Berita Ruu Ppsk Terbaru
Tok! Menkeu Sri Mulyani dan Komisi XI DPR Setuju OJK Perlu Diawasi
Bisnis

Tok! Menkeu Sri Mulyani dan Komisi XI DPR Setuju OJK Perlu Diawasi

Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang segera disahkan mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi yang bertugas mengawasi kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • 1 tahun yang lalu
  • Alifian Asmaaysi
Bakal Diawasi OJK, Begini Tanggapan Asosiasi Pedagang Kripto
Bisnis

Bakal Diawasi OJK, Begini Tanggapan Asosiasi Pedagang Kripto

Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto akan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti diamanatkan Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau omnibus law keuangan.
  • 1 tahun yang lalu
  • Lorenzo Anugrah Mahardhika
OJK Bakal Awasi Pasar Kripto, Ini Dampaknya Menurut Pengamat
Bisnis

OJK Bakal Awasi Pasar Kripto, Ini Dampaknya Menurut Pengamat

Berpindahnya fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) dinilai akan berimbas positif terhadap perkembangan instrumen tersebut di Indonesia.
  • 1 tahun yang lalu
  • Lorenzo Anugrah Mahardhika
RUU PPSK Atur Soal Bank Emas, Pengawasan di Bawah OJK
Bisnis

RUU PPSK Atur Soal Bank Emas, Pengawasan di Bawah OJK

Pemerintah dan DPR telah menyepakati dan menandatangani Rancangan Undang-undang terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau omnibus law keuangan pada hari ini, Kamis (8/12/2022).
  • 1 tahun yang lalu
  • Maria Elena
RUU PPSK Diteken, Dewan Komisioner OJK Bertambah Jadi 11 Anggota
Bisnis

RUU PPSK Diteken, Dewan Komisioner OJK Bertambah Jadi 11 Anggota

RUU PPSK yang sudah diteken pemerintah dan DPR mengatur tentang penambahan dua pekerjaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) menjadi 11 anggota.
  • 1 tahun yang lalu
  • Rika Anggraeni
Tok! RUU PPSK Resmi Diteken Pemerintah dan DPR
Bisnis

Tok! RUU PPSK Resmi Diteken Pemerintah dan DPR

Pemerintah dan panitia kerja Komisi XI DPR RI telah menyepakati dan menandatangani Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor (RUU PPSK) untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam Rapat Paripurna.
  • 1 tahun yang lalu
  • Ni Luh Anggela
Koperasi Simpan Pinjam Batal Diawasi OJK
Bisnis

Koperasi Simpan Pinjam Batal Diawasi OJK

Pengawasan terkait koperasi simpan pinjam dipastikan tidak akan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • 1 tahun yang lalu
  • Denis Riantiza Meilanova
Tuai Polemik, Anggota Parpol Tetap Dilarang Jadi Gubernur Bank Indonesia
Bisnis

Tuai Polemik, Anggota Parpol Tetap Dilarang Jadi Gubernur Bank Indonesia

Ketentuan mengenai politisi atau anggota parpol bisa masuk ke jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) batal masuk ke dalam dokumen Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK atau omnibus law keuangan.
  • 1 tahun yang lalu
  • Wibi Pangestu Pratama
Jelang Ditetapkan DPR dan Pemerintah, Dokumen RUU PPSK Masih "Gaib"
Bisnis

Jelang Ditetapkan DPR dan Pemerintah, Dokumen RUU PPSK Masih "Gaib"

Dokumen Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK atau omnibus law keuangan hingga kini belum dipublikasikan.
  • 1 tahun yang lalu
  • Wibi Pangestu Pratama
Celios: Amanat OJK Overload dalam RUU PPSK!
Bisnis

Celios: Amanat OJK Overload dalam RUU PPSK!

Direktur sekaligus Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlalu banyak mendapat amanat dalam Rancangan UU PPSK.
  • 1 tahun yang lalu
  • Ni Luh Anggela
Kabar Baik! Korban Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi
Bisnis

Kabar Baik! Korban Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi

Korban kejahatan di sektor keuangan, misalnya pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong, hingga skema ponzi pada koperasi simpan pinjam bisa mendapatkan ganti rugi.
  • 1 tahun yang lalu
  • Maria Elena
Sri Mulyani: RUU PPSK Harus Pertahankan Independensi BI, OJK, LPS!
Bisnis

Sri Mulyani: RUU PPSK Harus Pertahankan Independensi BI, OJK, LPS!

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut independensi lembaga sektor keuangan, baik Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perlu dipertahankan dan diperkuat dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).
  • 1 tahun yang lalu
  • Maria Elena
Forkopi Nilai RUU PPSK Kikis Jati Diri Koperasi
Bisnis

Forkopi Nilai RUU PPSK Kikis Jati Diri Koperasi

Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) menganggap Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) bakal melemahkan koperasi Indonesia karena akan mengikis jati diri perkoperasian nasional.
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
Sri Mulyani: RUU PPSK akan Perkuat Stabilitas Sistem Keuangan
Bisnis

Sri Mulyani: RUU PPSK akan Perkuat Stabilitas Sistem Keuangan

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menilai Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) akan memperkuat stabilitas sistem keuangan.
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
Soal Wacana Gubernur BI dari Politisi, Ini Komentar Sri Mulyani
Bisnis

Soal Wacana Gubernur BI dari Politisi, Ini Komentar Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal isi Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau Omnibus Law Keuangan. Draf RUU itu membolehkan kalangan politisi menjabat Gubernur Bank Indonesia.
  • 1 tahun yang lalu
  • Wibi Pangestu Pratama
Omnibus Law Keuangan, Kuasa Menkeu Amputasi Independensi BI, OJK, dan LPS
Bisnis

Omnibus Law Keuangan, Kuasa Menkeu Amputasi Independensi BI, OJK, dan LPS

Pengamat menilai peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diperkuat dalam RUU PPSK atau omnibus law keuangan dinilai dapat mengurangi kewenangan otoritas lainnya di dalam lembaga tersebut.
  • 1 tahun yang lalu
  • Maria Elena
Wapres Respons Politisi Bisa Jadi Dewan Gubernur BI
Nasional

Wapres Respons Politisi Bisa Jadi Dewan Gubernur BI

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin turut merespons mengenai Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). 
  • 1 tahun yang lalu
  • Akbar Evandio