TRANSPORTASI KLATEN : Angkutan Massal Terganjal Dana

Transportasi Klaten untuk angkutan massal terganjal dana.

Solopos.com, KLATEN – Dinas Perhubungan (Dishub) membikin rancanangan pengembangan transportasi massal di Kabupaten Klaten. Hanya, pengembangan itu hingga kini belum terealisasi lantaran membutuhkan dana besar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kabid Angkutan Dishub Klaten, Joko Suwanto, mengatakan studi rencana pengembangan transportasi massal itu sudah dilakukan sejak 2014. Pada 2015, studi memasuki tahap penentuan kelembagaan transportasi massal.

“Untuk tahun ini ada penyusunan kajian akademis dan kelembagaan. Selain itu, ini sudah masuk sosialisasi ke masyarakat,” jelas dia saat ditemui di sela-sela sosialisasi angkutan massal, di Setda Klaten, Senin (16/11/2015).

Pengembangan transportasi massal di Klaten sama halnya dengan transportasi massal yang sudah berjalan di sejumlah kota besar seperti di Kota Solo melalui Batik Solo Trans (BST). Dalam kajian yang dibikin, Dishub sudah memetakan trayek-trayek yang dilalui transportasi massal.

Total ada enam trayek dengan konsep seluruh jalur terpusat di wilayah tengah kabupaten. “Jadi nanti semuanya ditarik ke kota setelah itu bisa dilepas ke wilayah Solo atau Jogja,” kata dia.

Guna pengembangan itu dibutuhkan sekitar 48 bus dengan masing-masing trayek terdapat delapan bus yang beroperasi. Soal pengelolaan, transportasi massal yang dikembangkan tetap menggandeng pengusaha angkutan umum di Klaten.

Meski detail perencanaan pengembangan transportasi massal itu sudah dibuat, Joko belum memastikan kapan rencana itu terealisasi. Guna pengembangan transportasi massal tersebut dibutuhkan dana besar. Tak hanya persoalan angkutan umum yang digunakan, pengembangan transportasi massal itu juga membutuhkan sarana prasarana lain seperti halte.

“Untuk realisasinya memang tergantung daerah seperti apa karena membutuhkan dana besar. Untuk 2016 sepertinya memang belum. Tetapi, selain mengandalkan daerah, kami juga berupaya untuk mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Setidaknya, ini sudah terbuka wacananya dulu,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Dishub Klaten, Bambang Giyanto, menjelaskan kondisi transportasi umum di Klaten memprihatinkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun di Dishub, dari total 120 angkutan pedesaan dan perkotaan yang beroperasi dan memiliki izin trayek, tersisa 20% yang masih bertahan untuk beroperasi. Selain itu, kondisi angkutan umum yang beroperasi juga butuh peremajaan.

Jumlah angkutan umum yang terus merosot itu salah satunya lantaran masyarakat cenderung memilih memiliki kendaraan pribadi ketimbang mengendarai angkutan umum. Lantaran hal itu, pengembangan transportasi massal dinilai penting guna menggairahkan kembali transportasi umum di Kabupaten Klaten.