SOLOPOS.COM - Ilustrasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SOLO — Penandatanganan memorandum of Understanding (MoU) Ekosistem Pembiayaan Perumahan telah dilakukan di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Setelah terbentuk, ekosistem tersebut diharapkan dapat menjalankan perannya, salah satunya memberikan masukan kepada pemerintah terkait penyediaan rumah untuk masyarakat.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Penandatangan dilakukan dalam dua tahap. Pertama adalah penandatangan nota kesepahaman pembentukan Secretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan dimana PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) ditunjuk menjadi Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan.

Kedua adalah penandatanganan komitmen dari anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang dilakukan pemangku kepentingan dalam ekosistem tersebut, yakni PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dan Perum Perumnas.

Pada sambutannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menyampaikan adanya tiga isu utama di sektor perumahan. Pertama adalah backlog yang mencapai 12,71 juta menurut Susenas 2021, dengan pertumbuhan sekitar 680.000 setiap tahun.

Perlu solusi untuk mengatasi hal itu. Menurutnya salah satu solusinya yakni perlunya program hingga 1,5 juta rumah per tahun. Dengan begitu diharapakan persoalan backlog selesai di 2045.

Isu kedua terkait kualitatif backlog, yakni rumah tidak layak huni yang mencapai sekitar 23 juta pada 2021. Butuh solusi tepat sasaran untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Kalau kita lihat program hari ini semua disamaratakan dengan pemberian rumah. Padahal kalau menurut RPJMN yang tidak layak huni itu ada 56,75 [%] mau menjadi 70%. Artinya mereka sudah memiliki rumah, tapi tidak layak huni. Namun yang terjadi ramai-ramai memberi mereka rumah. Ini menjadi PR [pekerjaan rumah] kedua bagi ekosistem untuk mencari solusinya,” kata dia dalam sambutan yang disiarkan pada Youtube Kemenkeu.

Isu ketiga adalah backlog hunian. Dimana ada sekitar 6,7 juta sasaran yang masuk di dalamnya. Sementara itu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, menyampaiikan pihaknya menyambut baik dibentuknya Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan tersebut.

“Harapan kami sekretariat ekosistem ini dapat melihat permasalahan dengan jernih. Institusi seperti ini sangat pentng terlepas nanti ada putusan public policy yang sifatnya kontemporer. Artinya bergantung pada situasi dan keadaan. Tapi sekretariat ekosistem harus bisa jernih melihat masalahnya,” kata dia dalam acara itu.

Adanya keinginan dari Kementerian PUPR untuk melakukan program penyediaan rumah terjangkau sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Sementara dari sisi keuangan dia melihat APBN sifatnya terbatas.

“Terkait dengan bauran dua masalah tersebut kami berharap sekretariat ekosistem bisa memberi masukan yang idependen walaupun public policy-nya bisa berbeda. Jadi itu harapan saya,” lanjut dia.

Dia menyebutkan sangat bersyukur Indonesia dapat melalui tahun 2022 dengan baik. Dimana pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) diperkirakan 5,2%-5,3%, dan inflasi yang juga terjaga sekitar 5,5%, serta penyaluran kredit di sektor properti yang tumbuh 8,3%.

Menurutnya optimisme tersebut perlu dijaga dalam menjalani 2023. Pihaknya melihat sektor perumahan adalah salah atu sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab sektor tersebut memiliki multiplier effect tinggi pada sektor lainnya.

Backlog yang mencapai 12,7 juta menjadi tantangan karena rasio KPR Indonesia termasuk yang terendah. Namun dia menyampaikan perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat besar. Disebutkan, sejak 2010, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dialokasikan pemerintah total telah mencapai Rp79,77 triliun. “Bahkan dalam dua tahun terakhir average-nya hampir sekitar Rp20 triliun. Ini dipakai untuk membiayai pembangunan sekitar 1,16 juta unit rumah,” kata dia.

Pemerintah juga memberikan penyertaan modal negara kepada PT SMF yang sejak 2017, khusus untuk perumahan, sebesar Rp7,8 triliun. Pemerintah juga mendukung Perum Pperumnas, sehingga perumnas mendapat tambahan equity dari pemerintah sekitar Rp1,5 triliun. Selain itu pemerintah juga mendukung BTN, sehingga pemerintah juga ikut serta di dalam right issue BTN dan menambah modal Rp2,48 triliun dari kebutuhan Rp4 triliun equity baru PT BTN.

 

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya