top ear
Sejumlah buruh di Kota Semarang menggelar demo di depan Kantor DPRD Jateng, Rabu (11/3/2020). Mereka  menolak RUU Omnibus Law. (Semarangpos.com-Imam Yuda S.)
  • SOLOPOS.COM
    Sejumlah buruh di Kota Semarang menggelar demo di depan Kantor DPRD Jateng, Rabu (11/3/2020). Mereka menolak RUU Omnibus Law. (Semarangpos.com-Imam Yuda S.)

Tolak Omnibus Law, Buruh Semarang Demo DPRD Jateng

Ratusan buruh di Kota Semarang menggelar demo di depan Gedung DPRD Jateng untuk menyuarakan penolakan atas RUU Omnibus Law.
Diterbitkan Kamis, 12/03/2020 - 03:50 WIB
oleh Solopos.com/Imam Yuda Saputra
2 menit baca

Solopos.com, SEMARANG -- Ratusan buruh dan mahasiswa menggelar aksi demo di Kantor DPRD Jawa Tengah (Jateng) di Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (11/3/2020). Mereka datang untuk menolak rancangan Omnibus Law di bidang lapangan kerja atau yang populer disebut RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Massa kaum buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) datang lebih dulu dibandingkan barisan mahasiswa.

Mereka tiba di depan Gedung Berlian, sebutan Kantor DPRD Jateng sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah menggelar orasi beberapa saat, mereka akhirnya diterima anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Windarto.

Mahasiswa dan Buruh Temanggung Demo Tolak RUU Omnibus Law

Kepada Yudi, perwakilan kaum buruh menyebutkan alasannya menolak RUU Cilaka.

"Kami dengan tegas menolak Omnibus Law. Sikap ini kami sampaikan ke DPRD Jateng dan berharap diteruskan ke pusat," tutur Ketua KSBSI Kota Semarang, Muhron, seusai beraudiensi di Kantor DPRD Jateng.

Kuliner Andalan Salatiga Getuk Kethek Aslinya Getuk Satu Rasa

Muhron mengatakan ada 19 pasal pada Omnibus Law klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh. Seperti, masalah outsorcing, UMK yang tidak menggunakan skema investasi, maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi buruh yang sedang sakit.

RUU Cilaka

Muhron mengatakan Omnibus Law terkait RUU Cilaka saat ini telah masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) dan kemungkinan segera disahkan.

Hantu Pribumi & Hantu Belanda Kata Anak Indigo Beda Kasta

"Kami enggak mau seperti itu. Makanya, kita harus nyatakan sikap menolak dan semoga pemerintah membatalkan undang-undang itu melalui PP [peraturan pemerintah]," tegasnya.

Sementara itu, Yudi Indras menyatakan siap membawa aspirasi kaum buruh di Semarang itu kepada pemerintah pusat maupun DPR.

Selain itu, Yudi juga mengajak para tenaga kerja untuk mengadakan diskusi dengan mengajak para pakar.  "Nanti hasil diskusinya jadi acuan atau rekomendasi kita ke pusat," terang politikus Partai Gerindra itu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

loker solopos
Editor : Profile Rahmat Wibisono
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com

berita terkait

berita terpopuler

Properti Solo & Jogja

berita terkini