Soal POP, Mendikbud Minta Maaf kepada Muhammadiyah, NU, dan PGRI

Solopos.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, meminta maaf kepada PP Muhammadiyah, PBNU, dan PGRI terkait Program Organisasi Penggerak (POP). Nadiem meminta agar ketiga organisasi tersebut tetap memberi bimbingan dalam pelaksanaan POP.

"Dengan penuh rendah hati saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul. Berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna," kata Nadiem dalam video pada Selasa (28/7/2020).

Promosi BRI Lakukan Penyesuaian Jam Operasional Selama Ramadan, Cek Info Lengkapnya

Menurut Nadiem, tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak kualitas pendidikan yang baik akan sulit dicapai. Dia pun menegaskan kementeriannya siap untuk mendengar masukan dan terus belajar.

Mendikbud Coret Tanoto Foundation & Putera Sampoerna dari Penerima POP

"Tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak mimpi kita bersama untuk menciptakan pendidikan berkualitas untuk penerus bangsa akan sulit tercapai kami di Kemdikbud siap mendengar, siap belajar," ucap Nadiem.

Tak hanya itu, Nadiem juga menyampaikan apresiasinya untuk masukan dari berbagai pihak mengenai POP. Secara spesifik Nadiem juga mengapresiasi masukan dari NU, Muhammadiyah, dan PGRI. "Saya juga ingin menyatakan apresiasi sebesar-besarnya atas masukan dari pihak NU, Muhammadiyah, dan PGRI mengenai program organisasi penggerak," ucap Nadiem.

Menurut eks CEO Go-Jek ini, ketiga organisasi itu telah sangat berjasa bagi pendidikan di Indonesia. Dia mengatakan tanpa pergerakan dari tiga organisasi itu pendidikan Indonesia tidak akan terbentuk.

Tak Pakai Masker di Semarang, Ini Sanksi yang bakal Diterima

"Ketiga organisasi ini telah berjasa di dunia pendidikan bahkan Jauh sebelum negara ini berdiri. Tanpa pergerakan mereka dari Sabang sampai Merauke identitas budaya dan misi dunia pendidikan di Indonesia tidak akan terbentuk," tuturnya.

Protes Kriteria Lembaga CSR

Diketahui sebelumnya, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma'arif PBNU menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP). Muhammadiyah mundur karena protes soal kriteria terkait lembaga CSR dan mengusulkan agar hasil seleksi ditinjau lagi.

"Kami mengusulkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meninjau kembali terhadap surat tersebut untuk menghindari masalah yang tidak diharapkan di kemudian hari," kata Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno, dalam penyataan sikapnya, Rabu (22/7).

Penjelasan BMKG Semarang Terkait Embun Upas di Dieng

Sementara itu, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memutuskan tidak bergabung dengan POP karena menganggap kriteria pemilihan program tersebut tidak jelas.

"Pengurus Besar PGRI melalui rapat koordinasi bersama pengurus PGRI provinsi seluruh Indonesia, perangkat kelengkapan organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada Kamis 23 Juli 2019 memutuskan tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi, dalam keterangannya pada Jumat (24/7).