SOLOPOS.COM - Ilustrasi proyek pembangunan jalan (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)

Tol Semarang-Demak digiatkan sosialisasi pembebasan lahannya oleh Pemprov Jateng dan pihak terkait.

Semarangpos.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pihak terkait menggiatkan sosialisasi pembebasan lahan milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Semarang-Demak.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Tim persiapan pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Jateng sudah dibentuk dan mulai bekerja sesuai dengan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 590/26 Tahun 2014,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Kamis (18/8/2016).

Ia menjelaskan bahwa tujuan pembangunan jalan tol ruas Semarang-Demak adalah meningkatkan aksesbilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani kawasan utara Jawa dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya distribusi serta menyediakan akses ke pasar tradisional maupun internasional.

Luas tanah yang dibutuhkan pada proyek jalan tol Semarang-Demak sekitar 1.897.000 m2 dan melintas sejumlah wilayah. “Seksi I Kota Semarang meliputi Kecamatan Genuk, Kelurahan Terboyo Wetan dan Kulon, Kelurahan Trimulyo, sedangkan Kabupaten Demak meliputi daerah di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Wonosalam, serta Kecamatan Demak,” ujarnya.

Menurut dia, tahapan pengadaan lahan proyek jalan tol Semarang-Demak terdiri atas tahapan persiapan, pelaksanaan hingga tahapan penyerahan hasil. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan lahan hingga 2017, dan diperkirakan pembangunan jalan tol Semarang-Demak akan selesai pada 2018.

Pemprov Jateng juga mendorong segera dimulainya pembebasan lahan milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Semarang-Demak. Menurut Ganjar, sosialisasi tersebut diperlukan guna menghindari terjadinya permasalahan saat dilakukannya pembebasan lahan.

“Sosialisasi itu bukan karena lambat, tapu itulah percepatannya agar kemudian tidak terjadi konflik-konflik yang tidak disepakati dengan masyarakat,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Sosialisasi itu, kata dia, bukan karena lambat, tapi itulah percepatannya agar kemudian tidak terjadi konflik-konflik yang tidak disepakati dengan masyarakat.

 

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya