Tersangkakan Munarman , Polri Bersiap Digugat
Solopos.com|news

Tersangkakan Munarman , Polri Bersiap Digugat

Polri mengaku siap digugat praperadilan setelah menetapkan mantan Sekjen Front Pembela Islam atau FPI Munarman tersangka, 20 April 2021.

Solopos.com, JAKARTA — Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ahmad Ramadhan mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Munarman, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Pembela Islam telah dilakukan sejak 20 April 2021. Lebih jauh, Polri menyatakan siap melawan semua gugatan praperadilan yang dilayangkan para pihak yang berkeberatan terkait penetapan status tersangka tindak pidana terorisme terhadap Munarman.

"Penetapan saudara M sebagai tersangka tentunya melalui proses gelar perkara dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada 20 April 2021," kata Ramadhan, Rabu (28/4/2021) malam.

Ramadhan mengatakan hal itu seusai penetapan tersangka, penangkapan terhadap Munarman dilakukan Selasa (27/4/2021) setelah terbit surat perintah penangkapan. Munarman pun ditangkap sekitar pukul 15.30 WIB di rumahnya di kawasan Pondok Cabai, Pamulang, Tangerang Selatan.

Baca Juga: Begini Pria Tunjukkan Cinta Menurut Zodiak

Penangkapan tersebut, kata Ramadhan, sudah diberitahukan lewat surat perintah penangkapan yang disampaikan kepada pihak keluarga, yakni Istri Munarman. "Jadi disampaikan dan diterima serta di tandatangani. Artinya penangkapan saudara M diketahui pihak keluarga, dalam hal ini istri yang bersangkutan," ucap Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan, sesuai UU No. 5/2008, penangkapan terhadap kasus terorisme diatur dalam Pasal 28 ayat (1), di mana penangkapan berlaku selama 14 hari terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana aksi terorisme. Kemudian pada Pasal 28 ayat (2) apabila dibutuhkan akan dilakukan penambahan 7 hari. Sehingga Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri memiliki tenggat waktu 21 hari untuk melakukan proses pendalaman.

"Kemudian kami sampaikan dalam surat perintah penangkapan, pasal yang dipersangkakan kepada tersangka M adalah Pasal 14 juncto Pasal 7 dan atau Pasal 15 juncto Pasal 7 UU No 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme," katanya.

Baca Juga: Turn Back Hoax: Vegetarian Kebal Covid-19?

Ditegaskan, proses yang dilakukan oleh Densus 88 Antiteror dan pasal yang dipersangkakan sudah jelas. Penetapan tersangka tanggal 20 April 2021 kemudian surat perintah penangkapan tanggal 27 April 2021. "Terkait dengan surat perintah penahanan, kami tegaskan penyidik Densus belum mengeluarkan surat perintah penahanan. Karena yang bersangkutan masih dalam proses penangkapan," kata Ramadhan.

Munarman ditangkap, diduga menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindakan terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Selain menangkap Munarman, Densus 88 Anti Teror juga melakukan penggeledahan di rumah Munarman di Pamulang, Tangerang Selatan dan ditemukan  70 item barang bukti.

Pertamburan

Penggeledahan juga dilakukan di markas FPI Pertamburan, Polri menemukan sejumlah barang bukti beberapa cairan kimia dan serbuk yang diduga menjadi komponen bahan peledak. Cairan kimia dan serbuk yang ditemukan mirip dengan barang bukti saat penangkapan dan penggeledahan terduga teroris di Condet, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, pada 29 Maret 2021 lalu.

Baca Juga: Maklumi, 4 Zodiak Ini Konon Sensitif...

Lebih jauh, Ramadhan menegaskan kesiapan Polri melawan semua gugatan praperadilan yang dilayangkan para pihak yang berkeberatan terkait penetapan status tersangka tindak pidana terorisme terhadap mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri itu meyakini Tim Densus 88 Antiteror tidak melakukan pelanggaran prosedur apapun terkait penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka Munarman dalam kasus tindak pidana terorisme.

"Silahkan siapa saja boleh berpendapat, termasuk kuasa hukum. Kita membuka ruang apabila ada tindakan Kepolisian yang dianggap keliru," kata Ramadhan, Rabu (28/4/2021).

Menurutnya, gugatan praperadilan ke Pengadilan adalah upaya yang bisa ditempuh pihak tersangka jika menganggap ada kesalahan prosedur yang dilakukan kepolisian. Ramadhan juga mengaku bahwa Polri sudah siap melawan pihak manapun yang berencana gugat Korps Bhayangkara atas penetapan tersangka Munarman. "Silahkan ajukan gugatan praperadilan, kami siap untuk melawan di Pengadilan nanti," ujarnya.

Baca Juga: Waspada, 4 Zodiak Ini Sangat Posesif!

Sementara itu kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar menyebut penangkapan dan penahanan terhadap kliennya oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku. "Kita sangat menyesalkan itu, tidak diterapkan asas praduga tidak bersalah, seyogyanya Polri memanggil dulu secara patut, beliau pasti akan datang kok," kata Aziz, Selasa (27/4/2021).

Oleh karena itu, kata Aziz, pihaknya berencana untuk menggugat praperadilan Polri dan Tim Densus 88 Antiteror ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penangkapan dan penahanan kliennya tersebut. "Kami berencana menggugat praperadilan terkait penangkapan dan penahanan beliau yang tidak sesuai ini," ujarnya.

Kendati demikian, Aziz tidak merinci kapan dirinya akan mendaftarkan gugatan praperadilan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Pokoknya secepatnya," ucap Aziz.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos




Berita Terkait
Indeks Berita
Promo & Events
Terpopuler

Espos Premium
Berita Terkini
Indeks

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago