Solopos.com, JAKARTA -- Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan tidak mampu mampu memberikan bansos membuat Gerindra meradang. Ucapan Sri Mulyani itu dianggap berbau politis dan tidak sesuai fakta.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewacanakan akan ada bantuan sosial senilai Rp1 juta per bulan per keluarga di DKI Jakarta. Bansos itu khusus untuk kelompok warga miskin dan rawan miskin.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Peneliti: Kekurangan Vitamin D Picu Kematian Pasien Covid-19
Dari 3,7 juta keluarga yang disebut bakal menerima bansos, 1,1 juta keluarga di antaranya bakal ditanggung oleh Pemprov DKI lewat APBD. Tiba-tiba Sri Mulyani menyebut Pemprov DKI Jakarta pimpinan Anies Baswedan tidak punya cukup dana sehingga bansos akan dikaver pemerintah pusat.
"Kami dapat laporan Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mengaver 1,1 juta. Jadi sekarang dikaver oleh pemerintah pusat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (6/5/2020) lalu, dilansir Bisnis.
PPDB SMA-SMK Negeri di Jateng Pakai Acuan Nilai Rapor
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik tak terima atas tuduhan Sri Mulyani itu. Taufik bahkan menganggap Sri Mulyani menyebar informasi bohong atau hoaks.
Dia mengatakan Anies Baswedan sudah lebih dahulu menyiapkan dana bansos untuk warga yang terdampak Covid-19, ketimbang pemerintah pusat. "Pernyataan Sri Mulyani tersebut 100 persen tidak sesuai fakta alias hoaks," ujar Taufik kepada wartawan, Jumat (8/5/2020), dilansir Suara.com.
Menhub Buka Transportasi Umum, Awas Gelombang Kedua Covid-19 Indonesia!
Taufik juga menyebut Pemprov DKI sudah lebih siap memberikan bansos daripada pemerintah pusat. Dana bansos Rp700 miliar sudah disiapkan Anies Baswedan sebelum memberlakukan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Covid-19.
Bansos Pusat
"Pemprov DKI bahkan paling siap menghadapi pandemik Covid-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya. Catat itu dan Menkeu Sri Mulyani harus tahu," jelasnya.
Jokowi Minta Masyarakat Berdamai dengan Covid-19, Ini Klarifikasi Istana
Selain itu, ia juga menganggap seharusnya pemerintah pusat tak mempersoalkan kesamaan data penerima bansos DKI Jakarta dengan program sembako bantuan presiden (Banpres). Bahkan, menurutnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berterima kasih kepada Anies Baswedan soal bansos warga terdampak Covid-19.
Sri Mulyani juga mengatakan penyaluran bansos berbentuk sembako akan disalurkan lewat PT Pos dan ojek online. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena saat ini pendapatan ojek online mengalami penurunan karena diterapkannya PSBB dan WFH.
Perbudakan ABK Indonesia di Kapal China: Dipaksa Minum Air Laut, Berdiri 30 Jam
Terlepas dari program Anies Baswedan, penyaluran bansos dari pusat yang tersendat di awal akan dimaksimalkan 100% di Jabodetabek sebelum Idulfitri.
"Dari Pak Presiden diperintahkan harus tersalurkan 100 persen sebelum Idul Fitri terutama di Jabodetabek karena adanya larangan mudik," kata Sri Mulyani.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
