Surati Puan, Bupati Klaten Minta Rawa Jombor Dapat Perhatian Khusus

Solopos.com, KLATEN—Bupati Klaten, Sri Mulyani, menyurati Ketua DPR, Puan Maharani, terkait revitalisasi Rawa Jombor. Hal itu dilakukan Mulyani agar program revitalisasi waduk di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat itu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Mulyani mengatakan lokasi waduk berada di Kabupaten Klaten. Hanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten maupun pemerintah desa setempat tak memiliki aset Rawa Jombor. Begitu pula lahan di tepian waduk yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Rawa Jombor itu aset pemerintah pusat. Sementara di daratan itu milik Provinsi Jawa Tengah,” kata Mulyani saat ditemui wartawan di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Klaten, Selasa (16/11/2021).

Baca Juga: 11 Warga Tolak UGR Tol Solo-Jogja, PPK: Silakan Gugat ke Pengadilan

Mulyani mengatakan untuk melakukan penataan dan revitalisasi itu butuh komitmen dan biaya besar. Dia berharap proyek tersebut bisa tuntas dan tak berhenti di tengah jalan.

Mulyani menuturkan sebelumnya sudah ada komitmen untuk melakukan penataan dan revitalisasi itu dengan anggaran diperkirakan mencapai Rp300 miliar dari pemerintah pusat. Pada 2021, sedianya pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

“Karena pandemi masih butuh perhatian besar dan anggaran khusus, sehingga ada refocussing anggaran menjadi sekitar Rp22,5 miliar,” kata Mulyani.

Baca Juga: UGR Tol Solo-Jogja di Bawah Pasaran, 11 Warga Ngawen Tolak Jual Tanah

Mulyani berharap pemerintah pusat tetap mengalokasikan anggaran dan melanjutkan proyek revitalisasi Rawa Jombor hingga rampung. Dia menjelaskan sudah ada pendekatan kepada warga yang selama ini memanfaatkan kawasan perairan Rawa Jombor seperti petani karamba, pemancingan, dan warung apung. Para pemanfaat tersebut sudah legawa untuk direlokasi.

“Masyarakat sangat mudah diberikan kesadaran untuk direlokasi baik itu warung apung, karamba, maupun pemancingan. Mereka dengan ikhlas dan legawa karena memandang asas kemanfaatannya lebih besar. Kalau masyarakat sudah mau rela dan ikhlas, pemerintah tentu memenuhi apa yang diminta. Jadi kami memohon betul kepada pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan di Rawa Jombor,” jelas dia.

Tuntas

Mulyani mengatakan belum lama ini sudah bersurat ke Ketua DPR, Puan Maharani. Surat itu dia tujukan untuk meminta agar proyek revitalisasi Rawa Jombor terus bergulir hingga tuntas.

Baca Juga: Satpam Korban Perampokan di Solo Dikenal Aktif Berkegiatan Sosial

“Iya termasuk melalui Bu Puan. Kami sudah bersurat kepada Bu Ketua DPR RI, memohon agar ini [revitalisasi Rawa Jombor] betul-betul diberikan perhatian khusus dan anggaran dialokasikan. Kalau saya punya harapan tahun besok sudah selesai. Tetapi bertahap lah paling tidak anggaran yang kena refocussing dipulihkan di 2022. Nanti dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya,” jelas dia.

Proyek revitalisasi digulirkan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Program penataan dan revitalisasi tahun ini di antaranya pembangunan rumah Operasi dan Pemeliharaan (OP), pembersihan perairan waduk, serta pembangunan pedestrian keliling Rawa Jombor.

Sementara, lahan di sisi timur dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Proyek pembangunan pada lahan itu diantaranya taman Nyi Ageng Rakit serta Plasa Kuliner. Plasa itu disiapkan sebagai lokasi pengganti pelaku usaha warung apung untuk membuka usaha kuliner.

Baca Juga: Vaksinasi Pelajar Tuntas, PTM Terbatas di Boyolali Diperluas

Sebelumnya, salah satu pengusaha warung apung meminta agar proyek penataan dan revitalisasi Rawa Jombor tak berhenti di tengah jalan. Pemerintah diminta serius merampungkan proyek penataan dan revitalisasi waduk tersebut.

“Pemerintah harus serius. Kalau tidak serius dan proyek mangkrak, otomatias akan terjadi dilema,” jelas salah satu pengusaha warung apung, Aris.