu masyarakat sekitar,” kata Bayu.

Ia mengatakan personel yang terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran itu, berasal dari Kodim 0703/Cilacap, Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap, Polresta Cilacap, Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap, BPBD Kabupaten Cilacap, PT Sumber Segara Primadaya (PLTU Karangkandri Cilacap), dan PT Pelindo (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap.

Selain menyemprotkan air ke arah kapal-kapal yang terbakar, petugas juga melepas tali penambat untuk memisahkan kapal-kapal di Dermaga 3 PPS Cilacap agar kebakaran tidak merambat ke kepal lain.

Saat dihubungi secara terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap Sarjono belum bersedia memberikan keterangan terkait dengan insiden kebakaran kapal di Dermaga 3 PPS Cilacap.