Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca

Video Tragedi Kanjuruhan Dihapus Polisi, LPSK: Tidak Profesional

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan penghapusan video sebagai barang bukti tragedi Kanjuruhan, dinilai LPSK sebagai perbuatan yang berlebihan.
SHARE
Video Tragedi Kanjuruhan Dihapus Polisi, LPSK: Tidak Profesional
SOLOPOS.COM - Petugas medis memindahkan jenazah korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan di RSUD Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (2/10/2022). Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi menyebutkan tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang mengakibatkan sebanyak 131 orang meninggal dunia. ANTARA FOTO/R D Putra/Zk/rwa.

Solopos.com, JAKARTA–Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyayangkan langkah polisi menghapus barang bukti video tragedi Kanjuruhan milik salah seorang saksi berinisial K.

“LPSK menilai penghapusan video itu berlebihan,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/10/2022).

PromosiAngkringan Omah Semar Solo: Spot Nongkrong Unik Punya Menu Wedang Jokowi

Hal tersebut disampaikan Edwin menyusul pemberitaan salah seorang saksi sekaligus Aremania (suporter Arema FC) yang diperiksa polisi karena diduga mengunggah video yang memperlihatkan kepanikan massa saat berada dalam Stadion Kanjuruhan.

Edwin mengatakan saksi berinisial K tersebut dijemput polisi di mes atau tempat tinggalnya pada Senin (3/10/2022).

Baca Juga: Polri: 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Kena Pasal Berbeda

K diperiksa seusai mengunggah video kepanikan massa di Stadion Kanjuruhan pada Minggu (2/10/2022) siang.

K diperiksa polisi sejak pukul 16.00 WIB hingga 18.00 WIB dan selanjutnya diperbolehkan pulang.

“HP miliknya dipinjam, videonya di transmisi dan video yang di HP dihapus oleh pihak polisi,” ucap Edwin.

Penghapusan video sebagai barang bukti tragedi Kanjuruhan, dinilai LPSK sebagai perbuatan yang berlebihan. Aparat kepolisian diingatkan agar lebih memperhatikan soal hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga: Korban Tragedi Kanjuruhan Ditawari Jadi Polisi dan TNI Viral di Twitter

“LPSK menilai menghapus dan menonaktifkan TikTok K berlebihan,” ujar Kepala Operasional Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) periode 2000-2010 tersebut.

Seharusnya, kata dia, cara-cara seperti itu tidak dilakukan oleh penyidik atau anggota polisi dalam memeriksa saksi.

Polisi harus memperhatikan hukum acara pidana serta nilai-nilai HAM. Sebab, pada dasarnya, perlakuan hukum pada semua orang sama.

“LPSK melihat ini tidak profesional atau kurang profesional,” ujar dia.

Baca Juga: Hari Ini, Masjid Agung Solo Gelar Salat Gaib untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Terkait informasi yang beredar bahwa K dijemput polisi atau anggota intel di stasiun saat hendak menuju Jakarta untuk memenuhi undangan wawancara, Edwin membantah kabar tersebut.

“Tidak benar, karena dia baru dihubungi sama Narasi hari Rabu tanggal 5. Sementara, ia diperiksa polisi Senin [3/10/2022],” jelas dia.

Saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses pengajuan perlindungan ke LPSK.

Di satu sisi, lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 3/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut telah menerima 10 pengajuan perlindungan.

“Sudah ada 10 yang mengajukan permohonan ke LPSK. Ada saksi dan ada korban,” ujar dia.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
      Promo & Events
      Berita Terkini
      Indeks Berita
      Part of Solopos.com
      Punya akun? Silahkan login
      Daftar sekarang...
      Support - FaQ
      Privacy Policy
      Tentang Kami
      Kontak Kami
      Night Mode