SOLOPOS.COM - Ilustrasi guru. (freepik)

Solopos.com, SUKOHARJO — Rencana penghapusan pegawai non aparatur sipil negara tenaga (ASN) alias tenaga honorer pada 2023 dikhawatirkan akan berdampak pada bidang pendidikan, mengingat di beberapa daerah masih terjadi kekurangan guru yang ditutup dengan tenaga honorer. Hal itu masih ditambah dengan adanya guru yang pensiun dari waktu ke waktu.

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sukoharjo, Sahono, mengatakan perhitungan rasio guru dan murid secara faktual di lapangan terkadang tidak sesuai. Jumlah guru menurutnya masih terdapat banyak kekurangan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Secara faktual kebutuhan guru sangat kekurangan. Saya dengar di SD Kadokan 1 [Grogol] ada enam kelas tetapi yang negeri [guru PNS] hanya dua sedangkan yang empat [guru] di-back up honorer. Seandainya honorer dihapus apa bisa jalan? Dua guru mengajar enam kelas? Tidak mungkin,” katanya, Selasa (7/6/2022).

Dia menyebut fakta tersebut ditemukan di daerah Grogol, Sukoharjo, yang terbilang kawasan maju. Belum lagi di daerah yang berada di pinggiran, ungkap dia, kemungkinan akan jauh lebih banyak membutuhkan. Dia menyebut sejak dulu rasio pemerintah hanya berdasarkan jumlah murid dibandingkan dengan guru, dengan perbandingan 1 guru mengajar 28 murid dianggap ideal.

Padahal perhitungan tersebut, ungkap dia. terkadang tak sesuai dengan fakta lapangan. Apalagi di daerah pinggiran jumlah rombongan belajar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah murid di daerah tertentu. “Kalau di rasio 1:28 cukup satu guru, kalau sekolahnya satu kelas isinya lima, enam belas, sepuluh berarti kan satu sekolah kalau hanya 30 siswa 2 guru cukup. Tapi sekolah yang paralel kelasnya A,B itu tidak akan cukup,” jelasnya.

Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus, Bagaimana Nasib Guru di Sukoharjo?

Dia menjelaskan selama ini kekurangan guru tersebut saat ini ditutup dengan adanya guru tidak tetap atau honorer. Jika penghapusan guru honorer tersebut terjadi, beber dia, maka sekolah akan kesulitan melakukan pembelajaran.

Lebih lanjut, dia mengungkap jika akan ada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK lagi pada tahun ini menurutnya simulasi tes seperti tahun sebelumnya akan dijalankan kembali. Namun demikian dia mengatakan belum mengetahui apakah akan ada pembukaan formasi PPPK lagi di tahun ini.

Disiplin Ilmu Linear

Sementara itu sejumlah sekolah negeri di Sukoharjo menyatakan masih seimbang antara jumlah guru dan siswa meskipun beberapa mata pelajaran diampu guru yang tidak memiliki disiplin ilmu linear.

“Secara kuantitas kebutuhan sudah seimbang. Cuma ada mata pelajaran tertentu yang belum terpenuhi karena [guru] tidak/belum linear secara disiplin ilmunya. Misalnya butuh guru bahasa Jawa [butuh] dua, baru ada satu,” uungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMP Negeri 3 Kartasura, Viveri Wuryandari, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Musim Panen Kedua, Sawah IP 400 Sukoharjo Hasilkan Gabah 8 Ton/Ha 

Dia menjelaskan saat ini jumlah guru dan karyawan SMP Negeri 3 Kartasura sebanyak 57 orang, terdiri dari 51 guru. 32 orang di antaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 4 orang. 15 orang lainnya merupakan Guru Tidak Tetap (GTT).

Di SMPN 3 Kartasura juga terdapat 6 karyawan, dengan jumlah PNS sebanyak 4 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 2 orang. Jumlah peserta didik Tahun Ajaran 2021/2022 sejumlah 887 siswa yang terpecah dalam kelas VII sebanyak 319 siswa, kelas VIII 282 siswa, dan Kkelas IX 286 siswa.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Laban 2 Sukoharjo, Putri Harsari mengatakan jumlah guru dan siswa seimbang dengan perbandingan 1 (guru):10 (siswa). Dengan jumlah siswa perempuan 40 siswa dan siswa laki-laki sebanyak 50 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar (kelas I-VI).

“Iya, terhitung seimbang. [Jumlah] guru sembilan, jumlah siswa 90,” jelasnya saat dihubungi, Jumat.

Baca juga: Perizinan Ditarik Pusat, Bupati-Wabup Sukoharjo Ungkap Dampaknya

Berdasarkan data Kemendikbud, pada 2020 terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang kekurangan guru yang angkanya mencapai 1.020.921 orang. Angka itu kemudian naik pada 2021. Kekurangan guru diprediksi mencapai 1.090.678 orang dan jumlah yang pensiun 69.757 orang. Tahun 2022 kekurangan guru menjadi 1.167.802 orang, dengan jumlah yang pensiun 77.124 orang. Hingga 2024, kekurangan guru diprediksi mencapai angka 1.312.759 orang.

Sampai 2020 jumlah guru non-PNS di Indonesia mencapai 937.228 orang. Dari jumlah tersebut, 728.461 di antaranya berstatus guru honorer sekolah. Bertolak dari kondisi itu, sejak 2021 pemerintah membuat terobosan dengan membuka jalur rekrutmen tenaga honorer lewat PPPK. Sebelumnya, selama bertahun-tahun amat sulit guru honorer diangkat menjadi PNS karena berbagai kendala aturan, kompetensi, maupun usia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya