top ear
Nurudin (Istimewa/Dokumen pribadi)
  • SOLOPOS.COM
    Nurudin (Istimewa/Dokumen pribadi)

Usir Asap, Jangan Lupa Padamkan Apinya

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin 12 Oktober 2020. Esai ini karya Nurudin, dosen Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
Diterbitkan Kamis, 15/10/2020 - 20:00 WIB
oleh Solopos.com/Nurudin
4 menit baca

Solopos.com, SOLO -- Demonstrasi tak sekadar kegiatan fisik yang menguras tenaga. Di dalamnya ada kebuntuan dari saluran komunikasi atau luapan ketertekanan yang selama ini tidak menemukan saluran.

Demonstrasi salah satu cara, tetapi bisa menjadi satu-satunya cara untuk meluapkan kekecawaan, kritik, dan komentar. Demonstrasi tentu hanya alat. Demonstrasi menolak omnibus law  UU Cipta Kerja dilakukan serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Ada yang berakhir dengan baik-baik saja, bahkan antara aparat keamanan dan mahasiswa bisa saling menjaga. Ada juga demonstrasi yang berujung perusakan fasilitas umum. Ini kenyataan yang tak bisa dimungkiri.

Terkait perusakan fasilitas umum atau bahkan gedung pemerintah, ada banyak tanggapan beragam. Narasinya, ada dua pihak yang berseberangan pendapat. Mereka yang ikut demonstrasi mengatakan ada penyusup yang sengaja berbuat ricuh sehingga berakhir pada perusakan.

Mereka yang tidak pernah ikut demonstrasi tentu tak bisa merasakan hal ini. Ada kelompok yang mengatakan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa untuk menuntut kebijakan pemerintah, tetapi kenapa sampai merusak?

Narasi kemudian berkembang bahwa tidak selayaknya mahasiswa yang berasal dari kalangan pemikir merusak fasilitas umum. Lalu muncul kesimpulan sepihak bahwa demonstrasi menolak UU Cipta Kerja anarkistis. Kesimpulan itu kemudian menjadi viral.

Tujuannya menyudutkan mereka yang melakukan demonstrasi. Mereka yang berada di kelompok ini jamaknya para pendukung omnibus law, pendukung kebijakan pemerintah, atau hanya ikut-ikutan karena tidak suka ada yang mengusik kemapanan pemerintahan yang mereka dukung.

Kurang Tepat

Demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan memang perlu dikutuk. Tidak ada aturan dan bahkan ajaran agama di mana pun yang  melegalkan kerusuhan. Selamanya kerusuhan akan dicap sebagai tindakan yang  tidak baik.

Perusakan fasilitas  umum juga bukan ide baik dalam menyampaikan aspirasi.  Tak ada cara lain kecuali menghukum mereka yang  merusak dan memprovokasi munculnya  kerusuhan. Kerusakan fisik akibat demonstrasi tidak bisa dipandang hanya sebagai sesuatu yang sudah terjadi.

Itu bukan akibat tunggal.  Dengan kata lain, perusakan fisik di pinggir jalan saat demonstrasi tidak bisa dilihat hanya sebagai akibat, tetapi kita harus dengan jeli melihat apa penyebabnya.

Kenapa ini perlu dikemukakan? Ada kecenderungan untuk “menghukum” pelaku demonstrasi sebagai perusak fasilitas umum. Memang bisa jadi ada benarnya, tetapi tentu membebankan hanya pada akibat saja dan tidak mencari sebab akan mendangkalkan masalah dan membutakan diri pada fakta.

Jika hanya fokus pada akibat, narasi yang akan berkembang adalah demokrasi itu anarkistis, demonstrasi tak boleh dilakukan karena buntutnya hanya merusak.

Ini narasi yang dibangun atau sengaja dikatakan oleh meraka yang memang  antipati pada demonstrasi hanya gara-gara cenderung “membabi buta” mendukung kebijakan pemerintah. Masalah demonstrasi dan akibat yang terjadi tidak akan pernah selesai jika kita hanya fokus pada akibat.

Jika pun bisa diselesaikan, penyelesaian itu hanya di permukaan, kemudian terselesaikan sebentar, tetapi suatu saat nanti akan muncul lagi kekecewaan lain karena pada dasarnya masalah utamanya belum terpecahkan.

Sumber Bukan Akibat

Pertanyaan kita kemudian adalah mengapa orang lebih fokus pada tindakan kekerasan daripada mencari sumber munculnya kekerasan? Pertanyaan ini menarik dan akan menjadi solusi penyelesaian secara lebih komprehensif atas berbagai problem bangsa ini pada masa mendatang.

Ingat, selama ini kita selalu terjebak hanya untuk mengatasi akibat, bukan sebabnya. Berbagai peristiwa selama puluhan tahun perjalanan bangsa  menjadi bukti sejarah. Misalnya, mengapa masih terjadi kontroversi soal PKI dan khilafah? Bukankah dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara yang  final semua persoalan itu bisa selesai?

Dalam hal ini konsensus tentang pelaksanaan Pancasila di Indonesa belumlah selesai.  Pancasila hanya menjadi “hiasan bibir” dan belum dilaksanakan secara konkret. Jika soal keadilan sosial (sebagaimana dikatakan dalam Pancasila) dilaksanakan dengan baik, perdebatan permukaan soal PKI dan khilafah tidak akan muncul atau minimal tidak akan mendapatkan tempat di negara ini.

Persoalan keadilan dan kemakmuran rakyat selalu menjadi masalah tersendiri. Anehnya, soal ini hanya diselesaikan di permukaan. Bangsa ini lebih senang menyelesaikan akibatnya, bukan sebabnya. Misalnya, munculnya bantuan inpres desa tertinggal (IDT), bantuan langsung tunai (BLT), atau subsidi lain yang berkaitan dengan penggelontoran uang.

Mengapa tidak dicari akar masalahnya  kemudian dibuat aturan yang mengarah pada tercapaikan keadilan bagi semua dan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi? Akhirnya, kecenderungan yang hanya fokus pada akibat menjadi dasar setiap perumusan kebijakan di negara ini. Negara ini juga akhirnya terjebak pada penyelesaian yang artifisial.

Partai politik dan para pejabat senang pencitraan. Pemerintah dan DPR membela kelompoknya sendiri, sementara suara-suara kritis  masyarakat hilang bersama angin. Selamanya, jika bangsa ini tidak mau belajar dari sejarah betapa pentingnya mencari sebab, persoalan akan terus bermunculan. Termasuk di sini protes akan terhadap UU Cipta Kerja.

Selama tidak dicari akar persoalannya, UU ini akan tetap bermasalah. Sebanyak   pembelaan diri dilakukan oleh pemerintah atau DPR, sebanyak apa pun uang digelontorkan untuk “memelihara” buzzer, persoalan tidak akan tertuntaskan dengan segera.

Persoalan akan muncul lagi pada masa yang akan datang. Jadi, tinggal memunggu waktunya. Menyelesaikan dampak kekerasan akibat demonstrasi itu penting, tetapi mencari sebab  dan menyelesaikan sebab munculnya demonstrasi itu jauh lebih pentingnya.

Kita tidak boleh lagi hanya mengusir asap tetapi lupa mematikan sumber apinya. Ada asap pasti ada api. Sejarah bangsa ini bisa dijadikan teladan. Itu kalau kita mau belajar.


Editor : Profile Ichwan Prasetyo
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com


berita terkait

berita terpopuler

Iklan Baris

Properti Solo & Jogja

berita terkini