Tegur Polri Soal Penghapusan Mural, Presiden: Dikit-Dikit Kok Ditangkap

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur aparat Polri di sejumlah daerah yang kerap menghapus mural yang mengkritik dirinya. Menurutnya, hal itu membuat indeks kebebasan berpendapat di Indonesia turun.

“Mural dihapus. Saya tahu enggak mungkin itu perintahnya Kapolri. Perintahnya kapolda juga enggak mungkin. Perintahnya kapolres juga mungkin enggak mungkin. Itu sebetulnya urusan di polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu beri tahu kapolsek-kapolsek sampai kapolsek diberi tahu. Itu urusan kecil,” ujar Presiden saat memberikan Pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021, Jumat (3/12/2021), sebagaimana dikutip dari Okezone.

Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024

Presiden menyoroti turunnya indeks kebebasan berpendapat di Indonesia. Ia meminta aparat kepolisian berhati-hati dengan ini. Menurut Presiden, pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedepankan daripada sedikit-sedikit melakukan penangkapan.

“Hati-hati terhadap yang namanya indeks kebebasan berpendapat turun. Karena ini persepsi lagi. Dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi. Dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog,” katanya.

Jokowi memberikan contoh kecil berkaitan dengan mural yang berisi kritikan kepada dirinya dan langsung dihapus pihak kepolisian. Dia memastikan, itu bukanlah perintahnya maupun Kapolri.

Baca Juga: Hapus Mural, Polri Sebut karena Isinya Fitnah dan Memecah Belah 

“Saya datang ke sebuah daerah ada mural dihapus. Ramai. Apa Presiden nyuruh kan. Urusan mural, oh urusan mural aja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa. Ada mural aja takut. Ngapain? Baca ini, hati-hati. Ini kebebasan berpendapat,” katanya.

Meski begitu, dia tetap mengingatkan jika sudah menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu maka akan beda soal.

“Sehingga saya mengapresiasi di balik oleh kapolri membuat lomba mural. Saya kira hasilnya positif,” tuturnya.

Indonesia beberapa waktu terakhir memang menampilkan ironi tentang demokrasi. Sejumlah mural yang menyinggung pemerintah dihapus aparat dan pembuatnya diburu.

Padahal di sejumlah negara mural menjadi medium para seniman untuk menyampaikan kritik dan diperbolehkan.

Beberapa hari terakhir publik dihebohkan sejumlah mural yang menyinggung pemerintah dan kemudian viral.

Not Found

Di Kota Tangerang, ada mural bergambar wajah mirip Presiden Jokowi. Mata dari sosok wajah di mural itu tertutup tulisan “404: Not Found”.

Kasubbag Humas Polres Tangerang Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim membenarkan soal adanya mural itu. Namun mural itu kini telah dihapus aparat setempat. Pembuatnya diburu polisi.

Sementara itu, Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini menilai sejatinya mural berbentuk kritik boleh saja. Tetapi jika tak ada izin bisa dianggap melawan hukum.

“Mural, entah apa pun isinya, yang gambarnya memuji tokoh politik tertentu, yang mengkritisi pemerintah, yang memuji pemerintah, kalau tidak ada izinnya, bisa berujung pada tindakan melawan hukum, cederai hak orang lain. Ada di KUHP, silakan dicek,” kata Faldo saat dimintai konfirmasi, Sabtu (14/8/2021).

Faldo mengatakan, jika mural tidak perlu izin, siapa pun bisa semaunya mencoret tembok orang lain.

Sementara itu, perbaikan fasilitas publik tersebut menggunakan anggaran negara.

“Kalau mural tidak perlu izin, nanti dinding rumah kita bisa dicat orang dengan gambar Messi, padahal kita fans Ronaldo. Ini kan sewenang-wenang. Apalagi itu fasilitas publik yang dihajar. Memperbaikinya pakai uang rakyat. Kalau mau kritik, ruangnya terbuka, kami juga selalu upayakan buka ruang diskusi. Teman-teman media juga setiap hari sampaikan kritik dan keresahan publik,” ujarnya.