[ X ] CLOSE

UI Sampaikan Rekomendasi Kebijakan Terkait Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional

Rekomendasi kebijakan untuk pemulihan ekonomi ini disusun oleh FEB UI berdasarkan hasil Webinar Majelis Wali Amanat (MWA) UI
UI Sampaikan Rekomendasi Kebijakan Terkait Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional
SOLOPOS.COM - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima rekomendasi kebijakan pemulihan ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang dipimpin Rektor UI, Prof Ari Kuncoro, Senin (7/6/2021).  (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) menyampaikan rekomendasi kebijakan (policy brief) terkait strategi pemulihan ekonomi Indonesia kepada Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di kantornya, Senin (7/6/2021).

Rekomendasi kebijakan terkait strategi pemulihan ekonomi nasional tersebut disampaikan oleh Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro. Hadir juga Ketua MWA UI, Saleh Husin dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik UI, Prof Abdul Haris. Serta Pejabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, Teguh Dartanto Ph.D.

Rekomendasi kebijakan ini disusun oleh FEB UI berdasarkan hasil Webinar Majelis Wali Amanat (MWA) UI yang membahas “Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan dan Strategi Kebijakan”, Rabu, 27 Januari 2021.

Dalam sambutannya, Prof. Ari berharap bahwa rekomendasi kebijakan yang diberikan UI dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah. “Pemulihan ekonomi adalah sesuatu yang harus menjadi prioritas dalam kegiatan pasca pandemi. Dalam rekomendasi ini, kami menyarankan untuk mencari titik tengah antara kesehatan dan ekonomi. Tentu ini tidak mudah. Namun kalau semua unsur pemangku kepentingan di masyarakat mau bekerja sama dan berkolaborasi. Hal yang sulit pun dapat menjadi mudah untuk dilakukan,” ujarnya.

Baca juga: Ridwal Kamil Sarapan Bareng Airlangga Hartarto, Bahas Apa Ya?

Langkah Strategis

Dalam rekomendasi kebijakan yang disampaikan, UI merekomendasikan sembilan poin utama, yaitu:

1. Koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga di sektor moneter, keuangan dan fiskal perlu ditingkatkan. Untuk menjaga harmonisasi orkestra kebijakan, sehingga sentimen pasar tetap positif dan stabil. Menjaga stabilitas indikator makroekonomi bertujuan mempertahankan kredibilitas, stabilitas dan menjaga sentimen pasar yang positif.

2. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis dalam investasi publik jangka panjang sekaligus memperhatikan kesinambungan fiskal jangka panjang. Kondisi pandemi menyebabkan terjadinya accidental transformation dan dalam kurun waktu cukup panjang. Sehingga menimbulkan potensi terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian.

3. Otoritas fiskal dan moneter harus mengambil langkah-langkah strategis untuk soft landing & exit strategy dalam pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. Pada dasarnya stimulus hanya bersifat sementara dan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penguatan Ekonomi Digital

Baca juga: DPR Beri Jaminan Dana Haji Tak Dipakai Proyek Infrastruktur

4. Pemerintah memberi kemudahan dalam hal akses dan disbursement dana PEN, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek good governance. Membangun suatu sistem yang terintegrasi, transparan, dan juga akuntabel. Sesuai tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan sehingga mengurangi kekakuan prosedur yang terjadi. Sehingga dana PEN dapat optimal digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

5. Mendesain program PEN berdasarkan kebutuhan (bottom up approach). Salah satunya adalah restrukturisasi kredit serta kemudahan pembiayaan. Serta fleksibilitas program pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM.

6. Penguatan ekosistem digital. Di sektor keuangan, diversifikasi produk jasa keuangan berbasis teknologi digital sangat perlu dilakukan. Dengan terbatasnya mobilitas akibat pandemi, para pelaku usaha khususnya UMKM juga harus melakukan adaptasi teknologi dan digitalisasi. Baik dalam hal pelayanan maupun penjualan produk. Pembinaan dan pendampingan menyeluruh perlu dilakukan. Selain untuk mengurangi kesenjangan antar UMKM juga mendukung literasi teknologi bagi mereka. Sehingga pada akhirnya UMKM dapat mengembangkan produk lokal unggulan.

Baca juga: Airlangga Hartarto: Penyerapan Anggaran PEN Capai Rp134,07 Triliun

7. Pemulihan sektor pariwisata secara bertahap secara kewilayahan berdasarkan analisis big data serta memfokuskan pada wisatawan nusantara. Adaptasi di destinasi wisata terhadap kondisi pandemi juga perlu dilakukan. Sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, pusat maupun pihak lain yang terkait menjadi mutlak diperlukan. Terutama dalam rangka mendorong geliat pariwisata dan ekonomi kreatif.

8. Penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat melalui perluasan cakupan penerima bantuan sosial. Dengan jalan memperbaharui data penerima jaminan sosial sampai dengan kelompok 60% terbawah. Menggunakan pendekatan kombinasi metode PMT (proxy mean testing) dan community based targeting yang lebih sederhana. Selain itu, program jaminan/bantuan sosial harus bersifat adaftif dalam merespon perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan jalan on demand application system yaitu masyarakat secara mandiri dapat melapor jika memerlukan bantuan sosial.

Webinar Series UI

9. Fleksibilitas penggunaan dana desa perlu diperpanjang hingga setidaknya tahun 2022. Dalam masa pandemi, dana desa berfungsi untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat desa. Untuk menjaga akuntabilitasnya, monitoring berkala dan pengawasan penggunaan dana desa secara transparan harus menjadi prioritas yang harus dilakukan.

Menurut Teguh Dartanto, terdapat dua kunci pemulihan ekonomi. Pertama, pengendalian pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan aktifitas ekonomi. Kedua, kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menelurkan bauran kebijakan serta implementasi kebijakan.

Baca juga: Wacana Menduetkan lagi Megawati-Prabowo untuk Pilpres 2024 Mengemuka, Masih Laku Dijual?

Webinar MWA UI Series bertujuan untuk menjadi wadah antar pemangku kepentingan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan bangsa. Webinar Series ini sudah memasuki Seri 3 pada Juni 2021 (dari 6 seri yang direncanakan). Membahas topik berbeda pada setiap penyelenggaraannya. Para pembicara yang mumpuni hadir membahas topik sesuai bidangnya. Saleh Husin mengatakan,

“Kami berharap setiap webinar ini akan menghasilkan suatu output berupa kebijakan yang kami sampaikan kepada pemerintah sebagai wujud kepedulian UI terhadap isu yang ada di tengah masyarakat,” ujarnya.

 



Berita Terkait
    Promo & Events
    Ekspedisi Ekonomi Digital 2021
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago