top ear
Koran Solopos edisi Sabtu (8/8/2020).
  • SOLOPOS.COM
    Koran Solopos edisi Sabtu (8/8/2020).

Solopos Hari Ini: Tak Tunggu Zona Hijau

Harian umum Solopos edisi Sabtu (8/8/2020) menyajikan aneka kabar menarik dari berbagai bidang.
Diterbitkan Sabtu, 8/08/2020 - 07:15 WIB
oleh Solopos.com/Tim Solopos
4 menit baca

Solopos.com, SOLO — Harian umum Solopos edisi Sabtu (8/8/2020) hari ini mengusung berita utama tentang kebijakan Pemerintah yang memperbolehkan kabupaten/kota dengan status zona kuning Covid-19 menyelenggarakan sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan Covid-19.

Diberitakan Solopos hari ini, Pemerintah juga menyiapkan kurikulum darurat hingga akhir tahun pelajaran. Sementara itu, daerah dengan zona oranye dan merah masih dilarang membuka sekolah tatap muka dan melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim beralasan keputusan itu diambil mempertimbangkan kesulitan dalam PJJ.

Dalam Pengumuman Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Kemendikbud RI, Jumat (7/8/2020), Nadiem mengatakan perluasan pembelajaran tatap muka berlaku untuk
semua jenjang.

KPAI Sayangkan Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning, Ini Alasannya...

Paling cepat, pembelajaran tatap muka untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), MA Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di zona kuning dilakukan pada Juli. Itu diizinkan bagi sekolah yang sudah memenuhi kesiapan.

Sedangkan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Luar Biasa (SLB), paling cepat Agustus. Terakhir adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) paling cepat Oktober.

“Khusus untuk jenjang PAUD dilaksanakan dua bulan kemudian setelah jenjang di atasnya memulai pembelajaran tatap muka karena
paling sulit dalam pengawasan protokol kesehatan,” ujar Nadiem.

Membeludak, 8.000-An UMKM Sukoharjo Mendaftar Untuk Dapat Bantuan Modal dari Pemerintah

Meski pembelajaran tatap muka diperbolehkan, ada beberapa ketentuan utama yang harus dipenuhi oleh pengelola sekolah.

Pertama, sekolah harus mendapat izin kepala daerah dan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat. Kedua, sekolah siap memenuhi semua daftar periksa dan kesiapan pembelajaran tatap muka.

Ketiga, sekolah harus mendapat persetujuan orang tua peserta didik.

Selain berita tentang penyelenggaran sekolah tatap muka di masa pandemi Covid-19, Solopos hari ini juga menyajikan sejumlah kabar lain terkait bantuan gaji pegawai swasta serta pemulihan ekonomi Soloraya.

Banyak Pekerja Terancam Tak Dapat Insentif

KARANGANYAR—Kalangan serikat pekerja masih mempertanyakan rencana pemerintah pusat memberikan bantuan gaji kepada pegawai swasta sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan. Pasalnya, ada banyak pekerja berpenghasilan rendah yang tak memenuhi syarat.

Serikat pekerja mengingatkan agar program tersebut tidak mengulangi sistem Kartu Prakerja yang sekedar manis di mulut saja.

Simak selengkapnya di Epaper Solopos.

Berharap Ekonomi Soloraya Pulih 6 Bulan Lagi

Saat ancaman pandemi Covid-19 terus memuncak, ekspektasi konsumen Soloraya terhadap ekonomi menunjukkan optimisme enam bulan ke depan.  Ekspektasi ini seiring dengan masyarakat yang kembali beraktivitas.

Meskipun begitu, permintaan masyarakat secara umum terhadap barang dan jasa masih cenderung menurun. Tak pelak ini menyebabkan Kota Solo kembali mengalami deflasi pada Juli 2020.

Ketua Tim Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi (SPPURLA) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Solo, Gunawan, mengatakan ekspektasi konsumen yang menunjukkan optimisme untuk enam bulan ke depan menjadi angin segar bagi perekonomian lokal.

Hal ini terungkap dalam hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang dilakukan KPw BI Solo di Soloraya khususnya selama masa pandemi Covid-19.

Simak selengkapnya di Epaper Solopos.

Sementara itu halaman Soloraya hari ini juga menampilkan berita tak kalah menarik soal TPA Putri Cempo, dinamika politik menjelang Pilkada Solo 2020, serta peringatan tujuhbelasan.

Warga Desak DLH Realisasikan Satgas TPA

SOLO—Cuaca panas membuat sebagian warga RW 039 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, khawatir dengan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo. Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solo segera merealisasikan satuan tugas (satgas) siaga bencana kebakaran.

Ketua RW 039, Trimin, menjelaskan cuaca pada siang hari bisa mencapai 35 derajat Celcius, akhir-akhir ini. Petugas sampah terus menumpuk sampah pada barat jalan saja sehingga ketinggian sampah pada sistem open simping (terbuka) tersebut membuat warga khawatir api yang besar saat bila terjadi kebakaran.

Simak selengkapnya di Epaper Solopos.

Rudy: Kepala Pun Saya Berikan untuk PDIP

SOLO—Ketua DPC PDIP Solo,F X. Hadi Rudyatmo, menyatakan tegak lurus merupakan budaya PDIP dari dulu hingga sekarang. Menjadi kewajiban setiap kader untuk menaati semua perintah partai atau biasa dikenal dengan istilah tegak lurus.

Pernyataan itu disampaikan Rudy di sela-sela Musyawarah Ranting PDIP se-Kecamatan Pasar Kliwon Kamis (6/8) malam. Hal itu untuk menjawab pertanyaan ihwal kepatuhan kader PDIP Solo terhadap rekomendasi cawali-cawawali dari PDIP.

“Lah itu lah yang namanya tegak lurus partai. Ketika DPC melaksanakan tugas selesai, ya nunggu keputusan DPP. Begitu rekomendasi turun ya kami langsung melaksanakannya. Karena saya sudah punya komitmen kepada Ketua Umum, kalau untuk PDIP, ibarat kepala
saya dipakai, diminta, untuk PDIP dan masyarakat, saya berikan kok,” ujar dia.

Simak selengkapnya di Epaper Solopos.

Warga Solo Dilarang Lomba dan Tirakatan 17-an

SOLO—Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, melarang warga menggelar lomba maupun tirakatan dalam rangka HUT ke-75 Republik Indonesia. Kedua aktivitas yang jamak digelar menjelang 17 Agustus itu berpotensi menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

Larangan tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan pada pekan ini. “Untuk menekan persebaran virus SARS CoV-2, lebih baik tirakatan ditiadakan dulu. SE sudah diedarkan sampai ke kelurahan,” kata Rudy, sapaan akrab Wali Kota, Jumat (7/8).

Simak selengkapnya di Epaper Solopos.

Besok, 16.700 Pendukung Tambahan Bajo Mulai Diverifikasi

(KPU) Kota Solo akan memulai proses verifikasi faktual pendukung tambahan pasangan Bagyo Wahyono-F.X. Supardjo (Bajo) sebagai cawali-cawawali dari jalur perseorangan pada Minggu (9/8). Ketua Tim Pemenangan Bajo, Robert Hananto, mengatakan verifikasi pendukung bajo akan dilakukan di satu tempat, tidak door
to door ke rumah warga.

Sebanyak 64 lokasi sudah disiapkan tim Bajo. “Sebanyak 16.700-an pendukung kami tersebar di 54 kelurahan yang ada. Kami sudah siapkan 64 lokasi untuk proses verifikasi ini, dimana 54 lokasi merupakan pendapa kelurahan, sepuluh lainnya gedung pertemuan,”
ujar dia saat ditemui Espos, Kamis (6/8).

Simak selengkapnya di Epaper Solopos.


Editor : Profile Rohmah Ermawati
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com


berita terkait

berita terpopuler

Iklan Baris

Properti Solo & Jogja

berita terkini