Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca

UMK Sukoharjo 2023 Resmi Naik Jadi Rp2.138.274, Apindo: Berat Bagi Perusahaan!

UMK Sukoharjo 2023 dipastikan naik 7,01 persen (Rp140.12) dari Rp1.998.153,18 menjadi Rp2.138.274 per bulan.
SHARE
UMK Sukoharjo 2023 Resmi Naik Jadi Rp2.138.274, Apindo: Berat Bagi Perusahaan!
SOLOPOS.COM - Ilustrasi upah minimum. (Freepik.com)

Solopos.com Stories

Solopos.com, SUKOHARJO – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mengumumkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jawa Tengah 2023. Sementara itu, UMK Sukoharjo 2023 dipastikan naik 7,01 persen atau sebesar Rp140.12 dari UMK sebelumnya Rp 1.998.153,18.

PromosiPromo Menarik, Nginep di Loa Living Solo Baru Bisa Nonton Netflix Sepuasmu!

Berdasarkan perhitungan tersebut UMK Sukoharjo 2023 menjadi Rp2.138.274 per bulan. Sementara UMK tertinggi tercatat ada di Kota Semarang yaitu Rp3,06 juta per bulan.

Kepala Dispernaker Sukoharjo, Agustinus Setiyono, mengatakan penetapan itu berdasarkan usulan Dewan Pengupahan Sukoharjo beberapa waktu lalu. “Usulan kenaikan 7,01 persen dalam angka Rp2.138.274 telah disetujui Gubernur. Tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023,” katanya saat dihubungi Solopos.com melalui sambungan telepon, Rabu (7/12/2022) malam.

Penetapan yang dilakukan Dewan Pengupahan berdasarkan unsur alfa yang terdapat dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Aturan tersebut mengambil angka 0,16 dari rentang 0,10 hingga 0,30 berdasarkan inflasi Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 6,4 persen dan pertumbuhan ekonomi di Sukoharjo yang mencapai 3,82 persen.

Dia mengatakan kenaikan UMK 2023 mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 mendatang. Pihaknya berencana menyosialisasikan UMK 2023 dengan mengumpulkan berbagai perusahaan di Sukoharjo berkaitan dengan keputusan itu.

Baca Juga: Sah..! UMK Boyolali 2023 Naik Jadi Rp2.155.712,29, Sesuai Usulan Bupati

Kuis Solopos - Seru-seruan Asah Otak

“Rencananya pada Jumat (9/12/2022) akan kami sosialisasikan kepada seluruh perusahaan. Baik perusahaan kecil maupun besar. Selain itu kami juga akan menyampaikan beberapa hal terkait struktur dan skala upah,” terangnya.

Seperti diketahui struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Struktur skala upah ini memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.

Struktur skala upah menjadi penting bagi pekerja yang telah berdedikasi lebih dari satu tahun. Selain memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, struktur dan skala upah tersebut sekurang-kurangnya wajib mempertimbangkan golongan jabatan pekerja.

Baca Juga: Gubernur Tetapkan UMK Sragen 2023 Sebesar Rp1.969.569

Faktor yang digunakan atau dipilih untuk menilai atau membobot jabatan yang dapat dikompensasikan dalam penyusunan struktur dan skala upah antara lain pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh jabatan. “Terkait pelaksanaan pengupahan sesuai UMK kembali kepada masing-masing perusahaan. Sejauh ini di Sukoharjo terbilang kondusif tidak ada demonstrasi atau lainnya terkait kenaikan upah,” ujar Agustinus.

Kilas Balik 2022 - Emagz Solopos

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sukoharjo M. Yunus Arianto mengatakan kenaikan upah sebesar Rp140.121 cukup berat bagi perusahaan. Meski demikian pihaknya tetap akan menghormati keputusan yang telah berlaku.

“Kenaikan UMK di Sukoharjo kisaran 140.000 dari umk tahun kemarin persentase kenaikan 7%. Sebenarnya di tengah situasi kita yang belum sepenuhnya lepas dari pandemi dan ancaman resesi tentu saja kenaikan sebesar ini berat,” ungkapnya kepada Solopos.com.

Baca Juga: UMK Jateng 2023 Ditetapkan, Semarang Tertinggi, Banjarnegara Terendah

Apalagi, menurutnya di Sukoharjo mayoritas perusahaan adalah garmen dan tekstil yang padat karya. Dia berharap keputusan tersebut menjadi yang terbaik bagi dunia usaha dan buruh.

“Saat ini kami juga sedang berproses mengajukan judicial review terkait Permenaker 18/2022 yang dinilai cacat hukum. Sehingga harapannya semua pihak juga menghormati apapun hasilnya nanti,” kata pria yang akrab disapa Ari itu.



Info Digital Tekno
Indeks
Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Info Perbankan
Indeks
Interaktif Solopos
Berita Lainnya
Indeks Berita
      Promo & Events
      Kuis Solopos - Seru-seruan Asah Otak
      Emagz Solopos
      Berita Terkini
      Indeks Berita
      Interaktif Solopos
      Kuis Solopos - Seru-seruan Asah Otak
      Solopos Stories
      Part of Solopos.com
      ISSN BRIN
      Punya akun? Silahkan login
      Daftar sekarang...
      Support - FaQ
      Privacy Policy
      Tentang Kami
      Kontak Kami
      Night Mode