Solar Masih Jadi Masalah Nelayan Indonesia

Minimnya Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) menjadi isu penting saat peringatan HUT Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ke-44

 
Harianjogja.com, BANTUL —Tak hanya soal permodalan, minimnya Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) menjadi isu penting saat peringatan HUT Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ke-44.

Promosi Vonis Bebas Haris-Fatia di Tengah Kebebasan Sipil dan Budaya Politik yang Buruk

Ketua Umum HNSI Pusat Mayjend Marinir (Purn) Yusuf Sholihin mengakui, sebelum menggelar puncak acara peringatan HNSI ini, sebelumnya pihaknya sudah menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Yogyakarta.

Dalam Rapimnas itu, pihaknya memang sempat intens membahas terkait permasalahan permodalan yang menjadi selama ini masih menjadi masalah klise bagi nelayan.

Menurutnya, kredit usaha ringan yang dicetuskan Presiden Jokowi melalui peraturan presiden belum bisa seutuhnya diakses. Lantaran pengambilan kredit tersebut tetap harus menggunakan agunan. “Kapal nelayan pun ternyata tidak bisa digunakan sebagai agunan kredit,” ucapnya.

Ia menambahkan, persoalan minimnya SPDN di Indonesia pun sangat dikeluhkan oleh para nelayan. Dijelaskannya, sekitar 40-70% ongkos produksi nelayan habis untuk bahan bakar kapal. Sedangkan dari total panjang pantai Indonesia yang mencapai 95.180 km, baru ada 240 SPDN.

Itu pun 40 diantaranya tidak dapat beroperasi. Sedangkan melihat kebutuhan bahan bakar nelayan saat ini setidaknya Indonesia memiliki 2000 SPDN. “Kami harap Bu Mentri bisa mendorong Pertamina untuk merealisasikan harapan kami ini,” pungkasnya

Terkait hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang juga hadir dalam peringatan itu menanggapinya dengan tegas. Dikatakannya, saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan terkait penguatan dan pemberdayaan nelayan di Indonesia. “Termasuk soal SPDN itu. Kami terus upayakan agar stok bahan bakar untuk nelayan itu tak lagi minim,” tegas Susi.

Menteri yang saat berpidato sempat menolak disebut sebagai doktor honoris causa itu menegaskan, pihaknya kini tengah berperang melawan illegal fishing di perairan Indonesia.

Selain itu, dalam dua setengah tahun terakhir, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah fokus menyelesaikan permasalahan lain, berupa rumpon-rumpon raksasa dan kapal-kapal yang melakukan unreported regulated fishing.

“Akibat rumpon raksasa yang dipasang ratusan kilometer di laut kita, ikan-ikan tak mau lagi ke pinggir mendekat kepada nelayan kita,” jelas Susi Pujiastuti.

Susi melanjutkan, pada setiap akhir tahun beberapa negara meminta surat perlindungan terhadap ribuan kapal di Laut Natuna. Dicontohkannya sebanyak 1982 kapal Vietnam meminta berlindung di Laut Natuna dengan alasan cuaca.

Pada tahun 2016 jumlah kapalnya naik menjadi 2200 kapal. Dari jumlah surat yang dikeluar KKP tersebut ternyata oleh para pengusahanya kemudian digandakan. Sehingga jumlah kapal sebenarnya menurut Susi bisa mencapai 10 kali lipat.

Konsistensi KKP dalam memerangi praktik-praktik illegal ini menurutnya sudah banyak menunjukkan kemajuan. Salah satunya dengan data stock perikanan laut yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

Dua setengah tahun yang lalu berkisar di angka 6,5 juta ton naik pada tahun 2016 menjadi 9,9 juta ton. Diprediksi kenaikan tahun ini akan mencapai 12 juta ton. “Sekarang jumlah kapalnya menurun, tapi dari jumlah tangkapannya meningkat,” sebutnya.