Tegas! Kementerian BUMN Larang Pegawai Pertamina Mogok Kerja

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menanggapi rencana aksi mogok kerja para pegawai PT Pertamina (Persero) yang bakal dilakukan akhir bulan nanti.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan bahwa aksi mogok kerja yang akan dilakukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) bisa berdampak terhadap aktivitas penyedian bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat, sehingga Kementerian BUMN melarang aksi itu dilakukan.

Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023

“Penyediaan BBM adalah aktivitas strategis nasional, sehingga pemogokan dilarang. Kami imbau agar tidak dilakukan karena dilarang,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/12/2021).

Baca Juga: Tepis Hoax, Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menyebut telah menyiapkan antisipasi untuk menghadapi rencana mogok kerja pegawainya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan untuk menjaga pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) saat adanya rencana mogok kerja pegawai yang bertepatan pada periode liburan Hari Raya Natal dan tahun baru, sejumlah antisipasi pun telah disiapkan.

Fajriyah mengatakan pihaknya telah memiliki satuan tugas Nataru yang dilengkapi dengan PICC (Pertamina Integrated Command Center) yang akan melakukan monitoring selama 24 jam dan menjalankan kegiatan pengamanan ketersediaan dan distribusi BBM dan LPG, termasuk berkoordinasi dengan Pemda dan pihak aparat.

Dia mengatakan satgas itu melibatkan Direksi Pertamina maupun Direksi Subholding terkait, termasuk seluruh general manager seluruh daerah yang telah melakukan pertemuan rutin memastikan kesiapan dan pengamanan distribusi BBM dan LPG mulai dari kesiapan armada, build up stock di seluruh region, monitoring distribusi hingga kesiapan dan keselamatan para pekerja yang bertugas.

“Ini juga dijalankan untuk mitigasi mengamankan distribusi terkait dengan aksi serikat pekerja Pertamina,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/12/2021).

Baca Juga: Pekerja Pertamina Ancam Mogok, Ahok Sebut Pemotongan Gaji Harus Adil

Di samping itu, Pertamina telah memiliki pola distribusi RAE (reguler, alternatif dan emergency) untuk mengantisipasi kondisi darurat, sehingga tetap dapat memastikan ketersediaan BBM dan LPG di seluruh wilayah.

Dia menambahkan, sebagai antisipasi periode Nataru, Pertamina telah menyiapkan 114 terminal BBM, 23 terminal LPG, 68 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), lebih dari 7.400 SPBU, serta seluruh rantai distribusi LPG mulai dari stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBBE) hingga agen dan pangkalan LPG baik yang subsidi maupun non subsidi memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Pertamina, lanjut Fajriyah, juga telah menyiapkan layanan dan fasilitas tambahan, seperti 1.077 SPBU Siaga dijalur reguler, 63 SPBU Siaga di jalur tol, 218 Motoris atau armada Pertamina Delivery Service (PDS), 144 titik kantong BBM SPBU, 34 unit Pertashop atau SPBU modular, serta lebih dari 48 ribu agen dan pangkalan LPG Siaga, layanan di 68 DPPU juga akan terus siaga memenuhi kebutuhan Avtur bagi seluruh maskapai penerbangan.

“Kami harapkan masyarakat tidak melakukan panic buying karena kami yakin seluruh pekerja Pertamina tetap mengedepankan kepentingan umum dan dapat bersama-sama menjaga kondusivitas dan kelancaran operasional,” ungkapnya.