top ear
Tampik Ketimpangan, JK Anggap Konflik Papua Soal Harga Diri
  • SOLOPOS.COM
    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat Papua (IMMAPA) Bali mengikuti aksi damai di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Kamis (22/8/2019). Dalam aksi tersebut, mereka menolak dan mengutuk keras serta meminta aparat menangkap pelaku aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah. (Antara - dok)

Tampik Ketimpangan, JK Anggap Konflik Papua Soal Harga Diri

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menampik pandangan bahwa konflik di Papua bukan terjadi karena ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Menurut JK, pemerintah sudah memberikan banyak bantuan, pembangunan, dan keleluasaan untuk rakyat Papua.
Diterbitkan Rabu, 4/09/2019 - 20:30 WIB
oleh Solopos.com/Newswire,
2 mnt baca -

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menampik pandangan bahwa konflik di Papua bukan terjadi karena ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Menurut JK, pemerintah sudah memberikan banyak bantuan, pembangunan, dan keleluasaan untuk rakyat Papua.

"Orang tentu mendambakan suatu kehidupan  dan infrastruktur yang baik. Namun, ada sesuatu yang kadang lebih tinggi, yaitu harga diri. Itu akibat dikatakan ‘monyet’, harga diri orang Papua tersinggung," kata JK di Kantor Wapres RI, Rabu (4/9/2019).

Dia mengatakan saat insiden ucapan rasisme terjadi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya sudah meminta maaf secara resmi. JK menilai persoalan tersebut sudah selesai ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memohon maaf kepada masyarakat Papua.

Namun, kata dia, banyak warga Papua yang merasa tersinggung sehingga memantik bara sehingga menimbulkan kerusuhan di Papua. Karena itu, JK meminta semua pihak tetap berhati-hati dalam bersikap dan berkata sopan.

"Jadi bukan soal dia tidak ingin hidup lebih baik, infrastruktur lebih baik, Ada harga diri yang tadi, Gubernur Jatim dan Wali Kota Surabaya sudah meminta maaf, mestinya diterima," imbuhnya.

Konflik di Papua tetap sulit diselesaikan meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkunjung langsung, berdialog dengan warga, bahkan membangun infrastruktur.

Pemerintah Pusat juga menyematkan status Daerah Otonomi Khusus sehingga pemerintah Papua dan Papua Barat benar-benar bisa menggunakan dana yang cukup besar untuk membangun wilayah dan menyejahterakan masyarakat di wilayah Timur Indonesia tersebut .

"Pak Jokowi berapa kali ke Papua? Mungkin 10 kali ada. Tiap ke sana juga selalu berdialog. Mestinya ketika UU Otsus disetujui ya [konflik] selesai. Tapi ini kok enggak selesai-selesai?" ucap JK.


LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com
Kata Kunci :


berita terkait

    berita terpopuler

    Iklan Baris

    Properti Solo & Jogja

    berita terkini