UTANG INDONESIA : Serapan Utang Luar Negeri Ditargetkan US$25 Miliar pada 2019

Utang Indonesia dari luar negeri akan bertambah untuk pembangunan infrastruktur.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan dana pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur nasional dapat terserap sebesar US$25 miliar pada 2019.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan pemerintah rencananya akan mengajukan utang luar negeri sekitar US$34-US$40 miliar. Dana itu akan digunakan untuk membangun proyek infrastruktur dengan dana APBN.

“Dari total pinjaman utang yang diajukan kita targetkan penyerapannya minimal bisa mencapai US$5 miliar per tahun,” kata Wismana, Minggu (7/6/2015).

Dengan demikian, diperkirakan serapan utang luar negeri lima tahun ke depan bisa mencapai US$25 miliar. Menurutnya, pemerintah rencananya tetap mengajukan pinjaman dana lebih besar yaitu US$34-US$40 miliar, meskipun target penyerapan pada 2019 hanya sebesar US$25 miliar.

“Yang penting dananya sudah tersedia, jadi kalau sewaktu-waktu ada proyek yang lebih menarik dan butuh pendanaan, maka bisa menggunakan dana PLN tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan saat ini pemerintah masih mematangkan rencana pengajuan utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur nasional. Menurutnya, belum adanya kepastian mengenai jumlah dana PLN yang akan diajukan disebabkan masih adanya pertimbangan untuk menentukan proyek yang akan mendapat suntikan dana PLN.

Sebelumnya, Bappenas menyatakan jumlah pinjaman luar negeri yang akan diajukan untuk infrastruktur ialah US$34 miliar. Pengajuan dana PLN tersebut diperoleh berdasarkan usulan yang diajukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Akan tetapi, Wismana menuturkan tidak menutup kemungkinan jumlah yang diajukan akan bertambah apabila ada proyek-proyek baru yang diusulkan pemerintah.

Dia menjelaskan, dana PLN ini sebagian besar akan disalurkan untuk mendanai program-program pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) yaitu sebesar US$23 miliar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan alasan Kementerian PU-Pera mendapatkan dana PLN lebih besar karena kementerian teknis tersebut mendapatkan penugasan yang cukup berat dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur selama lima tahun kedepan.

“Sebagian besar program infrastruktur itu ada disana (Kementerian PU-Pera), seperti pembangunan waduk, jalan, air bersih dan pembangunan perumahan rakyat,” tuturnya.

Berdasarkan penjelasannya, kriteria proyek-proyek infrastruktur yang dapat didanai menggunakan dana PLN antara lain ialah proyek dengan kebutuhan dana yang cukup besar, dan proyek strategis yang membutuhkan ketersediaan dana yang berlanjut.

Sebelumnya, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan kementeriannya telah mengajukan usulan pinjaman luar negeri antara US$15 miliar hingga US$23 miliar untuk menjamin pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas selama lima tahun ke depan.

Menurutnya, prioritas pinjaman akan dialokasikan untuk mendukung pengadaan akses air minum dan sanitasi layak, yakni mencapai US$5 miliar. Untuk pembangunan jalan tol diusulkan US$3 miliar dan untuk konektivitas berupa pembangunan jalan dan jembatan US$2 miliar.

Kemudian, untuk pembangunan waduk US$1,5 miliar, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi diusulkan US$1,6 miliar. Selanjutnya, untuk pengendalian banjir US$1,6 miliar dan untuk pembangunan perumahan US$1 miliar.