Soal "Kemenag Hadiah untuk NU", Muhammadiyah Takkan Komplain

Solopos.com, JAKARTA — Pernyataan kontroversial Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas bahwa “Kemenag hadiah untuk NU” mendapat tanggapan dari Muhammadiyah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebut seharusnya Menteri Agama berlaku adil kepada seluruh ormas.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Seharusnya Menag berlaku bijak dan adil kepada semua agama dan organisasi keagamaan,” ujar Abdul Mu’ti seperti dikutip Detikcom, Minggu (24/10/2021).

Abdul Mu’ti mengaku tidak mengetahui maksud Menag membuat pernyataan tersebut. Yang pasti, kata dia, sejarah Kemenag yang diceritakan Yaqut berbeda dengan kondisi sebenarnya.

“Setahu saya sejarah Kementerian Agama berbeda dengan yang disampaikan oleh Menteri Agama,” tegasnya.

Tidak Komplain

Meski begitu, Abdul Mu’ti mengaku tidak akan komplain kepada Kemenag terkait pernyataan Yaqut. Banyak urusan yang lebih penting diurus Muhammadiyah ketimbang pernyataan Menag.

“Tidak (mengajukan keberatan). Banyak hal penting yang harus diurus oleh Muhammadiyah,” lanjutnya.

Detikcom sudah mencoba menghubungi Menag Yaqut Cholil Qoumas soal ini namun belum mendapat respons.

Pernyataan Menag Yaqut itu disampaikan dalam webinar internasional yang ditayangkan salah satu channel YouTube.

Menang menceritakan terkait adanya perdebatan terkait Kementerian Agama terkait usulan perubahan tagline Kemenag.

Baca Juga: Hari Libur Maulid Nabi Muhammad Digeser, Tak Lagi 19 Oktober 

“Ada perdebatan kecil di Kementerian, ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama, saya berkeinginan untuk mengubah tagline atau logo Kementerian Agama, tagline Kementerian Agama itu kan ‘Ikhlas Beramal. Saya bilang, nggak ada ikhlas kok ditulis gitu, namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis, ya ini menunjukkan nggak ikhlas saya bilang. Nggak ikhlas itu artinya mungkin kalau ada bantuan minta potongan itu nggak ikhlas, kelihatannya bantu tapi minta potongan tapi nggak ikhlas. Nah ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas saya bilang. Kemudian berkembang perdebatan itu menjadi sejarah asal usul Kementerian Agama,” kata Yaqut, dalam webinar bertajuk Webinar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI-PBNU.

Ia mengatakan dari perdebatan itu kemudian berlanjut pada sejarah asal usul Kementerian Agama.

Merespons hal itu, Yaqut mengatakan Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU bukan untuk umat Islam sehingga dapat memanfaatkan dalam jabatan di instansi.

“Ada yang bilang salah satu ustaz ‘loh nggak bisa Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam’ karena waktu itu perdebatannya bergeser ke kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama,” katanya.

Baca Juga: DPR Minta Kemenag Upayakan Ibadah Haji 2022 

“Ada yang tidak setuju, ‘Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam’ karena Kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan, ‘Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU’, ‘bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU’. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama kan dia itu NU,” kata Yaqut.

Yaqut mengatakan Kementerian Agama muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kemudian yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu dari pihak Nadlatul Ulama, kemudian lahir Kementerian Agama karena itu.

“Nah wajar sekarang kita minta Dirjen Pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren, dan santri juga, saya kira wajar wajar saja tidak ada yang salah,” katanya.