Usulan Musrenbangkel Banyak Tak Terakomodasi, DPRD Nilai DPK Bisa Naik

SOLO — Alokasi anggaran dari APBD Solo guna Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) diusulkan naik. Pasalnya, sejak 2010 anggaran guna DPK tak naik. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, YF Sukasno, mengutarakan alokasi anggaran guna DPK dari APBD senilai Rp9 miliar.

“Mencermati situasi dan kondisi yang berubah di Kota Solo, maka desain Bappeda [badan perencanaan pembangunan daerah] tentang anggaran DPK 2014 harus ditambah. Karena pada 2010, 2011 dan 2012 alokasi anggaran untuk DPK hanya Rp9 miliar dan itu dibagi di 51 kelurahan,” jelasnya, Senin (28/1/2013).

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Disampaikannya, selama ini usulan masyarakat terkait alokasi DPK melalui musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (Musrenbangkel) belum keseluruhan terakomodir. Sementara, antusiasme masyarakat menyampaikan usulan guna pembangunan fisik dan nonfisik untuk wilayahnya cukup besar.

“Peran serta masyarakat dalam Musrenbangkel cukup besar. Contoh saja di Gandekan, Mojosongo, Pucangsawit dan Kepatihan Wetan yang hadir dari berbagai elemen dengna tingkat kehadiran 90%. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat cukup besar,” katanya.

Lantaran hal tersebut, pihaknya mengusulkan agar alokasi anggaran DPK ditambah. “Agar usulan yang belum terakomodir di dinas, solusinya bisa direalisasi di tingkat kelurahan,” tambahnya.

Pendapat berbeda disampaikan Ketua Komisi I DPRD Solo, Maryuwono. Menurutnya, alokasi anggaran dari APBD untuk DPK justru diturunkan dari tahun ke tahun.

Dengan penurunan alokasi anggaran untuk DPK itu diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan wilayahnya. Selain itu, pembangunan di tingkat kelurahan sebagian besar sudah terakomodir.

“Pembangunan fisik sudah baik semua, bangunan kelurahan sudah ada alokasi anggaran untuk itu. sementara untuk jalan sudah ada porsi sendiri dari APBD. Menurut saya, melihat APBD Solo terbatas, maka alokasi anggaran DPK sebaiknya diturunkan untuk alokasi anggaran prioritas yang lain,” ungkapnya.