SOLOPOS.COM - Ilustrasi warga miskisn. (Antara-Aprilio Akbar)

Solopos.com, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan tingkat kemiskinan pada 2021 akan kembali meningkat ke level dua digit. Tepatnya menjadi 10,5 persen.

Prediksi itu lebih tinggi dibandingkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut per Maret 2020 tingkat kemiskinan naik menjadi 9,78 persen.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu melakukan realokasi anggaran kepada program perlindungan sosial. Program ini untuk menekan angka kemiskinan yang diperkirakan semakin melonjak akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Liga Champions: Prediksi Skor & Line Up Bayern Munchen Vs Salzburg

Menurut Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, pemerintah masih memiliki waktu di pengujung tahun ini untuk merealokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pos yang penyalurannya rendah, seperti subsidi bunga dan stimulus dunia usaha, bisa digeser ke pos perlindungan sosial. "Masih ada waktu untuk menggeser anggaran," katanya kepada Bisnis.com, Rabu (25/11/2020).

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan anggaran program PEN untuk pos perlindungan sosial sebesar Rp110,2 triliun pada 2021. Bhima menyebut anggaran tersebut lebih rendah 46 persen dari anggaran pada 2020 yang mencapai Rp203,9 triliun.

Duh! Warga Sukoharjo Mulai Cuek, Pelanggar Aturan Wajib Pakai Masker Meningkat

Seharusnya Sama atau Lebih Besar

Padahal, untuk menekan peningkatan tingkat kemiskinan, seharusnya pemerintah menetapkan anggaran yang sama atau lebih besar daripada 2020 untuk pos perlindungan sosial.

"Pemangkasan ini tidak sesuai kebutuhan mengingat tekanan ekonomi pada kelas menengah rentan miskin masih cukup besar pada 2021," jelasnya.

Bhima menambahkan dampak pandemi Covid-19 masih akan besar pada 2021. Hal itu bakal berdampak pada pembukaan lapangan kerja yang diperkirakan masih akan terbatas. Selain itu, fase pemulihan manufaktur masih membutuhkan waktu. Hal ini harus diantisipasi pemerintah agar tingkat kemiskinan tidak bertambah.

Bupati Karanganyar Tak Izinkan Acara Hiburan di Malam Pergantian Tahun Baru 2021

Di samping itu, pemerintah juga dinilai perlu memperluas sasaran penerima bansos untuk mencegah tingkat kemiskinan naik. Fokus penyaluran bansos dalam program PEN sebelumnya hanya kepada masyarakat yang berada di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.

Sementara itu, masyarakat rentan miskin yang jumlahnya sekitar 115 juta, juga membutuhkan bantuan pemerintah. "Wacana penghilangan premium dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menciptakan kenaikan biaya bagi kelas menengah. Bantalan fiskal mutlak ditambah," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Ubaidi Socheh Hamidi menyampaikan bahwa bansos yang diberikan pemerintah dalam program PEN cukup efektif dalam menahan laju kemiskinan di masyarakat. Dia memperkirakan ada sebanyak 3,43 juta orang yang terselamatkan dari kemiskinan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya