Survei IPO: Kepercayaan Publik terhadap Jokowi-Ma'ruf Terus Tergerus, Ini Angkanya

Solopos.com, JAKARTA -- Kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menurun. Demikian hasil survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO).

Kepuasan publik terhadap Jokowi, sesuai hasil survei IPO, di bawah 50%. Begitu pula dengan kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden KH Mak'ruf Amin, dalam survei yang sama.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Survei dilaksanakan pada 12-23 Oktober 2020 dan menggunakan metode purposive sampling terhadap 170 pemuka pendapat (opinion leader) peneliti, serta multistagse random sampling 1.200 responden di seluruh Indonesia. Margin of error survei 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Untuk Pengendalian Pandemi

Kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 49%. Sementara, kepuasan publik terhadap kinerja Ma'ruf Amin sebesar 33%.

"Persepsi kepuasan pada Presiden dan Wapres terjadi penurunan dibanding periode survei 8-20 Juni 2020, dari 63% menjadi 49%. Sementara kepuasan pada Wapres Maruf Amin dari 39% menjadi 33%," demikian keterangan dari Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam rilis yang diterima, Rabu (28/10/2020), seperti dikutip dari detik.com.

Kepuasan terhadap kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin disebut menurun dari periode survei sebelumnya. Dalam survei kali ini, ketidakpuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf lebih mendominasi.

"Jika dibandingkan pada survei periode Juli 2020, kekecewaan pada Presiden meningkat dari 33,5% menjadi 51%. Begitu halnya dengan Wapres, dari 42,5% responden menyatakan tidak puas, meningkat menjadi 67%," ujar Dedi.

Perpres Supervisi Pemberantasan Korupsi Terbit, KPK Bisa Ambil Alih Perkara Korupsi

Faktor paling berpengaruh terhadap kekecewaan Jokowi dan Ma'ruf Amin, yaitu faktor kepemimpinan (75%), keberpihakan pada rakyat (71%), integritas atau ketepatan janji (66%), koordinasi antarlembaga (69%), dan empati atau aspiratif (53%).

Penegakan Hukum Buruk

Sementara itu, penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi menunjukkan hasil buruk 51%, dan sangat buruk 6%. Di bidang penegakan hukum, kepuasan publik sebesar 36%, sementara 64%responden menyatakan tidak puas.

Pada sektor politik keamanan, 49% responden menyatakan puas, dan 51% responden menyatakan ketidakpuasannya. Penilaian ini dipengaruhi faktor kebebasan berbeda pendapat, kriminalitas, perasaan aman, serta ketertiban umum.

Pemerintah Pastikan Cukai Tembakau Pekan Ini, Pasti Naik?

"Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum. Terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi semakin menguat, Bahkan kepuasan terhadap Menko Polhukam Mahfud Md hanya berada di urutan ke-7 dengan persentase 34%. Tertinggal jauh dari Kemenko Polhukam Tito Karnavian 49%, Prabowo Subianto 57%," ujar Dedi.