Too Big To Fail, Pelajaran dari Krisis

Solopos.com, SOLO -- If you’ve got a squirt gun in your pocket, you may have to take it out.  If you’ve got a bazooka, and people know you’ve got it…you’re not likely to take it out. Kutipan itu diucapkan Henry "Hank" Merritt Paulson, Jr., menteri keuangan ke-74 Amerika Serikat. Hank mengabdi pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush.

Paulson--di hadapan Komite Perbankan Senat, 15 Juli 2008--ingin menggambarkan betapa pentingnya dana talangan besar yang harus disediakan pemerintah untuk mengobati krisis keuangan yang merambat jadi krisis ekonomi.

Promosi Championship Series, Format Aneh di Liga 1 2023/2024

Amerika Serikat ketika itu menghadapi bola salju krisis keuangan yang tak diduga-duga. Kredit perumahan kelas dua (subprime mortgage) dan produk derivatif menjadi titik gravitasi bagi mayoritas bank besar untuk ikut mencari untung.

Bencana ekonomi 2008 bahkan disebut lebih menakutkan dari musibah depresi besar pada dekade 1930-an.  Paket penyelamatan senilai US$700 miliar yang diusulkan Paulson, Bernanke, dan Geithner, sempat ditolak Kongres Amerika Serikat.

Masyarakat Amerika Serikat menghendaki dana-dana besar tersebut lebih tepat diberikan secara langsung kepada tiap orang yang menderita karena kesulitan ekonomi. Para pengangguran merasa lebih berhak diberi dana bantuan tunai.

Di sinilah peran komunikasi begitu penting. Presiden George W. Bush harus mempertemukan dua kandidat presiden, Barack Obama dan John McCain, pada 28 September 2008. Pertemuan itu dihadiri pula Nancy Pelosi dan trio Paulson, Bernanke, dan Geithner.

Negosiasi alot, ada high stake drama. Namun, mereka semua bersepakat bahwa perekonomian tak boleh hancur. Korporasi keuangan Amerika Serikat telah mengglobal dan harus diselamatkan. It is  too big to fail. Jika Amerika Serikat pulih, dunia pun pulih. Kira-kira demikian.

Paket bailout itu baru disetujui Kongres pada 3 Oktober 2008 dan diikuti dengan UU Stabilisasi Ekonomi Darurat yang diteken Presiden Bush. Wall Street banjir likuiditas. Indeks saham rebound. Obama yang dilantik menjadi presiden  pada 20 Januari 2009 harus segera membawa Amerika Serikat keluar dari krisis ekonomi. Dana saat itu dialihkan ke sektor riil. Dia menarik Geithner sebagai Menteri Keuangan menggantikan Hank Paulson.

Obama, melalui slogan ”Yes, We Can Change” yang ditransformasikan dengan gaya berkomunikasi yang menawan dengan publik, merencanakan pengadaan proyek infrastruktur besar dalam pembangunan fasilitas-fasilitas domestik Amerika Serikat, seperti jalan dan jembatan.

Publik paham dana-dana besar untuk infrastruktur itu akan dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan, yang akhirnya dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dan menstimulasi pergerakan roda ekonomi.

Kini, cerita pada 2020 seakan-akan masih sama. Krisis ekonomi menghantui. Perekonomian kembali membutuhkan paket-paket penyelamatan. Adalah pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi dunia meriang.

Jika 12 tahun lalu perbankan jadi masalah awal, kini masalah kesehatan telah spill over menjadi isu ekonomi global. Jumlah pengangguran melonjak. Data orang miskin dan nyaris miskin, apa pun definisinya, bertambah secara masif. Korporasi bangkrut. Dampaknya jelas. Krisis global jadi kepedulian bersama. Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh minus.

Ada empat lembaga memprediksi pertumbuhan ekonomi global: JP Morgan  -1,1%, EIU -2,2%, Fitch -1,9%, dan IMF -3,0%. Di Amerika Serikat,  pertumbuhan ekonomi diperkirakan terpangkas. Pada kuartal I/2020, ekonomi Negeri Paman Sam hanya tumbuh 0,3%, jauh di bawah kuartal sebelumnya yang 2,3%.

Presiden Donald Trump yang menghadapi masa pencalonan kembali, harus berjibaku  dengan wakil rakyat di Kongres untuk menyetujui paket-paket kebijakan. Nancy Pelosi kembali hadir sebagai Ketua DPR yang harus dihadapi Trump.

Alot memang, tetapi isu ekonomi sudah terbukti sejajar dengan politik. Kebijakan pemulihan ekonomi untuk lepas dari dampak Covid-19 menjadi isu populis yang menyita banyak perhatian publik. Di Indonesia pun demikian. Wabah Covid-19 membuat ekonomi Indonesia tersentak ke belakang.

Proyeksi lembaga dunia terhadap ekonomi Indonesia sama saja. Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia minus 3,5% atau 2,1% pada tahun ini. Kemudian pada 2021 ekonomi Indonesia diproyeksi berada di kisaran 5,2%.

Asian Development Bank (ADB) memproyeksi ekonomi Indonesia tumbuh 2,5% pada 2020 dan 5% pada 2021. Selain itu, Moody's juga meramal perekonomian Indonesia hanya tumbuh 3% tahun ini dan 4,3% pada tahun depan. Adapun International Monetary Fund (IMF) memprediksi ekonomi Indonesia 0,5% pada 2020 dan 8,2% pada 2021.

Pemerintah Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario berat di kisaran 2,3% dan skenario sangat berat minus 0,4%. Seperti di Amerika Serikat, ekonomi Indonesia tak akan sehat dengan sendirinya. Obatnya bisa stimulus dan insentif dari pemerintah untuk masyarakat dan pelaku usaha. Namun, lagi-lagi, komunikasi pada masa krisis tidaklah mudah. Apa pun kebijakan yang ditempuh pemerintah pasti mendapatkan sorotan dan kritikan.

Pemerintah Indonesia harus berhadapan dengan wakil rakyat untuk mendapatkan legitimasi publik terhadap landasan hukum atas paket kebijakan insentif dan stimulus perekonomian. Belum lagi, pemerintah juga menghadapi nyinyiran kaum netizen di jagat media sosial.

Kita tentu masih ingat dengan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada 1998 dan kebijakan paket bailout untuk Bank Century  pada 2008. Dana triliunan rupiah milik negara digunakan untuk menyelamatkan korporasi.

Hukum Bilangan Besar

Kebijakan yang menuai banyak kritik publik tersebut menjadi memori tersendiri bagi pemerintah dan para wakil rakyat di Senayan. Kali ini, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Ada anggaran negara Rp405 triliun yang digunakan untuk mengatasi dampak Covid-19. Dana-dana itu akan disalurkan sebagai stimulus, subsidi, hingga penanaman modal negara ke korporasi terutama badan usaha milik negara.

Indonesia juga memiliki peluru senjata moneter yang cukup besar. Cadangan devisa yang masih US$127,8 miliar masih ditambah fasilitas bilateral dan multilateral currency swap arrangement  yang nilainya puluhan miliar dolar Amerika Serikat.

Bank Indonesia juga memiliki kerja sama Repurchase Agreement (Repo) line senilai US$60 miliar dengan The Fed yang sewaktu-waktu bisa segera digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, seperti yang sudah dapat ditebak. Kebijakan pemerintah menuai kritikan.

Sejumlah pihak menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 27 Perppu No. 1/2020 yang kemudian pada 18 Mei 2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Mereka menggugat pasal yang mengatur pemberian hak imunitas kepada pejabat negara dalam pengelolaan dana ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi figur sentral. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini sebelumnya menjadi menteri keuangan pada 2008.

Pada era pandemi Covid-19 tahun ini, Menteri Sri Mulyani, bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berperan besar menjaga komunikasi dan transparansi kepada publik.

Sri Mulyani bolak-balik ke DPR dan tampil di media massa setiap hari. Bahkan, ia ikut hadir pula di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan. Yang berbeda dengan 12 tahun lalu, pemerintah kini aktif di media sosial seperti Instagram dan Youtube untuk berkomunikasi dengan publik.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo rajin tampil di hadapan publik menjelaskan stabilitas indikator moneter. Bank sentral memberikan dukungan likuiditas ke perbankan nasional senilai Rp583,8 triliun melalui quantitative easing.

Pelonggaran moneter melalui kebijakan giro wajib minimum dan pembelian Surat Berharga Negara menjadi pilihan aman secara politis bagi bank sentral ketimbang harus bailout langsung perbankan. Di sektor riil, Menko Airlangga bergerilya meyakinkan banyak pihak mengenai rencana pemerintah menjaga roda ekonomi tetap berputar.

Bagi pengusaha, efek positif dari kebijakan pemerintah sangat dinantikan.  Stimulus yang diberikan pemerintah Indonesia saat ini masih sekitar 2,7% dari total produk domestik bruto (PDB). Angka itu memang lebih kecil dibandingkan dengan Jepang yang memberikan stimulus ke dunia usaha 19,9%, Malaysia 18,7%, Singapura 115, Amerika Serikat 15%, Australia 11%, India 10%, Italia 44%, Prancis 26%, Inggris 21% dan Spanyol 12%.

Kita tahu di dunia keuangan sering berlaku hukum bilangan besar. Semakin besar angkanya, akan dinilai semakin kukuh dan sulit untuk dijatuhkan. Jika semua amunisi kebijakan sudah lengkap, sekarang tinggal bagaimana pemerintah memaksimalkan komunikasi seraya menjaga kepercayaan dan ekspektasi publik bahwa krisis ini bisa diatasi tanpa ”menembakkan bazoka” itu.