Seluruh wajib pajak diimbau segera melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu, yaitu paling lambat 31 Maret 2024 untuk wajib pajak orang pribadi. Serta 30 April 2024 untuk wajib pajak badan.
Para pelaku usaha sektor hiburan ramai-ramai mengajukan uji materil atau judicial review pasal 58 ayat 2 UU HKPD terkait dengan pajak hiburan 40%-75% ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penyediaan tempat pemakaman untuk Kawasan Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh pengembang perumahan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2% dari luas lahan kawasan perumahan dan permukiman keseluruhan atau kompensasi senilai persentase tersebut.
Para pengusaha berharap mal tidak terlalu terdampak pada penyesuaian pajak hiburan, mengingat pajak untuk kategori bioskop hingga wahana anak ditetapkan maksimal 10%.
Ketentuan mengenai pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang diatur dalam UU No. 1/2022, perlu mendapat perhatian bersama, terutama dalam upaya pengembangan pariwisata.
Sandiaga Salahuddin Uno meminta para pengusaha pariwisata terutama penyedia jasa hiburan untuk tidak khawatir terhadap penetapan pajak hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berjanji menindaklanjuti soal tarif pajak jasa hiburan termasuk spa yang naik dari 15 persen menjadi 40 persen di Bali.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen.
Sandiaga Salahuddin Uno memastikan penetapan pajak bagi penyedia jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen tidak akan mematikan usaha sektor pariwisata.
Pemerintah harus lebih pintar dalam menyiasati kaum-kaum elite yang cenderung lebih agresif dalam melakukan perencanaan perpajakan (tax planning) untuk melakukan penghindaran pajak demi kepentingan pribadi mereka.
Realisasi penerimaan pajak yang tumbuh 7,3 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) tersebut terutama didukung oleh kinerja ekonomi yang baik.
Penyitaan atas kepemilikan efek yang dilakukan oleh KPP Pratama Solo ini kali pertama dilakukan di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah II dan menjadi yang ketiga di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan mulai menerapkan sistem penghitungan baru untuk pajak bagi karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Samsat Budiman atau pembayaran pajak lewat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi salah satu terobosan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)/Samsat Sragen untuk pelayanan pajak kendaraan bermotor.
Memangnya apa lagi yang hendak dicari dalam hidup selain soal bahagia? Bahagia dalam arti yang sebenar-benarnya, tanpa perlu memikirkan pajak dan tetek bengek lainnya yang mengaburkan bahwa hidup sebenarnya adalah perkara sederhana.
Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah II menyelenggarakan kegiatan Pajak Berisyarat bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo. Kegiatan dilaksanakan di Aula KPP Pratama Solo, Selasa (14/11/2023).
Stimulus dari pemerintah diyakini akan meningkatkan penyaluran KPR baik nonsubsidi maupun subsidi yang menjadi motor utama pertumbuhan kredit di Bank BTN.
Timon menguraikan pajak tidak dilihat apakah pekerjaan formal ataupun informal, sepanjang sudah memenuhi syarat harus melaporkan dan membayar pajaknya.
Peningkatan target penerimaan pajak pemerintah telah disepakati pada pembicaraan tingkat I terkait pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2024, yang selanjutnya akan disahkan menjadi UU APBN pada pembicaraan tingkat II.
Eksekusi sita dilakukan karena wajib pajak tidak melunasi tagihan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, meskipun sebelumnya telah dilakukan upaya persuasif berupa edukasi dan imbauan untuk melunasi utang pajaknya.
Menteri Keuangan membidik pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 naik sebesar Rp21 triliun menjadi Rp2.802,3 triliun.
KIK Sragen menjadi potensi besar dan bernilai strategis yang bersumber dari ekspresi budaya tradisional, sumberdaya genetik, pengetahuan tradisional, dan indikasi geografis.
Kebijakan dan prosedur penyitaan yang dilakukan KPP Pratama Sukoharjo mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.
Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Jawa Tengah-DIY mencatat realisasi penerimaan negara kepabeanan dan cukai pada periode Januari hingga Juli 2023 sudah mencapai Rp25,78 triliun.
Penilaian kepatuhan pemotongan dan pemungutan pajak terbaik diberikan dari tingkat persentase realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan Pagu Anggaran.
Kemampuan fiskal Kabupaten Karanganyar saat ini baru 18,1%, sehingga sisanya masih harus mendapatkan subsidi dana dari pemerintah yang sumbernya dari berbagai jenis pendapatan.
Keempat daerah tersebut yakni Pemerintah Kabupaten Sragen, Karanganyar, Temanggung, dan Purbalingga. Penandatanganan dilakukan langsung oleh para Bupati dari masing-masing daerah selaku Kepala Daerah.
FGD Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II bersama Direktorat Penegakan Hukum DJP fokus pada koordinasi dalam penyelesaian penegakan hukum pajak terutama pada penggelapan pajak.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatat ada sekitar tiga juta warga di wilayahnya yang masih belum menunaikan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama tahun 2022.
Pendapatan yang diterima dari Program bebas sanksi administrasi atau bebas denda pajak kendaraan bermotor masih belum memenuhi target sebesar Rp251 miliar.
DPRD Wonogiri menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Graha Paripurna DPRD Wonogiri, Senin (12/6/2023).
Program bebas sanksi administrasi atau bebas denda pajak kendaraan bermotor diberikan kepada semua masyarakat Jawa Tengah yang terlambat melakukan pembayaraan Pajak kendaraan bermotor.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantas buka suara terkait dengan cerita pesinden Soimah yang mengaku mendapatkan perlakuan buruk dari petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Ketika ada pengusaha yang mendapatkan proyek dari pemerintah, pejabat di kantor pemerintah tersebut merasa berjasa mengegolkan proyek. “Masak tak ada apa-apanya?” Demikian pikiran para pejabat bermental makelar. Maka, dia merasa patut mendapatkan sesuatu dari pengusaha pemenang proyek itu. Bentuknya gratifikasi.
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumpulkan Rp11,7 triliun dari 126 pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) per 31 Maret 2023.
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II menerima total 619.643 surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi per Jumat (31/3/2023).
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menilai realisasi pencapaian target pajak korporasi tahun ini masih dibayangi oleh sejumlah tantangan yang dihadapi dunia bisnis pada 2023.
Kementerian PAN-RB masih menunggu hasil pemeriksaan dari KPK untuk memberikan sanksi terhadap pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, ayah tersangka kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta berhasil melampaui target penerimaan pajak pada 2022 sekitar 108,96 persen dari target senilai Rp5.608.325.507.000.
Kepala Bapenda Kota Solo Tulus Widayat menjelaskan Bapenda menyasar 15 restoran satai kambing dan satai babi tahun ini. Semua jenis usaha kuliner disebut restoran meskipun konsepnya pedagang kaki lima.
Wajib pajak diimbau untuk tahu cara validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT Tahunan.
Kanwil DJP Jateng I mengumumkan jumlah penerimaan pajak di wilayahnya selama tahun 2022 mencapai Rp32,51 triliun atau 111,73 persen dari target yang dicanangkan.
Biaya balik nama motor Jawa Tengah adalah 2/3 dari PKB plus pembuatan STNK Rp100.000 plus pembuatan BPKB Rp225.000 plus Asuransi SWDKLLJ Rp35.000 plus pajak tahunan plus pembuatan TNKB Rp60.000. Biaya yang disebutkan belum mencakup keseluruhan administrasi.
Penyatuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana diatur dalam UU HPP merupakan pencapaian bagi bangsa Indonesia di penghujung tahun 2022 ini.
Penetapan Abdul Rachman sebagai tersangka kasus korupsi restitusi pajak proyek pembangunan tol Solo-Kertosono menambah panjang daftar pegawai pajak di pusaran korupsi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan inovasi penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Juli 2022.