Melalui UU Cipta Kerja, anak muda mendapatkan manfaat seperti akses mudah untuk mengajukan izin usaha, akses pembiayaan usaha dan akses fasilitas. Dalam UU Cipta Kerja sudah diatur secara detail agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menegaskan akan memilih calon presiden yang berani mencabut omnibus law Cipta Kerja atau Undang-Undang No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Menteri ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, merespons soal rencana aksi unjuk rasa buruh secara besar-besaran pada 9 Agustus 2023 yang menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja.
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 15% di tahun depan.
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurto Yudhoyono (AHY), menyatakan akan merevisi produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan partainya jika kembali berkuasa. Produk hukum itu antara lain UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan.
Serikat buruh akan berunjuk rasa di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara untuk menolak RUU Kesehatan dan pengawalan terhadap sidang ketiga uji formil omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, Rabu (21/6/2023).
Perwakilan buruh Karanganyar akan bergabung dengan buruh dari seluruh Indonesia di Istana Negara pada 1 Mei nanti. Mereka akan berdemo menuntut dihapusnya UU Cipta Kerja.
Unjuk rasa itu sempat memanas saat mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi karena perwakilan pemkab dan DPRD Banyumas tak kunjung menemui mereka.
Mengecam DPR yang menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU)
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Soloraya memblokir Jl. Adi Sucipto Solo dalam unjuk rasa menolan pengesahan UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Solo, Kamis (30/3/2023) sore.
Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta Andi Aditya menyebut isu gerakan yang disampaikan organisasi mahasiswa (ormawa) saat ini mayoritas terdorong dari sikap reaksioner saja.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengunggah konten animasi yang menampilkan Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus viral di media sosial.
Selain mengunggah animasi yang menampilkan Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga menyatakan sikap secara resmi atas disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengunggah animasi yang menampilkan Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus di akun Twitter, @BEMUI_Official.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menargetkan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR pada Selasa (21/3/2023) lalu, berlaku paling lambat 30 hari setelah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejumlah pegawai kontrak di Soloraya mengkhawatirkan nasib mereka setelah Perppu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI menjadi UU Cipta Kerja, Rabu (22/3/2023).
Koalisi masyarakat sipil akan menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar untuk menolak pengesahan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menanggapi soal tudingan yang menyebut Perppu Cipta Kerja sebagai bentuk kudeta konstitusi.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mempersilakan masyarakat mengkritik isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyayangkan bahwa banyak pihak yang mengkritisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai atas pro dan kontra yang terjadi imbas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja.
Persatuan perusahaan Realestat Indonesia (REI) kembali mengungkit beleid Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta aturan turunannya yang dinilai menjadi hambatan pertumbuhan industri properti.
Tak terpenuhinya kewajiban PT Wonogiri Jaya Lestari (WJL) membayar kesepakatan gaji kepada 74 eks karyawannya dapat berujung pidana penjara serta denda ratusan juta rupiah.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja bertemu pelaku UMKM dan koperasi dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU CK pada Kamis (13/10/2022).
Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi atau diseminasi informasi mengenai peraturan-peraturan sektor tenaga nuklir yang telah selesai disusun oleh Bapeten dalam kurun beberapa tahun terakhir.
Sebelum diterapkannya kebijakan OSS yang menjadi bagian dari implementasi UU Cipta Kerja, mekanisme pengurusan perizinan merupakan wewenang mutlak pemerintah daerah.
Sebelum diterapkannya kebijakan OSS yang menjadi bagian dari implementasi UU Cipta Kerja, mekanisme pengurusan perizinan merupakan wewenang mutlak pemerintah daerah.
Berbagai peraturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada level peraturan pemerintah maupun peraturan menteri berdampak pada relaksasi instrumen hukum lingkungan hidup.
Penyebab tak diajukannya satu pun perda pada 2021 karena DPRD Wonogiri lebih banyak membahas penyesuaian antara UU Cipta Kerja dan perda yang sudah ada.
Ada beberapa UMK yang kenaikannya tidak sesuai dengan PP 36/2021 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Bahlil mengatakan Presiden Jokowi sudah memberi arahan kepada para jajaran menteri agar penyelesaian revisi UU Cipta Kerja sebagaimana diamanahkan MK bisa dikebut lebih cepat.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini, dalam pandangan YLBHI dan 17 LBH di Indonesia, seolah-olah menegaskan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap Mahkamah Konstitusi yang tunduk kepada eksekutif menjadi terbukti.
Disnaker memilih menunggu arahan pemerintah pusat soal nilai UMK 2022. Sementara Apindo Sragen bersikukuh UMK Sragen 2022 ditentukan berdasarkan PP 36/2021.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang (UU) No. 1/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Meski demikian, MK masih menyatakan UU itu masih berlaku hingga diperbaiki dalam dua tahun.
2 tahun yang lalu
Adib Muttaqin Asfar / Mariyana Ricky P.D / Chrisna Chaniscara
UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan di dalam putusan tersebut.
Perubahan izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG) membuat pemerintah daerah tidak dapat menarik retribusi jika belum terdapat perda yang mengatur penarikannya.
Pelibatan masyarakat pada proses amdal yang hanya terbatas masyarakat terdampak langsung akan menurunkan kualitas dokumen yang seharusnya disusun secara kritis.
Selain konsisten menolak UU Ciptaker, resolusi yang akan dilakukan buruh selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Karanganyar untuk membentuk desk ketenagakerjaan.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu, 18 November 2020. Esai ini karya Nurochman, Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah.
Koran Solopos Hari Ini edisi Rabu (4/11/2020) mengulas tentang Undang-Undang (UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang masih salah setelah sah.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu, 24 Oktober 2020. Esai ini karya Mh. Zalenai Tammaka, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta dan kandidat doktor di Universitas Negeri Jakarta.
Pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan berkewajiban mengutamakan dan meningkatkan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Seorang siswi SMK Negeri 1 Ngawi, Jawa Timur, bernama Novita Widyana mengajukan permohonan pengujian formil terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.