Solopos.com, SOLO – Penjualan foto presiden dan wakil presiden oleh UPT Disdikpora Boyolali berbuntut panjang. Seperti diberitakan Solopos, sekolah-sekolah di Boyolali diminta membeli dua pasang foto presiden dan wakil presiden seharga Rp200.000 per pasang.
Terkait hal ini, Barisan Merah Putih Pengging (BMPP) Boyolali resmi melaporkan mobilisasi penjualan foto presiden wakil presiden kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali, Rabu (10/12/2014).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kabar ini jadi headline halaman Soloraya Harian Umum Solopos hari ini, Jumat (12/12/2014). Selain kabar ini, ada laporan dari pembangunan Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Sragen.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sragen mengalokasikan anggaran Rp5,9 miliar untuk pembangunan ulang Rumdin Bupati Sragen dalam Rancangan APBD 2015. Angka itu 49% dari total ke butuhan pembangunan rumdin itu senilai Rp12 miliar.
Simak rangkuman berita utama Harian Umum Solopos edisi Jumat, 12 Desember 2014, berikut;
FOTO PRESIDEN: BMPP Lapor ke Kejaksaan
Barisan Merah Putih Pengging (BMPP) Boyolali resmi melaporkan mobilisasi penjualan foto presiden wakil presiden oleh UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) ke sekolahsekolah kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali, Rabu (10/12).
Dasar laporan yang disampaikan BMPP kepada kejaksaan adalah hasil investigasi BMPP terkait mobilisasi pembelian foto presiden dan wakil presiden tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, sekolah-sekolah di Boyolali diminta oleh UPT Disdikpora untuk membeli dua pasang foto presiden dan wakil presiden seharga Rp200.000 per pasang.
Dari sejumlah guru yang diwawancarai Espos beberapa waktu lalu, sekolah tidak berani menolak kebijakan tersebut karena sifatnya wajib. Penjualan foto presiden dan wakil presiden tersebut dimotori oleh Paguyuban UPT Disdikpora.
Ketua Paguyuban UPT Disdikpora Boyolali, Sumarno, saat itu juga mengakui telah meminta SD di Boyolali yang berjumlah sekitar 500 sekolah untuk membeli foto lewat UPTD, tapi tidak mewajibkan. Tujuannya agar ada keseragaman foto presiden dan wakil presiden yang dipasang di sekolah-sekolah.
(Baca Juga: Kejari Anggap Kasus Foto Presiden Delik Aduan Biasa, Mobilisasi Pembelian Foto Jokowi-JK Dilaporkan ke Kejari Boyolali, Pattiro: Mobilisasi Sekolah di Boyolali Beli Foto Jokowi-JK Termasuk Korupsi, SD di Boyolali Wajib Beli Foto Jokowi-JK Rp200.000 per pasang!)
HARI RAYA: Meraih Berkah Jelang Perayaan Natal
Kristryani Ayu Damayanti, 24, agaknya tak menyangka momen perayaan Natal tahun ini akan menjadi berkah baginya. Bagai mendapat durian runtuh, ia ketiban ratusan pesanan suvenir natal berupa gantungan boneka.
Setiap hari perempuan yang sedang hamil tua ini membuat suvenir di rumahnya di bilangan Sumber Nayu RT 006/RW 012, Nusukan, Banjarsari. Saat Espos menyambangi rumahnya, Kamis (11/12) sore, Kris, sapaannya, tampak sedang membuat pola boneka dari kain flanel.
Ia kemudian menggunting kain itu menyerupai bentuk pohon Natal. Kris mengaku sedang mendapat 100 pesanan gantungan boneka dari rekan suaminya. “Tiap hari ya seperti ini. Daripada enggak ada kerjaan,” ujar perempuan yang mundur dari pabrik farmasi saat kehamilannya memasuki enam bulan.
Ada tujuh tema suvenir yang dibuat Kris untuk menyambut Hari Natal. Selain bentuk pohon natal, suvenir berbahan dakron ini memiliki model kepala sinterklas, kaus kaki, rusa hingga tongkat sinterklas. Awalnya Kris mengaku hanya iseng saat membuat suvenir khusus Natal. “Pertama cuma bikin beberapa, ternyata ada yang tertarik. Sampai sekarang sudah ada 300 suvenir pesanan,” ujar Kris yang mengaku bisa membikin 100 suvenir dalam waktu dua hari.
Selain memiliki model yang unik, suvenir ala Kris jauh dari kata mahal. Satu gantungan boneka seukuran genggaman tangan anakanak hanya dihargai Rp1.500. Bagi perem puan berkacamata ini, keuntungan bukan segalanya.
FASILITAS PEJABAT: Rp5,9 Miliar untuk Bangun Rumdin Bupati
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sragen mengalokasikan anggaran Rp5,9 miliar untuk pembangunan ulang Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Sragen dalam Rancangan APBD 2015. Angka itu 49% dari total kebutuhan pembangunan rumdin itu senilai Rp12 miliar.
(Baca Juga: Pembangunan Ulang Rumah Dinas Bupati Sragen Dianggarkan Rp5,9 Miliar)
PERMASALAHAN PASAR: Pedagang Oprokan Diminta Sewa Los
Ratusan pedagang oprokan di tiga pasar yang telah revitalisasi akan di data kembali. Selanjutnya, mereka akan diminta masuk ke pasar untuk menempati sisa los atau kios dengan sistem sewa.
“Pokoknya, nanti tak akan ada lagi istilah pedagang oprokan. Kalau mereka mau jualan, ya sewa los atau kios,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sukoharjo, A.A Bambang Hariyanto kepada Espos, Kamis, (11/12).
Bambang mengatakan, jumlah pedagang oprokan di tiga pasar revitalisasi, yakni Pasar Ir. Soekarno, Pasar Tawangsari, serta Pasar Gawok mencapai ratusan. Jumlah tersebut naik turun tergantung musim dan kondisi ekonomi.
(Baca Juga: 4 Pasar di Solo Ini Layak Anda Tengok!, 58 PKL “Siluman” Ditolak Masuk ke Pasar Gilingan)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
