top ear
Talkshow Solopos tema UN Dihapus (Tangkapan layar)
  • SOLOPOS.COM
    Talkshow Solopos tema UN Dihapus (Tangkapan layar)

UN Dihapus, Ini Pendapat Pemerhati Pendidikan Karanganyar

Tokoh masyarakat Karanganyar, Endang Muryani, menilai keputusan Kemendikbud menghapus UN sebagai kebijakan terbaik di masa pandemi Covid-19.
Diterbitkan Selasa, 23/02/2021 - 22:30 WIB
oleh Solopos.com/Sri Sumi Handayani
4 menit baca

Solopos.com, KARANGANYAR–Tokoh masyarakat Kabupaten Karanganyar, Endang Muryani, menilai keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus ujian nasional atau UN sebagai kebijakan terbaik di masa pandemi Covid-19.

Endang menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber pada talkshow virtual bersama Solopos Group pada Selasa (23/2/2021). Talkshow mengusung tema Baik Buruk Penghapusan Ujian Nasional. Talkshow tersebut disiarkan langsung melalui akun Instagram @koransolopos, Facebook solopos.com, dan Youtube Solopos TV pada hari yang sama.

Secara gamblang, Endang menyebut kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, tepat. Pertimbangan utama Endang adalah kondisi saat ini masih pandemi Covid-19.

“Saya melihat di masa pandemi ini butuh terobosan baru agar kehidupan masyarakat tidak mandek. Maka saya melihat keputusan ini tepat karena pemerintah wajib menghemat dan membuat prioritas penggunaan anggaran. Dana yang semula untuk penyelenggaraan ujian nasional bisa dialokasikan untuk bidang lain,” tutur Endang saat memaparkan alasannya di hadapan pembawa acara talkshow, Ahmad Mufid Aryono.

Baca JugaSiswa Luar Daerah Tetap Berpeluang Sekolah di Solo Kok, Tapi…

Alasan Endang yang kedua berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan siswa. Salah satunya berkaitan dengan parameter. Kelulusan siswa, ujar dia, tidak lagi ditentukan dalam waktu tiga hari atau saat UN. Anak-anak dinyatakan lulus berdasarkan nilai rapor selama satu tahun, keaktivan selama pembelajaran daring, pengerjaan tugas, portofolio anak, dan ujian sekolah.

“Jadi jangan berpikir bahwa UN tidak ada lantas negara tidak menggunakan standar lain. Masih ada standar meluluskan siswa. Pemerintah membuat asesmen nasional [AN],” ujar dia.

AN yang dimaksud itu meliputi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tetapi, Endang mengingatkan pemerintah agar menyusun parameter lebih konkret. “Parameter itu juga tidak bisa digebyah uyah di seluruh wilayah Indonesia. Harus tahu bahwa karakteristik masing-masing wilayah itu berbeda. Tetapi setidaknya pemerintah membuat ancer-ancer secara global,” ungkapnya.

Baca JugaNadiem Makariem Pastikan UN Dihapus Setelah 2020, Ini Gantinya

Sosialisasi Program

Menurut Endang, AN akan mulai diterapkan pada September mendatang. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah pusat berupaya maksimal memanfaatkan jeda waktu enam bulan ini untuk menyosialisasikan program tersebut secara masif. Perihal sosialisasi ini Endang mengkritik strategi pemerintah pusat.

“Beberapa waktu lalu saya terima informasi bahwa sosialisasi serentak di Indonesia terkendala jaringan. Padahal hanya mengajukan perwakilan lima orang per kabupaten. Apakah tidak bisa kemudian sosialisasi menggunakan cara lain, seperti media sosial, media massa,” tutur dia.

Endang berharap banyak dengan sosialisasi tersebut. Bagaimanapun juga, Endang mengaku masih mendengar suara miring tentang kebijakan itu. Dia menduga perbedaan pendapat muncul karena masyarakat belum mendapat sosialisasi detail tentang program tersebut.

“Jangan menilai dulu suatu program. Wong belum dilaksanakan. Sesuatu yang baru kalau ada kendala itu normal. Yang penting ada solusi untuk mengatasi kendala itu. Yang saya tangkap, pemerintah berupaya mengubah sistem pendidikan menjadi lebih baik dan menyesuaikan kondisi pandemi,” kata pemerhati pendidikan di Kabupaten Karanganyar itu.

Baca JugaUN Dihapus, Syafii Maarif: Ini Pendidikan, Bukan Gojek!

Apabila mengacu pada AN maka pemerintah berupaya mendorong siswa untuk lebih gemar membaca dan berhitung karena asesmen kompetensi minimun ditentukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar. Survei karakter untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial-emosional. Dan asesmen terakhir adalah survei lingkungan belajar yaitu untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.

“Anak didik jadi lebih mandiri dalam pembelajaran. Tidak text book. Jadi lebih sistematis. Pola pikir tidak tekstual,” ujarnya.

Selain hal yang bersifat kebijakan tersebut, sistem pembelajaran baru di masa pandemi ini, menurut Endang, membutuhkan komunikasi yang lancar antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Sekolah harus memotivasi orang tua siswa untuk ambil bagian dalam mendidik siswa di rumah. Komite sekolah juga memiliki peran penting sesuai porsinya.

Baca JugaSejarah Hari Ini: 23 Februari 1947 Badan Standarisasi ISO Didirikan

Jujur dan Terbuka

“Bahkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dewan pendidikan memiliki peran memberikan masukan. Ini program baru secara sarana prasarana belum memadai, sosialisasi belum maksimal. Saya yakin Mas Menteri tidak mungkin mengeluarkan kebijakan tanpa kajian dan koordinasi dengan pihak terkait. Mari kita evaluasi karena kondisi dinamis,” tutur dia.

Dia juga mengingatkan pihak sekolah agar tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi tampak baik. Pihak sekolah harus secara jujur dan terbuka menyampaikan hasil siswa. “Sajikan data faktual. Bukan menjadikan ini momen apik-apikan sekolah. Untuk siswa, ayo ikuti petunjuk sesuai asesmen. Ini momen kita berikan dukungan masukan. Ibarat penyakit, dideteksi secara tepat sehingga bisa diobati dengan cara pas.”

 

 


Editor : Profile Arif Fajar Setiadi
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com

berita terpopuler

Iklan Baris

berita terkini


Cek Berita Lainnya