TSUNAMI ACEH : Indonesia Menangi Gugatan Perusahaan Jepang di Pengadilan Kobe

SHARE
TSUNAMI ACEH : Indonesia Menangi Gugatan Perusahaan Jepang di Pengadilan Kobe
SOLOPOS.COM - Ilustrasi/dok

Tsunami Aceh membuat Pemerintah Indonesia melibatkan perusahaan Jepang dalam proyek rekonstruksi pascabencana. Namun kerjasama itu justru diwarnai gugatan kepada pemerintah.

Solopos.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyatakan majelis hakim Pengadilan Distrik Kobe, Jepang, memenangkan Pemerintah Indonesia atas gugatan yang dilayangkan perusahaan pembangunan rumah sementara tahan gempa pascatsunami Aceh, Sanyu Kigyo Co Ltd.

PromosiBPJS Ketenagakerjaan Klaim Bikin Masyarakat Makin Aman, Yakin?

“Putusan inkracht Majelis Hakim District Court of Kobe atas gugatan Sanyu Kigyo Co Ltd terhadap Pemerintah RI Cq Kementerian Perumahan Rakyat menolak gugatan penggugat secara keseluruhan dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Tony T Spontana, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (25/12/2014).

Surat untuk Bunda Selvi Gibran

Sanyu Kigyo Co Ltd merupakan salah satu perusahaan Jepang yang pernah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia cq Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (sekarang Kementerian Perumahan Rakyat) dalam bidang pengangkutan unit-unit Rumah Sementara Tahan Gempa dari Jepang menuju Indonesia bersama dengan Keifuku Commerce and Industry Enterprise Co.

Sanyu Kigyo Co Ltd mengajukan Gugatan Ganti Rugi kepada Pemerintah RI sebesar 168.079.429 Yen melalui Districk Court of Kobe, Jepang, dan proses litigasi atas gugatan tersebut berjalan dari Desember 2012 hingga Mei 2014.

“District Court of Kobe memberikan waktu selama 14 hari kepada pihak Penggugat untuk mengajukan Banding yaitu hingga 12 Juni 2014, namun hingga batas waktu yang telah ditetapkan, Sanyu Kigyo Co Ltd tidak mengajukan upaya Banding sehingga putusan District Court of Kobe tersebut, berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Noboru Kusakabe, selaku kuasa Hukum Pemerintah RI, kemudian meminta pernyataan resmi dari Pengadilan Distrik Kobe terkait dengan penetapan putusan pada tanggal 29 Mei 2014 menjadi putusan inkracht. Permintaan itu dikabulkan dengan memberikan pernyataan secara tertulis atas hal dimaksud, yang ditandatangani oleh Seiji Yamada selaku Panitera Bagian Perdata 2.

Tim advokasi pemerintah RI, yang terdiri atas Tim Jaksa Pengacara Negara, Bagian Bantuan Hukum dan Perjanjian Kementerian Perumahan Rakyat yang melakukan konsolidasi dengan Pengacara Noboru Kusakabe, selanjutnya menerima Salinan Asli atas Putusan Majelis Hakim District Court of Kobe atas Perkara Nomor: Heisei 21 Year (wa) No. 1461 tertanggal 29 Mei 2014 dan Penetapan Putusan Inkracht tersebut.

“Mengingat kasus gugatan ganti rugi Sanyu Kigyo Co Ltd (Penggugat) telah ditolak oleh Majelis Hakim District Court of Kobe, serta penggugat tidak memanfaatkan haknya untuk banding hingga putusan dinyatakan Inkracht. Kasus Gugatan Uang Ganti Rugi antara Sanyu Kigyo Co Ltd selaku penggugat dan Pemerintah RI selaku tergugat telah dimenangkan oleh Pemerintah RI,” katanya.

Kemenpera dan Sanyu Kigyo, Co, Ltd, terlibat kerjasama dalam pengangkutan rumah-rumah sementara tahan gempa yang didatangkan dari Jepang pada 1999-2004. Proyek itu juga melibatkan perusahaan Jepang lainnya, Keifuku Commerce and Industry Enterprise Co.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
Promo & Events
Berita Terkini
Indeks Berita
Part of Solopos.com
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago