Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah menyodorkan dua pilihan sebagai respons terhadap tingginya harga minyak dunia. Pilihan itu yakni menambah anggaran Rp275 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi 2022 atau harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik naik.
Dengan demikian, potensi beban dan kompensasi energi untuk menahan gejolak harga komoditas tahun 2022 mencapai Rp443,6 triliun. Disodorkannya pilihan menambah anggaran itu agar kesehatan APBN terjaga, yakni mengembalikan defisit tetap dalam batas aman di kisaran 4,50 persen PDB.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kebutuhan subsidi dan kompensasi energi 2022 meningkat drastis seiring kenaikan harga harga minyak dunia yang tembus US$ 100 per barel. Untuk itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, meminta penambahan anggaran dan kompensasi BBM.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Raker Banggar DPR) terkait persetujuan tambahan kebutuhan anggaran dalam merespons kenaikan harga komoditas, Kamis (19/5/2022) pagi.
Berdasarkan pantauan Solopos, argumen kebutuhan tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi itu, yakni asumsi APBN terhadap harga minyak dunia atau Indonesia crude price (ICP) yakni US$63 per barel. Padahal saat ini, rata-rata harga ICP mencapai US$99,4 per barel.
Baca juga: Isu Kenaikan Harga Pertalite, Ini Kata Menteri BUMN Erick Thohir
Selisih harga itu menyebabkan kekurangan kebutuhan anggaran subsidi BBM dan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero). Sri Mulyani menyebut bahwa kebutuhan biaya subsidi akan melonjak dari Rp134 triliun menjadi Rp208,9 triliun dan kompensasi melonjak dari Rp18,5 triliun menjadi Rp234,6 triliun.
“Pilihannya hanya dua, kalau ini [langganan subsidi dan kompensasi] tidak dinaikkan harga BBM dan listrik naik, kalau harga BBM dan listrik tidak naik, ya ini yang naik. Tidak ada in between, pilihannya hanya dua,” kata dia. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Jumat (20/5/2022).
Jokowi Buka Lagi Ekspor Minyak Goreng
JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ekspor minyak goreng dibuka lagi mulai Senin (23/5/2022). Harga dan pasokan minyak goreng domestik serta nasib para petani serta pekerja sawit meniadi pertimbangan kebijakan itu.
“Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/05/2022), sebagaimana disiarkan melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden.
Baca juga: Stok Melimpah, Jokowi Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng
Jokowi mengatakan pemerintah akan terus memantau dan mengawasi secara ketat ketersediaan dan harga minyak goreng di pasar domestik. “Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” tambahnya.
Seperti diketahui, kebijakan penyetopan ekspor minyak goreng bertujuan memulihkan harga dan pasokan Tanah Air. Pasokan dan harga minyak goreng telah menjadi masalah besar bagi masyarakat.
Antrean pembelian minyak goreng, baik curah maupun kemasan, menjadi pemandangan, ironis mengingat Indonesia menjadi negara penghasil bahan minyak goreng terbesar. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Jumat (20/5/2022).
Nasib Perempuan di Sektor UMKM
SOLO — Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sebesar 64,5% atau 37 juta pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM) pada 2018 adalah perempuan. Namun, pekerjaan rumahnya (PR) adalah perempuan tertinggal dari sisi teknologi digital sehingga harus mendapat pelatihan dan edukasi.
Para perempuan itu masih bergerak di sektor mikro dan informal. Banyak bahkan yang belum mempunyai akses ke dunia digital. Sementara itu, data Kementerian Koperasi dan UKM 2021 menunjukkan 34,72% UMM di Indonesia terkendala akses pasar, pemasaran, maupun promosi.
Padahal ketiganya berkaitan erat dengan penggunaan teknologi. Sektor UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap lapangan kerja sebesar 97% dan berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 57,8%.
Baca juga: Awas, Teknofobia Bisa Hambat Kemajuan Bisnis Pelaku UMKM, Pahami Yuk!
Director and Chief and Sustainability Officer (CRSO) Amartha Mikro Fintek Aria Widyanto yang merupakan lulusan studi pembangunan berkelanjutan, gender dan kemiskinan di University of London mengatakan perempuan tertinggal dalam urusan teknologi digital. Perlu edukasi untuk mereka.
“Perempuan lebih tertinggal dalam teknologi digital sehingga perlu diajarin ya,” jelas dia saat mengisi workshop di Solo Techno Park (STP) Solo, Kamis (19/5/2022). Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, akses perempuan dalam pendidikan di daerah-daerah pinggiran utamanya masih terbatas. Selengkapnya di halaman Soloraya Harian Solopos edisi Jumat (20/5/2022).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
