Utang Luar Negeri RI Capai Rp6.058 Triliun, Mampukah Pemerintah Membayar?

Solopos.com, JAKARTA-- Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar US$420,7 miliar atau Rp6.058 triliun yang terdiri atas ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$213,6 miliar  dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$207,1 miliar.

“Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

ULN pemerintah bulan Januari 2021, lanjut Erwin, tumbuh lebih rendah mencapai US$210,8 miliar dolar AS atau tumbuh 2,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Desember 2020 sebesar 3,3 persen (yoy).

Baca Juga: Aplikasi PasTani Mudahkan Masyarakat Mengakses Pangan

“Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo. Sementara itu posisi surat utang pemerintah masih meningkat seiring penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar AS dan Euro di awal tahun di tengah momentum likuiditas di pasar global yang cukup tinggi serta sentimen positif implementasi vaksinasi Covid-19 secara global,” jelasnya.

Selain itu perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik.

Erwin memaparkan ULN pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Belanja tersebut terdiri dari sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,6 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor konstruksi (15,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (13,0 persen).

Baca Juga: Viral! Warga Temanggung Kesurupan Massal Gegara Pohon Beringin Ditebang

Tetap Terukur

Kemudian ULN swasta turut tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya, pada akhir Januari 2021 tercatat 2,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen (yoy).

Erwin juga menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Struktur ULN yang sehat tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada akhir Januari 2021 yang tetap terjaga di kisaran 39,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4 persen. Selain itu, juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4 persen dari total ULN,” ujarnya.

Baca Juga: Hore! BLT Tahap III Di Wonogiri Diperkirakan Cair Pekan Ini

Mampu Bayar

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan Indonesia mempunyai kemampuan dalam membayar utang karena rasio pendapatan pajak terhadap utang lebih baik dibandingkan negara lain.

“Kita relatif lebih baik dan rasio penerimaan negara atau penerimaan pajak terhadap utang kita cukup bagus dibandingkan banyak negara,” kata Yustinus dalam webinar Kantor Staf Presiden di Jakarta, belum lama ini seperti dilansir Antaranews. Ia mencatat selama 10 tahun terakhir (2010-2019), rasio utang pemerintah pusat dijaga mencapai 30 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam paparannya, rasio pendapatan pajak terhadap utang Indonesia pada 2018 mencapai 38,32 persen, masih lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 21,83 persen, Singapura 11,93 persen. Bahkan, Thailand mencapai 35,73 persen, Filipina mencapai 36,98 persen dan Brazil mencapai 14,05 persen.

Baca Juga: 2 Bosnya Dilaporkan Pengusaha Solo, Begini Respons Sinarmas

“Kita di bawah Turki, Afrika Selatan tapi kita jauh lebih baik dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina artinya kita punya kemampuan lebih besar dalam membayar utang,” katanya.

Pemerintah, kata dia, akan menjaga debt service ratio (DSR) agar memiliki kemampuan membayar terutama utang luar negeri.

Adapun DSR pada 2020 mencapai 23,8 persen atau naik dibandingkan 2019 mencapai 18,4 persen karena meningkatnya jumlah pinjaman jatuh tempo sehingga menambah porsi cicilan pokok. Perkembangan cicilan pokok dan bunga utang pemerintah terjadi lebih banyak pelunasan utang dibandingkan dengan pembayaran beban bunga yang relatif kecil.