Tak Boleh Pasang Foto Bung Karno, PDIP Tegur Mendagri

PDIP mengeluhkan larangan memasang foto Bung Karno akibat Peraturan KPU yang baru.

Solopos.com, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut larangan pemuatan foto bapak bangsa dalam alat peraga kampanye calon kepala daerah.

Promosi Apresiasi dan Berdayakan AgenBRILink, BRI Bagikan Hadiah Mobil serta Emas

Larangan itu tercantum dalam Peraturan KPU No. 4/2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Objek larangan adalah nama dan foto presiden dan wapres atau figur lain yang tidak menjadi tokoh partai politik.

Fungsionaris PDIP Arteria Dahlan mengeluhkan aturan tersebut karena membuat calon kepala daerah usungan partainya tidak bisa memajang foto dan nama Presiden pertama RI Soekarno. Di samping tokoh bangsa, Soekarno atau Bung Karno adalah ayah dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Arteria menyesalkan norma tersebut lolos dari saringan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, PKPU No 4/2017 semestinya dikonsultasikan dengan parlemen dan pemerintah sebelum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sampai kena tegur di Rakernas PDIP di Bali. Kok sampai jebol PKPU itu,” katanya dalam Rapat Konsultasi Komisi II DPR di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Arteria mengatakan larangan KPU itu membuat jajaran Badan Pengawas Pemilu di daerah mencopoti baliho jagoan PDIP. Padahal, tambah dia, Bung Karno adalah ikon dan tokoh pemersatu yang memiliki ikatan historis dengan kader dan konstituen Partai Banteng.

Fungsionaris PDIP Agus Susanto menambahkan PKPU No 4/2017 menghambat sosialisasi ideologi dan ajaran Bung Karno dari calon kepala daerah kepada pemilih. Untuk itu, dia meminta KPU bersedia meninjau ulang pemberlakuan norma tersebut.

“Kalau PDIP pakai foto Bung Karno kan tak haram bagi partai lain untuk pasang gambar beliau. Kami mengidolakan beliau,” ujarnya.