Solopos Hari Ini: Tekan Harga Tes

Solopos.com, SOLO – Koran Solopos edisi hari ini, Sabtu (24/7/2021) hadir dengan berita utama berjudul Tekan Harga Tes. Artikel ini mengulas tentang kinerja tes dan penelusuran kontak erat Covid-19 yang masih belum memenuhi target hingga tiga hari menjelang berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Sejumlah isu masih bermunculan, mulai jumlah orang yang menjalani tes PCR yang masih berkutat di 100.000-an orang per hari, hingga harga yang dinilai masih mahal. Muncul desakan agar pemerintah menekan harga tes PCR untuk meningkatkan kinerja testing.

Promosi Usaha Endog Lewo Garut Sukses Dongkrak Produksi Berkat BRI KlasterkuHidupku

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, meminta pemerintah untuk menurunkan biaya tes PCR maupun tes antigen di beberapa daerah. “Bahkan, pemerintah harusnya mendorong agar harga tes PCR maupun antigen dapat ditekan sehingga masyarakat dapat secara mandiri menjangkau dan melakukan tes Covid-19,” kata Syarief dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: 3 Pekan Berturut-Turut Panglima TNI Kunjungi Solo, Ada Apa Ya?

Berdasarkan Surat Edaran. Nomor HK.02.02/1/3713/2020, Kementerian Kesehatan menetapkan batasan tarif tertinggi tes RT PCR senilai Rp900.000. Batas tarif tertinggi ini tidak untuk kegiatan penelusuran kontak yang dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan publik. Dengan demikian, tarif tes PCR bisa lebih murah.

Cuplikan berita lain di Solopos hari ini di antaranya:

Rel Layang Joglo Pakai Underpass

Hingga pekan keempat Juli, pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan elevated rail atau rel layang Joglo. Saat ini, proyek itu baru sampai pada pembebasan lahan maupun penanganan dampak sosial warga yang tinggal di lahan PT KAI.

Keduanya belum rampung sehingga proyek tersebut molor dari jadwal. Terlebih, konstruksi maupun bangunan pendamping di sekitar rel layang belum benar-benar pasti. Rencananya, rel layang Joglo dilengkapi underpass atau lintas bawah di ruas Jl. Ki Mangun Sarkoro ke arah Jl. Sumpah Pemuda.

Proyek bangunan pendamping itu diperkirakan juga membutuhkan pembebasan lahan. Di area itu terdapat lahan milik masyarakat, Pemkot, Pemprov, dan pusat. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo.

Baca Juga: Polda Jateng Bekuk 2 Orang terkait Provokasi Ajakan Demo Penanganan Covid-19

21.000 Pedagang dan 1.700 PKL Terdampak

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mulai mendata pedagang dan entitas lain di pasar tradisional nonesensial yang terpaksa tutup lantaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Mereka bakal menerima kompensasi atau bantuan sosial terkait penutupan tersebut. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo, Heru Sunardi, mengatakan pendataan dimulai pada pekan ini.

Data tersebut tak hanya digunakan oleh Pemkot, tapi juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

“Kami enggak tahu bentuk bantuannya apa. Apakah bahan pokok atau uang tunai. Yang penting, data sudah kami siapkan, sehingga saat digunakan sewaktu- waktu, kami tidak terburu-buru,” kata dia, kepada Espos, Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Lagi Isoman, Warga Wonogiri bisa Dapatkan Sembako Gratis dengan Cara Ini

Heru mengatakan pasar tradisional nonesensial yang didata itu, adalah Pasar Kabangan, Pasar Singosaren Pusat HP, Pasar Notoharjo, Pasar Klewer, Pasar Cinderamata, Pasar Panggungrejo, Pasar Triwindu. Kemudian, Pasar Ngarsopuro, Pasar Ngudi Rejeki, Pasar Bambu, Pasar Elpabes, Pasar Mebel, Pasar Ledoksari, serta Pasar Burung dan Ikan Hias Depok.

Selain bansos, para pedagang di pasar itu juga bebas dari retribusi selama Juli. “Jumlah pedagang dan karyawannya ada 21.000-an, kemudian pedagang kaki lima [PKL] sekitar 1.700. Per kios bisa jadi punya tiga atau empat pegawai dimasukkan semua. Retribusi yang hilang sekitar sekian miliar begitu, ya tidak masalah. Kami mengusulkan semuanya, baik warga Solo maupun luar Solo. Pokoknya semua yang di pasar itu,” jelas dia.

Berbagai berita pilihan yang dimuat di Koran Solopos Hari Ini bisa Anda simak di Espos Premium.