Stok Solar Bersubsidi Terbatas, Pengelola SPBU Harus Putar Otak

Solopos.com, SOLO--Para pengelola SPBU menyebut jika ada pembatasan kuota solar bersubsidi,  bakal berdampak buruk ke masyarakat.

Salah seorang pengelola SPBU di Solo, L, 52, menyebut pembatasan yang digulirkan selama 2021 membuat para pengelola SPBU harus memutar otak mengatur penjualan solar bersubsidi setiap hari. Hal itu agar kouta solar bersubsidi tetap mencukupi hingga akhir tahun ini.

Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom

“Jadi kami harus pandai-pandai mengatur penjualan solar bersubsidi setiap hari. Kalau sampai habis sebelum akhir tahun kami harus beli dengan harga non subsidi dan jelas itu merugikan,” papar dia.

Baca Juga: Konsumsi Pertamax Terus Meningkat, Bukti Masyarakat Sadar Pentingnya Penggunaan BBM Berkualitas

Senada dengan L, pengelola SPBU asal Sragen yang juga menolak disebutkan identitasnya, K, 47, menyayangkan pembatasan pada tahun ini yang tidak terjadi pada 2020 lalu. Pada tahun lalu SPBU cenderung bebas menjual berapa pun kebutuhan solar bersubsidi.

Ia juga harus mengatur penjualan solar bersubdisi dengan pembatasan. Sebelum ada pembatasan dalam sehari ia mampu menjual 8.000 liter hingga 10.000 liter solar. Namun, saat ini ia membatasi penjualan solar sebanyak 5.000 liter setiap hari.

Ia memasang pengumuman solar habis jika kouta solar telah mencapai jumlah itu. Ia baru mengetahui adanya pembatasan pada bulan Agustus tahun ini.

Baca Juga: Pertamina Berkomitmen Salurkan Solar untuk Warga di Solo

Kebutuhan Melonjak

Sementara itu Ketua LSM Lapaan RI, Kusumo Putro, mengklaim memiliki data jumlah kuota penyaluran solar di seluruh Indonesia. Ia melihat ada pembatasan kouta solar di wilayah Jateng-DIY. Dalam penelusurannya beberapa SPBU di Soloraya sudah membatasi penjualan solar dan tidak menjual solar. Hal itu terlihat di SPBU Sragen tidak melayani penjualan solar mulai pukul 22.00 WIB. Padahal penjualan solar pada Januari hingga Juni berjalan seperti biasa.

Menurutnya jika pembatasan solar bersubsidi adalah sebuah aturan, maka seharusnya aturan itu berlaku secara keseluruhan atau nasional. “Padahal kebutuhan solar bisa 24 jam, contoh sopir truk. Di wilayah Soloraya mungkin baru Sragen yang terasa, wilayah lain belum. Ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat yang membutuhkan solar,” imbuh dia.

Menurutnya para pengelola SPBU cenderung takut jika mengeluhkan hal ini. Mereka khawatir tidak memperoleh distribusi bahan bakar. Ia menambahkan ketika masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa di luar PPKM Level IV, hal itu membuat kebutuhan solar ikut melonjak.

“Katanya tidak ada pembatasan, tapi realitanya seperti ini. Jangan sampai kelangkaan solar merata di Soloraya. Kenapa kouta dibatasi? Sampaikan kepada masyarakat alasan pembatasan,” kata dia.

Baca Juga: Disebut Lakukan Pembatasan Solar, Ini Tanggapan Pertamina

Sebelumnya, Unit Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho, dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Jumat (3/9/2021), mengatakan penyaluran bahan bakar kepada masyarakat telah sesuai tugas dari pemerintah terkait dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Menurutnya penugasan itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas nomor 55/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota oleh PT Pertamina (Persero) tahun 2021 yang telah disahkan pada 7 Desember 2020 lalu.

“Dalam surat keputusan itu telah diatur kuota volume penyaluran di setiap kota kabupaten berdasarkan lembaga penyalur yang ada, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Reguler, SPBU Mini, maupun SPBU Nelayan,” kata Brasto.