Solopos.com, SOLO — Pengembang kurang tertarik membangun rumah susun (rusun) di Soloraya, meskipun backlog atau kebutuhan rumah di Soloraya terus meningkat beberapa tahun terakhir.
Alih-alih membangun rusun di pusat kota Solo, para pengembang lebih memilih membangun rumah subsidi di kabupaten kabupaten penyangga. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Real Estate Indonesia (REI) Solo, Maharani saat dihubungi Espos, Senin (23/1/2023). “Di Solo lahan sudah tidak ada untuk rumah subsidi, yang bisa hanya lokasi penyangga Soloraya, Karanganyar, Sukohario, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Klaten,” ucap dia.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Menurut Maharani, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubdisi jenis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinilai lebih terjangkau untuk warga Soloraya yang ingin memiliki hunian sendiri. “FLPP saja murah milik sendiri kok. Sekarang 30 tahun angsuran hanya sekitar Rp600.000-an per bulan,” jelasnya.
Jika harus memaksa diri membangun hunian di Kota Solo, Maharani mengatakan para pengembang tentu lebih berminat membangun apartemen di Kota Solo dibanding harus membangun rusun. Karena menurutnya, rusun cenderung pada sewa dari pemerintah bukan kepemilikan pribadi.
“Karena rumah susun itu cenderung kepada sewa saja yang itu biasa diberikan dari pemerintah daerah setempat. Kalau kami sebagai pengembang, ya lebih minat apartemen, karena memang kalau wilayah solo itu kan tidak mungkin kami membangun rumah dengan harga yang segitu [setara dengan subsidi],” ucap dia. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Senin (23/1/2023).
Jokowi Puji Kondisi Solo Safari
SOLO — Hari cuti bersama Imlek 2023 dimanfaatkan Presiden Joko Widodo berkunjung ke sejumlah lokasi di Kota Solo. Salah satu yang dikunjunginya adalah Taman Satwa Taru Jurug yang sudah direvitalisasi menjadi Solo Safari, Senin (23/1/2023).
Presiden Jokowi menyebut Solo Safari bakal mendukung aset-aset produktif Kota Solo. “Hanya melihat, sudah bagus,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan. “Teman Jurug sekarang menjadi Solo Safari, saya lihat sangat bagus meskipun belum selesai sudah kelihatan menjadi sangat bagus, menjadi destinasi baru di Kota Solo,” lanjutnya.
Menurut Presiden, Solo Safari bakal melengkapi destinasi wisata yang baru direvitalisasi Kota Solo. Presiden Jokowi menjelaskan tidak ada masukan untuk Solo Safari. Dia kembali menegaskan hanya diajak Wali Kota Solo untuk melihat-lihat. Jokowi berkunjung didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga hadir bersama istrinya, Selvi Ananda, dan kedua anak mereka, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah.
Direktur Taman Satwa Taru Jurug, Bimo Wahyu Widodo, dan Deputi Direktur Taman Safari Indonesia, Hans Manansang menyambut kedatangan rombongan Presiden. Petugas Solo Safari pun menunjukkan sejumlah satwa seperti burung dan lain, ular. Jan Ethes dan La Lembah Manah pun berfoto dengan binatang-binatang itu. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Senin (23/1/2023).
Akselerasi Belanja lewat Katalog-El
SOLO — Nilai transaksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lewat katalog elektronik (katalog-el) yang digeber pengurus baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo pada awal tahun ini mencapai kurang lebih Rp200 juta.
Pemerintah daerah (Pemda) saat ini mengakselerasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari UMKM sebesar 40% seperti imbauan Presiden Jokowi. Sektor UMKM berpeluang tumbuh besar lantaran ketersediaan anggaran, regulasi atau payung hukum, serta kolaborasi stake holders.
Hal itu disampaikan pengurus Bidang UMKM dan Koperasi Kadin Solo, Maliyana Nur Wijayanti, saat berbincang dengan Espos, Sabtu (21/1/2023). Menurut Maliyana, pengurus terpilih Kadin Solo, organisasi ini sudah bergerak agar UMKM masuk ke dalam katalog-el. Berbagai kegiatan pelatihan dan workshop peningkatankapasitas UMKM digelar selama beberapa hari.
“Sudah ada 72 UMK.M yang mendaftar katalog-el. Kalau tidak salah, sudah ada transaksi pada saat workshop UMKM di Hotel Lodji. Nilainya di atas Rp200 juta, kurang lebihnya,” kata dia, Sabtu. Menurut Maliyana, pemerintah berupaya mengakselerasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari UMKM sebesar 40%. Hal itu dilakukan melalui percepatan pencatatan produk unggulan UMKM melalui katalog-el yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).
Peluang sektor UMKM sebagai garda terdepan roda perekonomian nasional dan daerah semakin nyata. Namun demikian, kebijakan dan payung hukum pengembangan sektor UMKM harus dibarengi peningkatan kapasitas para pelaku UMKM. Selengkapnya di halaman Ekonomi-Bisnis Harian Solopos edisi Senin (23/1/2023).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
