Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengatakan Pemerintah belum mengusulkan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) walaupun harga BBM di luar negeri sudah sangat tinggi.
“Sampai hari ini belum ada usulan dari Pemerintah untuk menaikkan harga BBM, walaupun harga BBM di luar negeri itu sudah sangat tinggi,” ucap Puan Maharani dalam jumpa pers seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (16/8/2022) seperti dilansir Antara.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sampai saat ini Pemerintah masih memberikan subsidi Rp502 triliun untuk BBM. Akan tetapi, terkait dengan ada atau tidaknya usulan tersebut, DPR akan menunggu dari Pemerintah.
Usulan tersebut akan bergantung pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
Apabila RAPBN dianggap tidak kuat untuk menahan laju dari perkembangan BBM secara global, maka tentu saja usulan itu nantinya akan diusulkan kepada DPR. “Tetapi sampai saat ini belum ada,” kata Puan.
Baca juga: Menko Airlangga Beberkan Kunci Penting Pemulihan Ekonomi Indonesia
Sebelumnya, ketika Presiden Jokowi berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, Jokowi mengungkapkan bahwa APBN berhasil surplus Rp106 triliun.
Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp502 triliun pada tahun 2022 agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.
Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 RI pada Sidang Tahunan MPR Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 sembari mengenakan Baju Paksian asal provinsi Bangka Belitung.
Pakaian adat tersebut berwarna dominan hijau dan memiliki motif pucuk rebung. Motif tersebut melambangkan kerukunan, sementara warna hijau mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan.
Baca Juga: Jumlah Pengguna SPKLU di Solo Masih Minim, Ini Alasannya
Bayang-Bayang Inflasi
Sementara itu, anggota DPR Komisi XI Kamrussamad mengingatkan inflasi yang akan membayangi APBN 2023 karena tingginya gejolak ekonomi global seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato penyampaian RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan.
“Inflasi menjadi momok serius di level global. Keresahan inflasi telah menjadi hantu bagi perekonomian dunia, mulai dari Amerika hingga Eropa dan juga tentunya Indonesia,” katanya seusai mengikuti pidato RUU APBN dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DOR, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan ekonomi global sedang melawan inflasi yang meningkat tajam, termasuk bank sentral terkemuka dunia yang telah menaikkan suku bunga acuan dengan agresif.
“Suku bunga ini saya lihat akan terus naik sampai inflasi terkendali. Artinya ancaman inflasi akan terus menghantui APBN 2023 kita,” ucap anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu.
Baca Juga: Ekonom UGM Usulkan Harga Pertalite Naik dan Harga Pertamax Turun
Kamrussamad menuturkan pada Juli 2022 Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat mengumumkan inflasi di Negeri Paman Sam itu kembali melonjak. Indeks Harga Konsumen tembus 9,1 persen secara tahunan dan angka tersebut menumbangkan catatan inflasi pada Mei yang menjadikannya inflasi paling tinggi sejak 1981.
“Situasi yang sama juga terjadi di Indonesia. BI dan Kementerian Keuangan mencatat jika saat ini inflasi pangan 10,47 persen,” tuturnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintahnya mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dan transportasi karena akan berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi serta inflasi.
Baca Juga: Kemenhub Tunda Pemberlakuan Tarif Baru Ojek Online, Ini Alasannya
Adapun Presiden Jokowi dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI menyampaikan laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain. Per Juli, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9 persen (yoy). Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan.
Untuk 2023 inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen dan kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dan eksternal, terutama inflasi energi dan pangan.
“Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat,” kata Jokowi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
