Bapperinda Wonogiri mulai Januari 2024 ini akan melakukan evaluasi dan verifikasi data jumlah warga miskin menurut versi terbaru P3KE karena ada beberapa ketidaksesuaian.
Pemkab Wonogiri tetap yakin bisa menurunkan angka kemiskinan sesuai target satu digit atau di bawah 10% pada 2024 ini meski tantangannya semakin berat.
Hasil verifikasi Pemkab Wonogiri terhadap data P3KE yang dirilis Kemenko PMK justru menunjukkan ada penambahan jumlah warga miskin sebanyak 25.279 jiwa.
Berdasarkan data BPS, kemiskinan Wonogiri pada 2022 yang berada di angka 10,99% atau 105.190 jiwa paling banyak atau 67 persennya merupakan lulusan SD-SMP.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengaku sedang galau soal angka kemiskinan yang masih di atas 10% dan menantang para anggota PPDI untuk ikut membantu menurunkan angka tersebut.
Ada beberapa faktor sesuai aturan baru dari pemerintah pusat yang membuat 7.665 warga tak mampu Wonogiri dicoret dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS per September 2023.
Lebih dari 7.600 warga kurang mampu di Wonogiri tidak lagi bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah karena data mereka dicoret atau dinonaktifkan dari DTKS.
Jumlah rumah tak layak huni atua RTLH di Wonogiri sudah jauh berkurang dibandingkan empat tahun lalu dan dana desa berperan besar dalam penanganan masalah tersebut.
Anggaran untuk rehab rumah tak layak huni atau RTLH di Wonogiri pada tahun ini cukup besar mencapai Rp51,41 miliar dengan sasaran bantuan sebanyak 2.623 unit rumah.
Pemkab Wonogiri telah memverifikasi dan memvalidasi kemiskinan ekstrem di 71 desa sesuai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Pemkab Wonogiri meyakini dengan tren yang terus menurun, angka kemiskinan Kota Sukses bakal turun hingga tinggal satu digit atau di bawah 10% pada 2024.
Ratusan kades dan perangkat desa di Wonogiri mendapatkan PR untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan seusai mengikuti sarasehan bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Sektor pertanian di Wonogiri menjadi penyumbang PDRB tertinggi, namun di sisi lain, dalam hal pekerjaan, sektor tersebut menyumbang angka kemiskinan tertinggi.
Anggota Komisi I DPRD Wonogiri, Sardi, menilai Pemkab dan BPS tidak perlu saling menyalahkan melainkan harus duduk bersama terkait perbedaan pendapat soal data kemiskinan.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek menilai metode pendataan kemiskinan versi BPS tidak fair karena tidak mengikutkan 30% warga Kota Sukses yang merantau.
Pracimantoro menjadi kecamatan dengan jumlah keluarga maupun individi miskin terbanyak di Wonogiri berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan (P3KE).
Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek bakal meminta klarifikasi terkait 71 desa di Wonogiri yang masuk kategori miskin ekstrem, terutama indikator penentuan status tersebut.
Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem atau P3KE Wonogiri dinilai tidak valid sebagai dasar penentuan penerima BLT dana desa karena ada keluarga mampu yang masih daftar.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, tak mempermasalahkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonogiri tahun 2021 naik 0,69 persen menjadi 11,55 persen dibanding tahun 2020.