Tito Datangi KPK, Sinyal Rekonsiliasi dari Mabes Polri

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan petinggi Mabes Polri mendatangi Gedung KPK dan memunculkan sinyal rekonsiliasi kedua lembaga.

Solopos.com, JAKARTA — Secara tiba-tiba, Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tak datang sendirian karena tiga jendral turut mendampinginya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketiga jendral itu yakni Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Ari Dono, Wakabareskrim Irjen Pol. Antam Novambar, serta Kepala Divisi Humas Irjen Pol. Boy Rafli Amar. Kedatangan para jendral dari Trunojoyo itu pun sempat memunculkan spekulasi. Namun, sebagian pihak melihat kedatangan Tito sebagai langkah maju dalam membenahi hubungan antara kedua lembaga itu.

Langkah itu juga dianggap mempertegas komitmen Polri dalam pemberantasan korupsi. Tito sebelum memasuki Gedung KPK mengatakan awalnya pertemuan itu bakal digelar di Mabes Polri. Namun, dia mengubah rencana itu dan memilih berkunjung ke kantor lembaga antirasuah.

“Tadinya para komisioner akan ke Mabes. Saya bilang kalau di Mabes sudah sering. Justru saya yang kepingin ke sini,” ujar Tito di KPK, Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Dia menjelaskan tujuan pertemuan itu untuk mempererat hubungan sekaligus kerja sama kedua institusi. Mereka juga bakal membuat memorandum of understanding (MOU) terkait upaya pemberantasan korupsi. “Prinsipnya kami saling dukung, KPK maupun Polri,” imbuhnya.

Menurut dia, untuk mendukung langkah tersebut, KPK maupun Polri akan melakukan joint investigative (investigasi bersama). Join investigasi itu dilakukan pada kasus-kasus yang dianggap penting. KPK sebagai lembaga yang memiliki reputasi kuat dianggap memiliki keuntungan untuk bekerjasama dengan Polri dalam pemberantasan korupsi tersebut.

“Kami mendorong kalau ada potensi kebocoran, jika ditutupi penerimaan negara bisa naik. Itu yang akan kami harapkan,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, investigasi bersama itu tergantung pada institusi yang menanganinya. Jika ada perkara yang ditangani kepolisian namun karena keterbatasan kewenangan, mereka bisa meminta bantuan kepada KPK. KPK bisa melakukan supervisi bahkan menyediakan anggaran untuk penanganan kasus yang dianggap penting. Sebaliknya, jika KPK sedang menginisiasi penyidikan suatu kasus korupsi dan butuh bantuan Polri, maka kepolisian pun akan mendukung dengan menyediakan sumber daya.

Jenderal bintang empat itu menjelaskan sebenarnya ada keuntungan di masing-masing institusi. Polri memiliki sumber daya yang cukup besar, sedangkan KPK memiliki kekuatan politik dan anggaran yang cukup kuat. Dia menyebutkan, saat ini anggota Polri ada sekitar 432.000 personil sehingga akan cukup efektif membantu kinerja KPK.

Sepanjang sejarah KPK, kedua institusi itu kerap kali berseberangan. Sedikitnya, ada tiga konflik yang sempat mengganggu hubungan kedua institusi penegak hukum tersebut.